KPK Dalami Kasus Kuota Haji, 5 Biro Travel Diperiksa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan fokus pada pemeriksaan biro penyelenggara haji dalam mendalami dugaan korupsi kuota haji, sementara pemanggilan Nusron Wahid masih menunggu.

FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri dan BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan kelima pihak yang dipanggil hari ini merupakan pimpinan dari sejumlah perusahaan travel haji.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pemeriksaan terhadap para saksi akan dimulai pada pekan ini.

KPK terus mendalami kasus korupsi kuota haji dengan memanfaatkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2025 BPK RI, yang mengungkap sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan haji 2024.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini berada di Arab Saudi, mendalami dugaan kasus korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji 2023-2024, memicu pertanyaan besar.

KPK mendalami aliran uang dari PIHK kepada oknum Kemenag terkait kasus kuota haji 2023-2024. Penyidikan terus berlanjut, dengan kerugian negara mencapai Rp1 triliun.

KPK mengklarifikasi bahwa BPK masih menghitung kerugian negara dalam kasus Korupsi Kuota Haji 2023-2024, setelah sebelumnya beredar kabar penghitungan telah selesai. Berapa totalnya?

Hari ini, dua saksi dari unsur pemerintah dan swasta dijadwalkan menjalani pemeriksaan guna memperkuat penyelidikan kasus tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengimbau semua pihak travel haji yang dipanggil penyidik bisa kooperatif.

KPK serius menelusuri dugaan korupsi haji Kemenag 2023-2024, fokus pada pemesanan akomodasi via asosiasi. Terindikasi kerugian negara triliunan rupiah, siapa saja yang terlibat?

KPK tengah mengusut modus biro haji tak terdaftar yang berhasil memberangkatkan jemaah haji khusus 2024. Penyelidikan ini bagian dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang rugikan negara triliunan rupiah.

Hukuman itu dinilai ringan atas dugaan kejahatan suap kepada para pejabat bea cukai dengan uang sejumlah Rp61 miliar dan pemberian fasilitas hiburan.

Proses pelelangan dilakukan setelah mendapatkan penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pada 12 Maret 2026, KPK menahan Yaqut Cholil di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Dalam penggeledahan ini, kata Budi, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, menandai perluasan kampanye nilai-nilai antikorupsi di ruang publik Ibu Kota.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi pengisian kuota haji di PT Maktour, perusahaan milik Fuad Hasan Masyhur, dengan memeriksa sejumlah saksi.

Dengan meningkatnya kuota haji, daftar tunggu untuk Kabupate Sidrap juga turun drastis dari 49 tahun menjadi 26 tahun.

Fuad akan diperiksa penyidik terkait kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2023-2024.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyusun strategi jangka panjang untuk atasi potensi kenaikan avtur haji pada 2027 dan 2028. Koordinasi intensif dengan BPKH dan DPR RI dilakukan demi menjaga keberlanjutan biaya haji dan keberangkatan jemaah.

Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi untuk memperkuat perlindungan jamaah haji Indonesia menjelang musim haji 2026, demi keamanan dan kenyamanan.

Muhadjir akhirnya memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2022.