Ade Kuswara Kunang

Permintaan itu disampaikan Ade Kuswara saat membacakan pleidoi usai dituntut 7 tahun penjara terkait kasus suap.

Ade Kuswara Kunang dituntut 7 tahun. Jaksa membeberkan aliran uang dan peran dinas terkait proyek di Pemkab Bekasi.

Sidang kali ini mengungkap fakta baru sekaligus perdebatan sengit mengenai status aliran dana miliaran rupiah yang diterima oleh Ade Kuswara.

Keduanya memberikan keterangan di hadapan majelis hakim untuk mengungkap dugaan praktik korupsi yang menyeret dua terdakwa tersebut.

Kepada Imam, Ade meminta agar Sarjan dapat mengerjakan sejumlah proyek di Pemkab Bekasi.

Ia menyebut pemberian uang itu dilakukan karena khawatir posisinya sebagai kepala dinas akan digantikan.

Yayat mengaku mengenal dekat sosok Sarjan yang merupakan penyuap Ade Kuswara dan HM Kunang.

Kehadiran saksi tersebut merupakan bagian dari agenda pembuktian yang dilakukan jaksa untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung.

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono membantah keras adanya aliran dana suap proyek ke kantong pribadi atau partai setelah kediamannya digeledah KPK. Bagaimana kelanjutan kasus ini?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kunang untuk mengungkap praktik pengondisian proyek.

Saat ini, Ade Kuswara telah berstatus tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

Penggeledahan KPK di rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di Bandung menjadi sorotan, terkait kasus dugaan korupsi Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan suap di Pemkab Bekasi, dengan memanggil istri HM Kunang untuk mendalami pertemuan suaminya dengan tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami alasan Sarjan, tersangka suap proyek Bekasi, memberikan sejumlah uang kepada Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono, memicu pertanyaan besar tentang hubungan keduanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut aliran dana yang diduga diterima Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, terkait kasus suap proyek di Bekasi yang melibatkan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan keterlibatan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Iin Farihin, yang terafiliasi dengan vendor proyek di lingkungan Pemkab Bekasi, terkait kasus suap Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang.

Penerimaan uang diduga dilakukan secara bertahap, dengan total sekitar Rp600 juta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan di balik perubahan lokasi pemeriksaan mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, terkait kasus korupsi Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang untuk efektivitas penyidikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengimbau anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang, demi kelancaran proses hukum.