Fakta Anggaran Rp2,89 Triliun: Pemkab Tulungagung Fokus Pengentasan Kemiskinan di 2026

Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, telah memastikan arah kebijakan pembangunan pada tahun 2026 akan difokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan. Kebijakan ini juga mencakup penguatan ekonomi daerah serta peningkatan layanan dasar di sektor pendidikan dan kesehatan secara menyeluruh. Pernyataan penting ini disampaikan oleh Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dalam rapat umum paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Rapat tersebut membahas pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2026 di Tulungagung pada Senin (22/9). Penetapan fokus ini bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional dan provinsi, sekaligus menjawab kebutuhan fundamental masyarakat. Pemkab berkomitmen untuk menyusun anggaran dengan prinsip kehati-hatian guna mencapai tujuan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Gatut Sunu Wibowo menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp2,89 triliun dan belanja daerah mencapai Rp3,03 triliun untuk APBD 2026. Adanya selisih sekitar Rp150 miliar yang menimbulkan defisit akan ditutup melalui pembiayaan daerah, sehingga anggaran tetap seimbang tanpa sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).

Prioritas Pembangunan 2026: Target Pengentasan Kemiskinan

Pemkab Tulungagung telah menetapkan delapan prioritas pembangunan untuk tahun anggaran 2026, dengan percepatan penurunan kemiskinan menjadi fokus utama. Program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat akan menjadi tulang punggung upaya ini. Langkah konkret diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan warga.

Kebijakan ini merupakan bagian integral dari strategi besar Pemkab untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat mendapatkan akses yang merata terhadap sumber daya. Pengentasan kemiskinan Tulungagung 2026 bukan hanya target, melainkan komitmen nyata. Bupati Gatut Sunu Wibowo menegaskan, "Penyusunan anggaran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian."

Pemerintah daerah berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi inklusif. Hal ini dilakukan agar program-program yang dijalankan dapat berkelanjutan dan benar-benar mengangkat masyarakat dari garis kemiskinan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD, sangat diharapkan untuk kesuksesan program ini.

Penguatan Ekonomi Lokal dan Infrastruktur Dasar

Selain fokus pada pengentasan kemiskinan, pengembangan infrastruktur dasar juga menjadi perhatian serius Pemkab Tulungagung. Perbaikan jalan, penyediaan air bersih, dan sarana publik lainnya akan terus digenjot. Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Di sektor industri, Pemkab Tulungagung mendorong hilirisasi berbasis sumber daya lokal. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, perikanan, dan potensi tambang yang dimiliki daerah. Dengan hilirisasi, diharapkan masyarakat dapat menikmati manfaat ekonomi yang lebih besar dari kekayaan alam Tulungagung. Ini juga menjadi bagian dari upaya penguatan ekonomi daerah.

Langkah-langkah strategis ini dirancang untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peningkatan kapasitas produksi dan pemasaran produk lokal akan menjadi prioritas. Melalui penguatan ekonomi daerah, diharapkan kemandirian ekonomi masyarakat dapat terwujud, mendukung target pengentasan kemiskinan Tulungagung 2026.

Peningkatan Kualitas Layanan dan Ketahanan Bencana

Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga memfokuskan perhatian pada peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan. Akses yang lebih baik terhadap pendidikan berkualitas dan fasilitas kesehatan yang memadai adalah hak dasar setiap warga. Program-program inovatif akan diluncurkan untuk mencapai tujuan ini, memastikan layanan publik semakin optimal.

Selain itu, perluasan kesejahteraan sosial dan penguatan ketahanan bencana menjadi agenda penting lainnya. Program mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan akan diintensifkan untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana alam. Upaya ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keselamatan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, menyatakan dukungan penuh terhadap arah kebijakan tersebut. Ia menilai program prioritas yang diusulkan sejalan dengan visi pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah pusat. "Kami mendukung selama anggaran digunakan tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat," ujarnya, menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

Sumber: AntaraNews