Purbalingga Fokus Penguatan Ekonomi dan SDM dalam RKPD 2027

Pemerintah Kabupaten Purbalingga memprogramkan penguatan ekonomi dan SDM Purbalingga dalam RKPD 2027. Simak strategi Pemkab untuk mendorong pemerataan pembangunan dan ketahanan sosial di wilayah ini.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan fokus utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Program ini menitikberatkan pada penguatan sektor ekonomi dan sumber daya manusia (SDM) di wilayah tersebut, guna mendorong pemerataan pembangunan dan ketahanan sosial.

Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, menyampaikan arah kebijakan ini dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027. Kegiatan penting ini berlangsung di Pendopo Dipokusumo, Purbalingga, pada Kamis (2/4).

Kebijakan strategis ini bertujuan untuk mendorong pembangunan yang lebih merata, berkualitas, dan berdampak langsung pada masyarakat. Terutama dalam membuka akses ekonomi serta memperkuat ketahanan sosial di seluruh Purbalingga.

Akselerasi Infrastruktur dan Pariwisata Berkelanjutan

Arah pembangunan Purbalingga tahun 2027 mengusung tema “Akselerasi Infrastruktur Dasar dan Pariwisata Berkelanjutan”. Tema ini dirancang untuk mendorong pemerataan ekonomi dan ketahanan sosial.

Peningkatan kualitas infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Fokusnya adalah mendukung konektivitas wilayah, khususnya akses menuju destinasi wisata.

Program peningkatan jalan kabupaten menjadi salah satu upaya konkret dalam mewujudkan konektivitas tersebut. Selain itu, penguatan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan juga terus digenjot.

Langkah-langkah ini diharapkan mampu menciptakan fondasi pembangunan yang kokoh serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Strategi Penguatan Ekonomi Inklusif Purbalingga

Di sektor ekonomi, Pemkab Purbalingga menargetkan pertumbuhan yang lebih inklusif dan merata. Hal ini dicapai melalui pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang potensial.

Penguatan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga menjadi pilar penting dalam strategi ini. Modernisasi sektor pertanian berbasis teknologi turut didorong untuk meningkatkan produktivitas.

Bupati Fahmi Muhammad Hanif menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya tumbuh, tapi harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah secara aktif mendorong UMKM, pertanian modern, serta pengembangan ekosistem digital.

Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Purbalingga.

Peningkatan Kualitas SDM dan Reformasi Birokrasi

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi fokus utama dalam RKPD 2027. Ini dilakukan melalui penguatan sarana pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Perluasan akses layanan kesehatan juga menjadi bagian integral dari upaya peningkatan SDM. Pemerintah daerah menyiapkan program beasiswa vokasi untuk generasi muda Purbalingga.

Reformasi Balai Latihan Kerja (BLK) juga akan dilakukan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Langkah ini diharapkan mampu mencetak SDM yang kompeten dan siap bersaing di berbagai sektor.

Di sisi lain, reformasi birokrasi terus berjalan guna menciptakan pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Tujuannya adalah memastikan seluruh program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Capaian dan Proyeksi Pembangunan

Capaian pembangunan tahun 2025 menjadi modal penting bagi penyusunan kebijakan ke depan. Ini termasuk perbaikan jalan sepanjang 92,5 kilometer dan penanganan tebing sungai dengan anggaran puluhan miliar rupiah.

Berbagai program sosial dan ekonomi juga telah dilaksanakan, seperti penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dan penyediaan ribuan lowongan kerja. Program-program ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Indikator makro menunjukkan hasil positif, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 71,71. Angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 12,55 persen, serta tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,83 persen.

Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti, menambahkan bahwa penurunan angka kemiskinan di Purbalingga sebesar 1,63 persen pada 2025 merupakan salah satu yang tertinggi di Jawa Tengah. Ia menjelaskan, fokus ke depan adalah penanganan kelompok rentan agar penurunan kemiskinan bisa lebih signifikan.

Musrenbang RKPD 2027 ini dihadiri oleh pimpinan DPRD, Forkopimda, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kepala organisasi perangkat daerah, camat, kepala desa, serta unsur masyarakat dan pelaku usaha.

Sumber: AntaraNews