Menkeu Purbaya: Semua Kebijakan Prabowo Sudah Pertimbangkan Kemampuan Negara

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, menurut Menkeu Purbaya, tidak akan membahayakan kesehatan fiskal negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis, tidak akan membebani kondisi Program Prioritas Fiskal nasional. Program ini dirancang fleksibel untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Luhut meyakini bahwa Kementerian Keuangan tetap mampu mengawal belanja fiskal di tengah pemakaian anggaran besar.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengupas tuntas makna 'Survival Mode' Ekonomi Indonesia, strategi pemerintah mengoptimalkan sumber daya di tengah gejolak global untuk menjaga pertumbuhan dan efisiensi.

Defisit APBN yang besar tersebut jadi konsekuensi logis daripada kebijakan pemerintah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan defisit APBN akan tetap terkendali hingga akhir tahun 2026, menepis kekhawatiran masyarakat di tengah gejolak ekonomi global dan berbagai skenario harga minyak dunia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas dengan memberlakukan pembatasan anggaran K/L serta efisiensi belanja untuk menjaga kesehatan APBN di tengah gejolak geopolitik.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas melalui kebijakan efisiensi anggaran Indonesia di seluruh kementerian dan lembaga demi menjaga defisit fiskal tetap di bawah batas 3 persen, memastikan stabilitas ekonomi nasional.

Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan bahwa anggaran untuk program MBG tetap aman, meskipun pemerintah melakukan penghematan akibat konflik di Timur Tengah.

Menkeu Purbaya menjelaskan penambahan utang darurat guna menyelamatkan perekonomian nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran 3 persen, meski menargetkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Kebijakan ini menekankan optimalisasi fiskal dan investasi untuk mendorong ekspansi ekonom

Defisit APBN per 31 Oktober 2025 mencapai Rp479,7 triliun atau 2,02 persen PDB. Menkeu Purbaya menilai posisinya masih aman dan terkendali.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menanggapi perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.

Purbaya menepis anggapan bahwa kebijakan tersebut setara dengan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang pernah dijalankan pemerintah.

Bea Cukai masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi dan menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Menurut Purbaya, salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan aparat penegak hukum adalah mengategorikan pakaian bekas impor ilegal sebagai sampah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan **pertumbuhan ekonomi Indonesia** pada Kuartal I 2026 melampaui rata-rata G20, didukung stabilitas harga dan ketahanan kebijakan yang kredibel.

Pemerintah Indonesia diketahui menyiapkan rencana penerbitan surat utang 'Panda Bonds' di China demi memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

Panja Defisit dan Pembiayaan juga menyepakati target defisit anggaran tahun 2027 pada kisaran 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB.

Rumor ini beredar usai Purbaya menghadiri Rapat Paripurna terkait revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK.

Oleh karenanya, Purbaya meyakini pelaporan pajak dan bea cukai bakal terus meningkat hingga tahun-tahun berikutnya.

Kata Purbaya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar gejolak rupiah tetap terkendali. Salah satunya melalui intervensi di pasar obligasi.

Sebagai perbandingan, defisit APBN per 31 Maret mencapai 0,93 persen PDB atau Rp240,1 triliun.

Menkeu memberikan sinyal akan ada penghematan anggaran program MBG lanjutan, meski ia belum merinci detail rencana ke depan.