Korupsi Haji

Di sidang Tipikor, Khalid Basalamah mengaku mengembalikan USD 554.500 ke KPK. Jaksa membeberkan rinciannya, termasuk pecahan 3.545 lembar USD 100.

Khalid Basalamah hadir di Pengadilan Tipikor sebagai saksi kasus kuota haji tambahan. Jaksa KPK menjelaskan statusnya dan saksi lain yang dipanggil.

Bos Maktour mengklaim dana itu bukan berasal dari keuntungan penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Tempat tersebut dipilih karena dinilai lebih aman untuk mengumpulkan uang korupsi haji dibandingkan sekretariat Himpuh.

Di sidang Tipikor kasus kuota haji, Yaqut membantah ancaman 'keluar gerbong' dan klaim stafsus mewakilinya. Ia turut menjelaskan makna 'gerbong'.

Situasi tersebut terjadi ketika kabar mengenai Nusron Wahid yang akan menjadi Ketua Pansus Hak Angket Haji DPR RI 2024 mulai mencuat.

Hal tersebut disampaikan Zainal saat menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024.

Hilman mengatakan perubahan kuota haji tersebut tidak dapat dilakukan begitu saja karena harus dibahas kembali bersama DPR.

Menurut Wa Ode, pembahasan mengenai tambahan kuota haji tersebut berlangsung dalam pertemuan bilateral antara Raja Arab Saudi dan Jokowi.

Muhadjir Effendy mengungkap proses pengalihan 10 ribu kuota haji tambahan reguler menjadi haji khusus.

Gus Yaqut menyatakan tidak sanggup mengelola tambahan kuota haji sebanyak 10 ribu jemaah.

KPK menyelidiki dugaan uang 1 juta dolar AS yang disebut disiapkan Yaqut untuk memengaruhi Pansus Haji. Apakah dana itu benar diterima? Ini penjelasan KPK.

Kedua tersangka yakni Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), Ismail Adham (ISM), dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri, Asrul Azis Taba (ASR).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi pengisian kuota haji di PT Maktour, perusahaan milik Fuad Hasan Masyhur, dengan memeriksa sejumlah saksi.

Dia mengaku, hanya kenal nama tersebut karena familiar di kalangan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan fokus pada pemeriksaan biro penyelenggara haji dalam mendalami dugaan korupsi kuota haji, sementara pemanggilan Nusron Wahid masih menunggu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin status Yaqut Cholil Qoumas sebagai tahanan rumah tidak akan mengganggu proses penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tahanan lain memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan status tahanan rumah, menyusul kebijakan yang diterapkan pada Yaqut Cholil Qoumas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi status Yaqut Cholil Tahanan Rumah, menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari strategi penyidikan dan bukan karena kondisi sakit.

KPK menegaskan 20.000 kuota haji tambahan 2024 seharusnya untuk haji reguler, mengingat alasan utama pemberian kuota ini adalah antrean panjang. Kasus ini menyeret mantan Menteri Agama sebagai tersangka.