Dalami Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Panggil Muhadjir Effendy sebagai Saksi Hari ini

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Yaqut Cholil Qoumas terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

KPK memanggil Dito Ariotedjo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait dugaan korupsi kuota tambahan haji 2024.

Mantan Menpora Dito Ariotedjo diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji, mengungkap detail kunjungan kerja bersama Presiden Jokowi ke Arab Saudi yang membahas kuota haji dan investasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menpora Dito Ariotedjo sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji tahun 2023–2024, yang telah merugikan negara triliunan rupiah.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo memberikan klarifikasi terkait penggeledahan rumah mertuanya, Fuad Hasan Masyhur, oleh KPK dalam penyelidikan kasus korupsi kuota haji 2023-2024, menegaskan dirinya tidak berada di lokasi dan hanya menjawa

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo penuhi panggilan KPK, menjadi saksi kunci dalam pengusutan kasus korupsi kuota haji 2023-2024 yang merugikan negara triliunan rupiah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan imbal jasa haji khusus yang diterima Wakil Katib PWNU DKI, Muzakki Cholis, terkait kasus korupsi kuota haji 2023-2024.

KPK memeriksa Ketua Bidang Ekonomi PBNU Aizzudin Abdurrahman sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2024.

Kabar Yaqut jadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tersebut dibenarkan Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo.

Budi menegaskan, penyidik fokus mendalami peran-peran individu yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Selain Syarif, KPK juga memanggil tujuh saksi lainnya untuk dimintai keterangan terkait penyidikan kasus kuota haji tersebut.

Muhadjir Effendy memastikan akan menghadiri panggilan MK terkait sidang sengketa Pilpres 2024

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyerukan pentingnya saling menghargai perbedaan penetapan 1 Syawal pada Idul Fitri 1447 H. Ini menjadi kesempatan baik untuk memahami metodologi yang beragam.

Muhammadiyah memandang perbedaan penentuan 1 Syawal untuk Idul Fitri 1447H sebagai peluang berharga untuk menghormati perbedaan, menegaskan validitas alasan masing-masing pihak.

Muhadjir bercerita kala itu masih menjabat sebagai pembantu rektor III Universitas Muhammadiyah Malang.

Sejumlah ormas Islam dan tokoh Muslim Indonesia menyatakan pemahaman serta dukungan penuh terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait Indonesia Gabung Board of Peace demi kemerdekaan Palestina.

Muhadjir kemudian mengajak seluruh tamu undangan berdiri dan berselawat bersama, menggunakan selawa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak sekolah di Indonesia belum menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik.

Dari total 65 tahanan, terdapat delapan orang beragama Nasrani yang mengikuti ibadah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana untuk mantan Sekretaris Jenderal Kemnaker Hery Sudarmanto, dengan memeriksa tiga pihak swasta terkait kasus pemerasan RPTKA.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wakil Ketua DPD PAN Rejang Lebong berinisial BD menyetorkan uang kepada Bupati Rejang Lebong saat itu, Fikri Thobari, terkait kasus suap proyek.

Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Maidi.

Ia menilai, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah dan seluruh pihak terkait dalam mendukung implementasi Asta Cita ketujuh.

Wamendagri Akhmad Wiyagus menyebut 11 OTT KPK terhadap kepala daerah sepanjang 2025-2026 menjadi alarm keras bagi pemerintah.