Pemprov Kalbar Dorong Bengkayang Susun Program Prioritas Ciptakan Lapangan Kerja

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendesak Kabupaten Bengkayang menyusun program prioritas yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, di tengah tantangan anggaran daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mendorong Kabupaten Bengkayang untuk menyusun program prioritas. Program ini bertujuan utama untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dorongan ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.

Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kalbar, Heronimus Hero, menyampaikan arahan ini secara langsung. Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal, turut hadir dan menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.

Langkah ini diambil untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah dan menekan angka pengangguran. Tujuannya adalah memastikan pembangunan yang realistis, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat Bengkayang.

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja

Asisten II Setda Kalbar, Heronimus Hero, menekankan pentingnya Musrenbang RKPD sebagai instrumen vital. Forum ini memastikan perencanaan pembangunan yang realistis, terukur, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Setiap pertumbuhan ekonomi satu persen diperkirakan mampu menyerap sekitar 750 tenaga kerja. Oleh karena itu, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi hingga lima persen sangat krusial untuk menekan angka pengangguran.

Data menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat saat ini berada di angka 5,39 persen. Sementara itu, Kabupaten Bengkayang mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,88 persen. Angka ini menunjukkan perlunya percepatan kinerja perekonomian daerah di Bengkayang agar dapat mencapai target yang lebih tinggi.

Di tengah penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi yang ada. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu fokus utama melalui pengelolaan sumber daya secara kolaboratif. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan perbankan, sangat penting untuk mendorong pembiayaan pembangunan.

Prioritas Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Lintas Sektor

Heronimus Hero juga menegaskan bahwa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur harus menjadi prioritas utama. Khususnya, pembangunan jalan berperan langsung dalam memperlancar distribusi barang dan jasa. Infrastruktur yang baik juga akan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat secara signifikan.

Pemprov Kalbar mendorong agar hasil Musrenbang di setiap daerah, termasuk Bengkayang, menghasilkan program prioritas yang fokus dan terarah. Optimalisasi potensi daerah yang ada menjadi kunci dalam perumusan program-program tersebut. Sinergi lintas sektor, antara pemerintah daerah dan pihak swasta, juga sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Proyek strategis nasional juga menjadi salah satu indikator keberhasilan kepala daerah. Oleh karena itu, perlu adanya pengawalan bersama agar implementasinya berjalan optimal di daerah. Forum Musrenbang ini juga membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi prioritas pembangunan yang akan disinkronkan di tingkat provinsi.

Perencanaan Berbasis Data untuk Dampak Nyata

Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal, menekankan pentingnya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang berbasis data. Perencanaan harus didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat agar program yang dirancang memiliki dampak langsung. Ia menegaskan bahwa perencanaan tidak boleh sekadar rutinitas, tetapi harus mampu menjawab persoalan masyarakat secara konkret.

Target pembangunan Bengkayang untuk tahun 2027 mencakup peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 72,42 persen. Peningkatan ini akan dicapai melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pemerintah daerah juga mendorong penguatan reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik.

Peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan indeks reformasi birokrasi menjadi bagian dari upaya digitalisasi layanan publik. Di tengah keterbatasan anggaran, fokus pada program prioritas yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat adalah hal yang esensial.

Sumber: AntaraNews