Presiden Prabowo Setujui Anggaran TKD Aceh 2026 Tidak Dipotong untuk Pemulihan Pascabencana

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Aceh pada tahun 2026 tidak akan dipotong. Keputusan ini diambil sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap upaya pemulihan pascabencana yang sedang berlangsung di provinsi tersebut. Persetujuan ini diharapkan dapat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.

Pengumuman penting ini disampaikan oleh Menkeu Purbaya usai Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah di Banda Aceh. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut, membahas langkah-langkah strategis pemulihan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad berperan aktif dalam memfasilitasi persetujuan ini dengan menghubungi langsung Presiden Prabowo Subianto. Permintaan untuk melonggarkan efisiensi transfer anggaran daerah bagi Aceh sebelumnya disampaikan oleh Wakil Gubernur Fadhlullah menyusul dampak bencana yang melanda wilayah tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa persetujuan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak memotong Anggaran TKD Aceh 2026 merupakan langkah krusial. Keputusan ini memastikan bahwa dana yang dibutuhkan untuk pemulihan pascabencana dapat tersedia secara optimal. Total TKD yang akan dikembalikan ke Pemerintah Aceh untuk tahun 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp1,7 triliun.

Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menghubungi Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan permohonan terkait TKD Aceh. Menkeu sendiri juga turut berbicara langsung dengan Presiden melalui telepon untuk menjelaskan urgensi situasi. "Alhamdulillah Pak Presiden setuju akan dikembalikan seperti tahun sebelumnya dan tidak akan dipotong," kata Purbaya di Banda Aceh.

Persetujuan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat dalam membantu daerah yang terdampak bencana. Anggaran TKD Aceh yang tidak dipotong akan menjadi stimulus penting bagi perekonomian lokal dan pembangunan kembali infrastruktur. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pascabencana.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa inisiatif untuk melonggarkan efisiensi transfer anggaran ke daerah berasal dari Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah. Permintaan ini muncul sebagai respons langsung terhadap kebutuhan mendesak akibat bencana yang melanda Aceh. Sufmi Dasco Ahmad kemudian meneruskan permohonan tersebut kepada Presiden.

"Menteri Keuangan juga minta tolong agar bisa diambil sebuah diskresi untuk Aceh," ujar Sufmi Dasco Ahmad. Ia menambahkan bahwa perannya adalah menyambungkan Menkeu dengan Presiden Prabowo Subianto via telepon terkait TKD Aceh. Persetujuan Presiden atas usulan tersebut menegaskan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam penanganan bencana.

Rapat koordinasi di Banda Aceh tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi dari DPR dan Kabinet Merah Putih. Dari DPR, hadir Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal, Nazaruddin Dek Gam, Abdul Wachid, Andi Iwan Darmawan Aras dan T A Khalid.

Beberapa Menteri Kabinet Merah Putih yang juga hadir meliputi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Mensos Sifullah Yusuf, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. Kehadiran jajaran menteri ini menunjukkan pendekatan multi-sektoral dalam penanganan pascabencana.

Sumber: AntaraNews