Pemprov Sumsel Tetapkan Sembilan Isu Strategis untuk RKPD Sumsel 2027, Fokus Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) telah menetapkan sembilan isu strategis pembangunan sebagai fokus utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027. Penetapan ini dilakukan di Palembang, dengan tujuan untuk mengarahkan program dan kegiatan pembangunan agar lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Edward Candra, menjelaskan bahwa penyusunan RKPD Sumsel 2027 didasarkan pada evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, tantangan aktual daerah, serta proyeksi kebutuhan pembangunan jangka menengah dan panjang. Ini semua demi mewujudkan Sumatera Selatan yang mapan dan berkelanjutan di masa mendatang.

Arah kebijakan RKPD Sumsel 2027 secara spesifik difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup pemerataan pembangunan antar wilayah, penguatan infrastruktur, serta perbaikan tata kelola pemerintahan dan lingkungan hidup.

Sembilan Isu Strategis Pembangunan Sumsel 2027

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, Pemprov Sumsel mengidentifikasi sembilan isu strategis yang menjadi prioritas utama. Isu-isu ini mencakup berbagai aspek krusial yang memerlukan perhatian serius dan penanganan komprehensif. Seluruh perangkat daerah diwajibkan menjadikan isu strategis ini sebagai pedoman dalam merancang program.

Isu-isu tersebut meliputi tingginya angka kemiskinan dan stunting, serta ketimpangan akses terhadap layanan dasar yang masih terjadi di beberapa wilayah. Selain itu, belum optimalnya produktivitas pertanian dan hilirisasi komoditas unggulan juga menjadi perhatian utama. Kondisi ini menuntut inovasi dan strategi baru untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Permasalahan lain yang diangkat adalah belum meratanya pelayanan pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Keterbatasan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah juga menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Penguatan mitigasi bencana juga menjadi isu penting mengingat potensi risiko bencana di daerah.

Selanjutnya, peningkatan daya saing daerah dan investasi, serta rendahnya kapasitas fiskal daerah, menjadi tantangan dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Percepatan transformasi ekonomi dan transisi energi berkeadilan juga ditekankan untuk menciptakan ekonomi yang lebih hijau. Terakhir, penguatan tata kelola pemerintahan dan stabilitas sosial menjadi fondasi penting bagi pembangunan yang harmonis.

Enam Prioritas Utama RKPD Sumsel 2027

Melalui RKPD Sumsel 2027, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan enam prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi fokus utama. Prioritas ini dirancang untuk menjawab tantangan dan isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya. Penetapan prioritas ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi seluruh program pembangunan.

Prioritas pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang menjadi kunci dalam mendorong inovasi dan produktivitas daerah. Kedua, penguatan ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal, dengan fokus pada optimalisasi potensi daerah. Ketiga, penguatan ketahanan pangan, energi, air, dan lingkungan untuk menjamin keberlanjutan sumber daya.

Prioritas keempat adalah pemerataan infrastruktur, yang esensial untuk mendukung konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah. Kelima, penurunan kemiskinan, melalui berbagai program yang berpihak pada masyarakat rentan. Terakhir, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.

Sinergi dan Partisipasi dalam Penyusunan RKPD Sumsel 2027

Sekda Sumsel Edward Candra menekankan bahwa RKPD Sumsel 2027 harus menjadi pedoman kerja bagi seluruh perangkat daerah. “Setiap program dan kegiatan wajib mengacu pada isu strategis yang telah ditetapkan,” ujarnya. Ia juga menjelaskan bahwa penetapan isu strategis dilakukan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan. Ini bertujuan untuk memastikan perencanaan pembangunan berjalan sinergis dan mampu menjawab tantangan masa depan.

Koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah sangat menentukan keberhasilan RKPD Sumsel 2027. “Karena itu, seluruh jajaran harus bekerja secara kolaboratif dan terintegrasi,” jelas Edward Candra. Ia juga mengajak pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk berperan aktif. Partisipasi ini diharapkan mendukung pelaksanaan RKPD 2027 agar pembangunan di Sumatera Selatan berjalan lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumsel, Doddy Eko Prasetyo, menambahkan bahwa RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029. Dokumen ini juga menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.

Sebagai bagian dari tahapan penyusunan, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan telah menggelar Forum Konsultasi Publik RKPD 2027. Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPRD, instansi vertikal, akademisi, BUMN dan BUMD, organisasi profesi, tokoh masyarakat, media massa, serta mitra pembangunan. Forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan masukan konstruktif guna menyempurnakan Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 agar kebijakan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kebijakan nasional.

Sumber: AntaraNews