Komisi V Minta Wacana Penggabungan BMKG-Badan Geologi Dikaji Mendalam

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy Ardyanto, meminta pemerintah tidak terburu-buru merealisasikan wacana penggabungan pemantauan meteorologi dan sektor kebumian yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto.

Sofwan menilai rencana tersebut perlu didahului kajian yang komprehensif. Menurutnya, sektor meteorologi dan kebumian memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda.

"Pemerintah agar tidak tergesa-gesa dan mendesak adanya kajian yang mendalam terlebih dahulu," kata Sofwan, Rabu (9/9/2026).

Dia menjelaskan, sektor kebumian tidak hanya berkaitan dengan penanganan bencana. Pemetaan sumber daya mineral hingga pengelolaan air tanah juga menjadi bagian dari tugas yang selama ini dijalankan.

"Jangan secara tergesa-gesa. Perlu ada kajian yang matang dan mendalam mengingat adanya cakupan tugas lain yang juga berjalan," jelas Sofwan.

Jika pemerintah tetap ingin melakukan penataan kelembagaan atau efisiensi, Sofwan menyarankan langkah tersebut dilakukan secara spesifik terhadap unit yang menangani kebencanaan geologi.

"Jika pun ada unit yang harus dilebur menjadi satu, sebaiknya difokuskan pada unit kerja yang secara spesifik menangani kebencanaan geologi, seperti Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG)," tegas dia.

Sofwan mengatakan, keberadaan unit geologi di bawah kementerian teknis saat ini memiliki kaitan dengan sejarah pembentukannya yang sejak awal berfokus pada eksplorasi mineral dan pertambangan.

Dia juga menyoroti praktik di sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dan Selandia Baru yang menurutnya tetap memisahkan fungsi pemantauan cuaca dengan penelitian geologi.

"Di Amerika Serikat misalnya, USGS berfokus pada daratan dan kebumian, sedangkan NOAA menangani atmosfer dan lautan. Sementara itu, model satu pintu yang mirip dengan gagasan Presiden Prabowo lebih menyerupai sistem di Filipina," ungkap dia.

Meski mengingatkan adanya perbedaan fungsi, Sofwan menilai wacana penguatan koordinasi antarlembaga dapat menjadi momentum untuk membangun sistem mitigasi bencana nasional yang lebih terintegrasi.

Namun, dia menekankan bahwa setiap perubahan kelembagaan harus berorientasi pada keselamatan dan manfaat bagi masyarakat.

"Setiap perubahan kelembagaan harus menghasilkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Informasi mengenai potensi gempa, erupsi, hingga cuaca ekstrem harus dapat diterjemahkan menjadi peringatan dini yang cepat, akurat, dan mudah dipahami," harap dia.

"Yang terpenting bukan sekadar menggabungkan dua pihak, melainkan memastikan integrasi data berjalan baik, peringatan dini bekerja lebih cepat, dan masyarakat terlindungi secara maksimal," sambungnya.