Program Prioritas

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya belajar keras dan menjaga sopan santun kepada siswa Sekolah Rakyat, menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci perbaikan nasib keluarga dan keberhasilan.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan perluasan program Sekolah Rakyat gratis di Bali untuk memenuhi tingginya permintaan dan mengatasi kepadatan siswa, menargetkan 500 sekolah pada 2029.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis, tidak akan membebani kondisi Program Prioritas Fiskal nasional. Program ini dirancang fleksibel untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Situbondo menunjukkan progres signifikan, dengan 34 titik rampung 100 persen dan siap diluncurkan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sosial menyoroti urgensi Pemutakhiran Data Bansos di Pamekasan demi memastikan bantuan sosial seperti Sekolah Rakyat dan PKH tepat sasaran. Temukan mengapa data akurat krusial bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen memastikan penyaluran bantuan pendidikan di daerahnya tepat sasaran, dengan melibatkan DPRD dalam musyawarah untuk menyesuaikan kondisi di lapangan.

Sekolah Dasar Negeri 1 Kepek yang terletak di Saptosari, Gunungkidul mengalami kerusakan parah, sehingga siswa harus belajar di musala sebagai alternatif.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendesak Kabupaten Bengkayang menyusun program prioritas yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, di tengah tantangan anggaran daerah.

Pemerintah Kabupaten Bekasi mengusulkan 10 program prioritas dalam Musrenbang Jawa Barat 2027, termasuk penguatan PBI BPJS Kesehatan. Usulan ini bertujuan menyelaraskan pembangunan daerah dengan visi provinsi.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendesak percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II Surabaya agar rampung Juni 2026 dan siap menyambut tahun ajaran baru.

Aksi perusakan fasilitas air bersih di Mimika oleh oknum tak bertanggung jawab serius menghambat program layanan vital bagi masyarakat, mendorong Dinas PUPR Mimika untuk mengambil langkah strategis.

Pemerintah Kabupaten Sigi memanfaatkan momentum Safari Ramadhan sebagai sarana strategis untuk memaparkan program prioritas daerah kepada masyarakat sekaligus mempererat tali silaturahmi. Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae menegaskan pentingnya kegiatan ini d

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melantik 295 pejabat, menegaskan integritas pejabat sebagai fondasi utama dalam mengemban amanah pembangunan daerah dan menyukseskan program prioritas. Simak selengkapnya!

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keberhasilan pemerintah dalam penghematan anggaran sebesar Rp308 triliun pada tahun pertama, mengalihkan dana untuk program pro-rakyat seperti Makan Bergizi Gratis.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) bersinergi dalam memperkuat pengadaan demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan nasional.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen melanjutkan Program Renovasi Warung Rakyat pada tahun 2026, menargetkan perbaikan 400 warung untuk menggerakkan roda perekonomian kerakyatan di wilayah tersebut. Program ini juga menjadi bagian dari janji Bupati d

Istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan kepuasan kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen, menegaskan pemerintah fokus pada percepatan program.

Presiden Prabowo Subianto akan membuka Rakornas Pusat-Daerah 2026 di Sentul, Bogor, fokus pada percepatan program prioritas dan sinergi pusat-daerah demi Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Kabupaten Cirebon menginstruksikan penggunaan Dana Desa 2026 guna memperkuat program prioritas yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, memastikan alokasi tepat sasaran dan sesuai regulasi.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan Revitalisasi sekolah 2026 untuk 71.446 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk sekolah-sekolah yang memerlukan penanganan segera.