Gubernur Mahyeldi

Sumatera Barat siap mendongkrak daya saing UMK dengan 32 ribu Sertifikasi Halal Gratis dari BPJPH pada 2026. Simak bagaimana program ini akan menguatkan ekosistem halal di Ranah Minang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) membutuhkan dana fantastis Rp21,44 triliun untuk pemulihan pascabencana. Simak rincian Anggaran Pascabencana Sumbar dan pembagian kewenangannya.

Pemerintah Provinsi Sumbar berhasil rampungkan dokumen R3 pascabencana secara serentak hanya dalam 18 hari, jauh lebih cepat dari target. Inovasi Dashboard Kebencanaan dan Sakato Plan menjadi kunci percepatan ini.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno melakukan peletakan batu pertama **pembangunan huntara Sumbar** untuk korban bencana hidrometeorologi, menandai komitmen pemerintah memastikan pemulihan dan kehidupan yang.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengisyaratkan **perpanjangan status tanggap darurat Sumbar** karena penanganan bencana alam di sebagian besar wilayah belum tuntas. Apa alasannya?

Gubernur Mahyeldi instruksikan percepatan Penanganan Bencana Sumbar pasca-hidrometeorologi di tengah cuaca cerah, fokus pada pencarian 85 korban hilang dan evakuasi warga terdampak.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengajak masyarakat meningkatkan diversifikasi pangan dengan memanfaatkan potensi lokal guna mengurangi ketergantungan beras dan menjaga stabilitas daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil melobi BPH Migas untuk mendapatkan tambahan 70 ribu KL Kuota Biosolar Sumbar, meningkatkan alokasi hingga 15% dan diharapkan segera mengatasi kelangkaan BBM.

Pemerintah Provinsi Sumbar mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji ASN menyusul proyeksi pemangkasan dana transfer ke daerah 2026. Mengapa usulan ini penting bagi daerah?

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mendesak warga membongkar bangunan ilegal di Taman Wisata Alam (TWA) Megamendung. Penertiban Bangunan Ilegal TWA Megamendung ini penting untuk mencegah bencana alam.