Revitalisasi Sekolah Mendikdasmen: Ciptakan Ruang Belajar Layak dan Gerakkan Ekonomi Daerah

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan program revitalisasi satuan pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang layak, aman, dan nyaman bagi seluruh peserta didik di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Mu'ti saat meresmikan hasil revitalisasi 32 satuan pendidikan tahun 2025 di SMP Negeri 2 Kutasari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, pada Sabtu. Acara ini juga menandai penyerahan mock up program revitalisasi tahun 2026 kepada 12 sekolah penerima.

Selain meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan, program ini juga berfokus pada penggerakan perekonomian daerah melalui metode pembangunan secara swakelola. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat lokal.

Program revitalisasi satuan pendidikan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang luas. Mendikdasmen Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa pembangunan secara swakelola akan melibatkan banyak pekerja lokal.

"Anggap saja ada 15 pekerja di setiap satuan pendidikan dikalikan 71.744, ada sekitar 1,1 juta pekerja yang merasakan manfaatnya. Kalau revitalisasi ini berjalan, insya Allah ekonomi di daerah ini bergerak," kata Mu'ti, menekankan bahwa revitalisasi ini akan menggerakkan ekonomi di daerah.

Awalnya, kuota sementara revitalisasi untuk tahun 2026 mencapai 11.744 sekolah. Namun, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan komitmen untuk menambah alokasi sekitar 60 ribu sekolah lagi, sehingga total revitalisasi diperkirakan mencapai 71.744 sekolah secara nasional.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti secara tegas mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga integritas dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Ia menekankan pentingnya menghindari penyalahgunaan dana dan praktik korupsi.

"Tolong dipastikan jangan ada yang dikorupsi. Kalau ada pihak yang menjanjikan sekolah mendapat program ini dan minta fee, tolong dilaporkan. Inspektorat Jenderal akan turun di mana pun berada karena ini komitmen kami memastikan revitalisasi berjalan sesuai arahan Presiden dan anak-anak bisa sekolah yang aman dan nyaman," tegas Mu'ti.

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan apresiasi tinggi terhadap berbagai program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurutnya, program-program seperti digitalisasi pembelajaran melalui Interactive Flat Panel (IFP), Program Indonesia Pintar (PIP), hingga revitalisasi satuan pendidikan telah berdampak nyata.

"Kami merasakan betul bagaimana komitmen dan kebijakan berbagai program kementerian selama ini telah memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan di daerah, tentunya termasuk di Kabupaten Purbalingga," ujar Bupati Fahmi.

Kabupaten Purbalingga menjadi salah satu daerah yang menerima manfaat signifikan dari program revitalisasi sekolah. Pada periode 2025-2026, Purbalingga memperoleh bantuan revitalisasi untuk 44 satuan pendidikan.

Rinciannya adalah 32 sekolah pada tahun 2025 dan 12 sekolah pada tahun 2026, dengan total anggaran mencapai Rp39,58 miliar. Alokasi untuk tahun 2026 ini masih berpeluang bertambah seiring dengan penambahan kuota nasional.

Selain revitalisasi, Purbalingga juga menerima alokasi anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) fase pertama tahun 2026 sebesar Rp32,25 miliar. Dana ini akan disalurkan kepada 45.651 siswa dari jenjang Paket A hingga SMA/SMK.

Bupati Fahmi juga mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk memprioritaskan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di Purbalingga. Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menyiapkan lahan seluas 20 hektare dan kini menunggu penetapan lokasi serta regulasi pendukung dari pemerintah pusat.

Sumber: AntaraNews