Muhammadiyah: Beda Lebaran Bukan Berarti Tak Taat Kepada Pemerintah
Muhammadiyah menegaskan perbedaan penetapan 1 Syawal 1447 H dengan pemerintah bukan untuk dipertentangkan, melainkan karena perbedaan metode penentuan.
Ketua PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa perbedaan penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah antara Muhammadiyah dan pemerintah merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dipertentangkan.
Ia menyampaikan bahwa kedua pihak memiliki dasar dan pertimbangan masing-masing dalam menentukan awal Idul Fitri, dengan perbedaan utama terletak pada metode yang digunakan.
"Jadi ini kan kita sudah biasa berbeda gitu dan jangan diinterpretasikan yang penting, yang dimaksud taat kepada pemerintah itu bukan berarti lebarannya sama gitu ya. Jadi baik yang lebaran hari ini maupun besok itu ya sama-sama taat kepada pemerintah, ini yang harus kita tekankan," kata Muhadjir di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2026).
Perbedaan Metode Penentuan Hilal
Muhadjir menjelaskan bahwa Muhammadiyah menggunakan pendekatan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) dalam menentukan awal bulan Hijriah.
Metode ini merupakan hasil pembaruan atau tajdid, di mana keberadaan hilal tidak hanya dihitung berdasarkan wilayah tertentu, tetapi berlaku secara global.
"Itulah perbedaannya antara wujudul hilal yang lama yang itu terbatas untuk Indonesia, sekarang wujudul hilal itu berlaku untuk seluruh dunia dan sekarang sudah diratifikasi lebih dari 10 negara ya untuk kalender Hijriah Global Tunggal itu," kata Penasehat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji itu.
Muhammadiyah mulai menerapkan KHGT sejak Juni 2025 sebagai bagian dari upaya penyatuan kalender Islam secara global.
Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 21 Maret 2026
Sementara itu, pemerintah melalui sidang isbat menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.
Keputusan tersebut diambil dalam sidang isbat yang digelar pada Kamis (19/3/2026), dengan mempertimbangkan hasil rukyatul hilal dan metode yang digunakan pemerintah.
Muhadjir menegaskan bahwa perbedaan tersebut tidak berkaitan dengan kepatuhan terhadap pemerintah, melainkan perbedaan pendekatan dalam menentukan awal bulan Hijriah.