Sumbar Butuh Rp21,44 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana, Ini Rincian Anggaran Pascabencana Sumbar

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) membutuhkan anggaran Rp21,44 triliun. Anggaran ini untuk pemulihan pascabencana di 16 kabupaten dan kota. Bencana terjadi akhir November 2025 lalu.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menyatakan bahwa anggaran ini krusial. Dana tersebut penting untuk memastikan pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran. Ini adalah upaya mengembalikan kondisi daerah terdampak.

Kebutuhan dana ini akan dipenuhi secara bertahap dan terencana. Hal ini mencerminkan skala kerusakan serta upaya pemulihan komprehensif. Fokus utamanya adalah mengembalikan kondisi daerah terdampak.

Pembagian Kewenangan Anggaran Pascabencana Sumbar

Kebutuhan anggaran pascabencana Sumbar terbagi berdasarkan kewenangan. Pembagian ini melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan. Tujuannya memastikan tanggung jawab jelas dalam proses pemulihan.

Pemerintah pusat memiliki kewenangan atas alokasi sebesar Rp7,65 triliun. Ini sekitar 37,51 persen dari total kebutuhan. Angka ini menunjukkan peran signifikan pusat.

Pemerintah Provinsi Sumbar bertanggung jawab atas Rp3,36 triliun. Jumlah ini setara dengan 15,69 persen dari keseluruhan anggaran. Porsi ini mencerminkan prioritas provinsi.

Porsi terbesar, yakni Rp10,42 triliun, menjadi kewenangan kabupaten dan kota. Ini 48,60 persen dari total kebutuhan. Hal ini menekankan peran pemerintah daerah.

Rincian Sektor Prioritas Pemulihan Pascabencana

Gubernur Mahyeldi merinci alokasi anggaran Rp21,44 triliun. Dana ini akan disalurkan ke berbagai sektor vital. Pemulihan infrastruktur menjadi prioritas utama.

Sektor infrastruktur membutuhkan dana sebesar Rp17,06 triliun. Ini untuk perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Angka ini merupakan bagian terbesar dari Anggaran Pascabencana Sumbar.

Sektor permukiman dialokasikan Rp1,44 triliun. Dana ini untuk perbaikan rumah dan pembangunan hunian. Sektor ekonomi juga mendapat Rp1,10 triliun untuk memulihkan aktivitas masyarakat.

Kebutuhan lintas sektor senilai Rp1,19 triliun. Sementara itu, sektor sosial membutuhkan anggaran Rp0,64 triliun. Data ini memberikan gambaran komprehensif kebutuhan pascabencana.

Percepatan Pemulihan dan Tanggung Jawab Bersama

Pascabencana, pemerintah menghadapi tanggung jawab besar. Tujuannya mencegah dampak sosial dan ekonomi meluas. Gubernur Mahyeldi menekankan percepatan pemulihan.

Gubernur bersama bupati dan wali kota terus berupaya. Mereka melakukan percepatan pemulihan yang terarah dan terpadu. Koordinasi antar tingkatan pemerintahan menjadi kunci.

Upaya ini bertujuan agar masyarakat segera bangkit. Mereka diharapkan dapat kembali beraktivitas normal. Pemulihan efektif meminimalkan kerugian jangka panjang.

Sumber: AntaraNews