Sorot
{{caption}}
Pemotor Mengaku TNI Lawan Arah di Depok Ternyata Karyawan Marketing

{{caption}}
Pulang Pelantikan Konvoi Geber Motor, Pesilat di Lampung Dikeroyok

{{caption}}
30 Pasukan Manggala Agni Dikerahkan Tangani Kebakaran TPA Jatiwaringin

{{caption}}
KPK Soroti Regenerasi Korupsi di Langkat, Dua Kali Bupati Ditangkap

{{caption}}
DPR Dorong Perubahan UU Pilkada Usai Marak OTT Kepala Daerah

{{caption}}
Drone Thermal Dikerahkan Bantu Deteksi Api di TPA Jatiwaringin

Topik Terkait
{{caption}}
Kabar Terbaru Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji, Mantan Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief Diperiksa KPK

Hilman diperiksa terkait kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2023-2024.

{{caption}}
Blak-blakan KPK Ungkap Alasan Panggil Muhadjir Effendy di Kasus Korupsi Kuota Haji

KPK mengungkap, alasan utama penyidik memeriksa Muhadjir adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya teknis pembagian kuota haji di Kementerian Agama.

{{caption}}
FOTO: Muhadjir Effendy Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Kuota Haji

Pemeriksaan kasus dugaan korupsi kuota haji kembali berlanjut di KPK.

{{caption}}
Muhadjir Effendy Batal Diperiksa KPK Hari ini, Minta Penjadwalan Ulang

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Pasetyo, yang bersangkutan mengaku berhalangan dan minta penjadwalan ulang.

{{caption}}
Dalami Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Panggil Muhadjir Effendy sebagai Saksi Hari ini

Juru Bicara KPK, Budi Pasetyo, mengatakan pemanggilan tersebut berkaitan dengan posisi Muhadjir saat pernah menjabat sebagai Menteri Agama ad interim pada 2022.

{{caption}}
Usai Diperiksa 3 Jam, Yaqut Irit Bicara: Saya Sakit

Yaqut Cholil Qoumas menjalani pemeriksaan KPK selama 3 jam terkait kasus kuota haji. Penyidik mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.

{{caption}}
Kembali Jadi Tahanan Rutan, Eks Menag Yaqut Dijadwalkan Diperiksa KPK Hari Ini

Budi menuturkan YCQ rencananya akan hadir ke Gedung Merah Putih KPK pada siang hari ini.

{{caption}}
Korupsi Kuota Haji: Pemilik Maktour Sebut Diwajibkan Isi Kuota, Bukan Ilegal

Pemilik biro travel Maktour, Fuad Hasan Masyhur, diperiksa KPK terkait kasus korupsi kuota haji, ia membantah menerima kuota ilegal dan justru mengaku diwajibkan mengisi kuota tersebut.

{{caption}}
Pemeriksaan Dito Ariotedjo Ungkap Detail Kunjungan Jokowi ke Arab Saudi Bahas Haji dan Investasi

Mantan Menpora Dito Ariotedjo diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji, mengungkap detail kunjungan kerja bersama Presiden Jokowi ke Arab Saudi yang membahas kuota haji dan investasi.

{{caption}}
Usai Gus Yaqut Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024, KPK Panggil Pengurus PBNU

KPK memeriksa Ketua Bidang Ekonomi PBNU Aizzudin Abdurrahman sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2024.

{{caption}}
Usut Dugaan Modus Pengurangan Kuota Haji Reguler, Ini yang Digali KPK saat Periksa Kakanwil Jateng Saiful Mujab

Saiful saat itu masih menjabat sebagai Direktur Pelayanan Haji di Kementerian Agama.

{{caption}}
Usai Diperiksa KPK Soal Kuota Haji, Kakanwil Kemenag Berjalan Cepat Sambil Nunduk 'Tidak mas Tidak'

Saiful juga enggan menjawab jumlah pertanyaan yang dilayangkan penyidik kepadanya.

{{caption}}
Perbedaan Idul Fitri 1447 H: Muhammadiyah Ajak Saling Menghargai Metodologi Penetapan

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyerukan pentingnya saling menghargai perbedaan penetapan 1 Syawal pada Idul Fitri 1447 H. Ini menjadi kesempatan baik untuk memahami metodologi yang beragam.

{{caption}}
Muhammadiyah Hormati Perbedaan Idul Fitri 1447H: Peluang Emas Jaga Persatuan Umat

Muhammadiyah memandang perbedaan penentuan 1 Syawal untuk Idul Fitri 1447H sebagai peluang berharga untuk menghormati perbedaan, menegaskan validitas alasan masing-masing pihak.

{{caption}}
Cerita di Balik Foto Lawas Muhadjir Effendy Payungi Try Sutrisno saat Jabat Panglima ABRI

Muhadjir bercerita kala itu masih menjabat sebagai pembantu rektor III Universitas Muhammadiyah Malang.

{{caption}}
Ormas Islam dan Tokoh Muslim Pahami Alasan Indonesia Gabung Board of Peace

Sejumlah ormas Islam dan tokoh Muslim Indonesia menyatakan pemahaman serta dukungan penuh terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait Indonesia Gabung Board of Peace demi kemerdekaan Palestina.

{{caption}}
Muhadjir Effendy Tegaskan Gerakan Ekonomi Muhammadiyah Jadi Pilar Kesejahteraan Bangsa

Muhadjir kemudian mengajak seluruh tamu undangan berdiri dan berselawat bersama, menggunakan selawa.

{{caption}}
Eks Mendikbud Bicara soal Bullying di SMPN 1 Grobogan : Lemahnya Pendidikan Karakter di Sekolah

Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak sekolah di Indonesia belum menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik.

{{caption}}
Menhut Raja Antoni Tegaskan Perbaikan Tata Kelola Kehutanan Pasca Kasus Korupsi Kuansing

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berkomitmen perbaiki tata kelola kehutanan dan dukung penuh KPK usai Bupati Kuansing terseret kasus korupsi, tegaskan transparansi.

{{caption}}
Plt Bupati Kuansing Tunjuk Plh Sekda, Pastikan Roda Pemerintahan Berjalan Normal

Plt Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Mukhlisin menunjuk Kepala BKPP Muradi sebagai Plh Sekda Kuansing, menggantikan pejabat lama yang menjadi tersangka KPK, demi kelancaran pelayanan publik.

{{caption}}
KPK Ungkap Asal Uang Amplop untuk Menhut, Diduga dari Sisa Hasil Usaha KUD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap informasi awal mengenai asal-usul uang amplop yang diserahkan kepada Menteri Kehutanan, diduga berasal dari sisa hasil usaha KUD dan bertujuan untuk pengurusan rekomendasi.

{{caption}}
Terungkap! KPK Ungkap Alasan Penahanan Eks Timses Bupati Langkat di Medan

KPK akhirnya buka suara terkait alasan penahanan eks timses Bupati Langkat, Yaqub Abdhal Al Mu’arif, di Medan. Keterbatasan penerbangan jadi penyebab utama. Simak selengkapnya!

{{caption}}
Kronologi Kasus Bupati Langkat, dari OTT sampai Jadi Tersangka

KPK telah menetapkan Syah Afandin dan Yaqub Abdhal Al Mu'arif sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Pemerintah Kabupaten Langkat.

{{caption}}
KPK Sita Valas Rp983 Juta dan Logam Diduga Platinum dari Bupati Langkat Syah Afandin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita valas senilai Rp983 juta, uang tunai, rekening, dan logam diduga platinum dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Langkat Syah Afandin.