Saiful Mujab Diperiksa KPK, Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pembagian Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan fokus pada pemeriksaan biro penyelenggara haji dalam mendalami dugaan korupsi kuota haji, sementara pemanggilan Nusron Wahid masih menunggu.

KPK memeriksa Ketua Bidang Ekonomi PBNU Aizzudin Abdurrahman sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2024.

Yaqut bersama mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, telah ditetapkan sebagai tersangka.

Penyidik sudah mengantongi sejumlah informasi seperti dokumentasi foto yang sudah dikirimkan ke Jakarta.

Sampai hari ini pemanggilan para saksi masih terus dilakukan, termasuk pengumpulan barang bukti.

Subhan adalah mantan pejabat di kementerian tersebut saat Yaqut Cholil atau Gus Yaqut menjabat sebagai menteri agamanya.

Saiful juga enggan menjawab jumlah pertanyaan yang dilayangkan penyidik kepadanya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengimbau semua pihak travel haji yang dipanggil penyidik bisa kooperatif.

KPK serius menelusuri dugaan korupsi haji Kemenag 2023-2024, fokus pada pemesanan akomodasi via asosiasi. Terindikasi kerugian negara triliunan rupiah, siapa saja yang terlibat?

KPK tengah mengusut modus biro haji tak terdaftar yang berhasil memberangkatkan jemaah haji khusus 2024. Penyelidikan ini bagian dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang rugikan negara triliunan rupiah.

Salah satunya melalui eks Bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Tauhid Hamdi.

Duit sebesar nyaris Rp100 miliar disita penyidik dari para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan asosiasi biro perjalanan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi pengisian kuota haji di PT Maktour, perusahaan milik Fuad Hasan Masyhur, dengan memeriksa sejumlah saksi.

Dengan meningkatnya kuota haji, daftar tunggu untuk Kabupate Sidrap juga turun drastis dari 49 tahun menjadi 26 tahun.

Fuad akan diperiksa penyidik terkait kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2023-2024.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyusun strategi jangka panjang untuk atasi potensi kenaikan avtur haji pada 2027 dan 2028. Koordinasi intensif dengan BPKH dan DPR RI dilakukan demi menjaga keberlanjutan biaya haji dan keberangkatan jemaah.

Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi untuk memperkuat perlindungan jamaah haji Indonesia menjelang musim haji 2026, demi keamanan dan kenyamanan.

Muhadjir akhirnya memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2022.

Dalam penggeledahan ini, kata Budi, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, menandai perluasan kampanye nilai-nilai antikorupsi di ruang publik Ibu Kota.

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Diketahui, munculnya usul tambahan terkait disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat disinggung Ahmad Sahroni bahwa usulan awal terlalu kecil.