Muhammadiyah Hormati Perbedaan Idul Fitri 1447H: Peluang Emas Jaga Persatuan Umat

Ketua DPR RI Puan Maharani menyerukan seluruh pihak untuk menjaga kebersamaan dan toleransi, menyikapi adanya perbedaan waktu Lebaran Idul Fitri 1447 H/2026 M.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyerukan pentingnya saling menghargai perbedaan penetapan 1 Syawal pada Idul Fitri 1447 H. Ini menjadi kesempatan baik untuk memahami metodologi yang beragam.

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Utara menegaskan bahwa perbedaan penetapan Idul Fitri Muhammadiyah dan pemerintah harus menjadi momentum untuk memperkuat ukhuwah islamiyah, bukan perpecahan.

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulteng mengajak seluruh warganya untuk menjunjung tinggi sikap tasamuh dalam menyikapi perbedaan penentuan 1 Syawal 1447 H, demi menjaga kerukunan umat.

Pimpinan Muhammadiyah Palembang mengajak warga menjaga Ukhuwah Idul Fitri 1447 H. Pesan ini disampaikan di tengah perbedaan penetapan hari raya, menekankan persatuan dan kepedulian sosial.

Pengurus Muhammadiyah Aceh menyerukan masyarakat untuk menyikapi perbedaan Lebaran Idul Fitri 1447 H dengan kedewasaan, menjaga ukhuwah, dan kebahagiaan di tengah perbedaan penetapan tanggal.

Muhammadiyah menegaskan perbedaan penetapan 1 Syawal 1447 H dengan pemerintah bukan untuk dipertentangkan, melainkan karena perbedaan metode penentuan.

Perbedaan metode penetapan kalender antara pemerintah, Muhammadiyah, dan ormas Islam lainnya pada dasarnya tetap bermuara pada tujuan yang sama.

Haedar Nashir menegaskan, KHGT merupakan langkah strategis dalam membangun peradaban Islam global.

Hari Raya Idul Adha di Indonesia tahun ini jatuh pada hari yang berbeda dengan yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.

Persamaan hasil penghitungan penetapan Ramadan tahun ini sangat mungkin terjadi.

Peningkatan Mutu Pendidikan Muhammadiyah di Jawa Barat menjadi sorotan utama Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq, yang menekankan pentingnya kualitas untuk melahirkan generasi unggul dan menjaga kepercayaan masya

DPD IMM Riau menilai peristiwa tersebut perlu menjadi perhatian serius karena menyangkut pelaksanaan pengamanan di ruang publik.

Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) mengucurkan dana Rp5 miliar untuk mendukung pembangunan Padepokan Pencak Silat Tapak Suci Putera Muhammadiyah di Yogyakarta, mempercepat realisasi pusat pelatihan karakter generasi bangsa.

Muhammadiyah menilai program tersebut memiliki peran strategis dalam mempersiapkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing di masa depan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam pembangunan gedung dakwah Aisyiyah di Medan, Sumatera Utara, menegaskan pentingnya peran organisasi ini bagi masyarakat.

Muhammadiyah gagas transformasi layanan sosial dari panti asuhan ke komunitas, perkuat kesejahteraan masyarakat dengan model Pusat Solidaritas Kesejahteraan Masyarakat (PSKM).

Tradisi Pasar Pengabisan Depok, kebiasaan masyarakat tempo dulu berbelanja kebutuhan terakhir jelang Idul Fitri, kembali diangkat dalam Lebaran Depok 2026 untuk dikenalkan pada generasi muda.

Empat bulan pasca bencana banjir, tim ANTARA memotret semangat Pemulihan Aceh Pasca Bencana menjelang Idul Fitri. Dari RSUD Muda Sedia hingga kisah inspiratif warga Sekumur dan Sijudo, harapan tak pernah padam.

PT Pelni (Persero) sukses melampaui target dengan melayani lebih dari 652 ribu penumpang selama Angkutan Lebaran 2026, menunjukkan peningkatan signifikan dalam konektivitas laut di Indonesia.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyerukan pentingnya Introspeksi Diri Idul Fitri sebagai kesempatan untuk merenungkan tantangan bangsa dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan, menciptakan kehidupan yang bermartabat.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengambil langkah strategis menjaga stabilitas harga ayam hidup usai Lebaran 2026, bersinergi dengan pelaku usaha bibit ayam dan pakan untuk melindungi peternak kecil dari pelemahan harga.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menindak tegas perusahaan perkebunan di Panton Reue yang telat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada ratusan buruh, mewajibkan pembayaran denda keterlambatan THR Aceh Barat sebesar 5 persen.