RKPD Purbalingga 2027 Prioritaskan Infrastruktur dan Pariwisata Berkelanjutan

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menegaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Purbalingga 2027 akan fokus pada akselerasi infrastruktur dasar dan pariwisata berkelanjutan untuk mendorong pemerataan ekonomi dan ketahanan sosial.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan arah pembangunan daerah untuk tahun 2027, dengan prioritas utama pada pembangunan infrastruktur dasar dan pariwisata berkelanjutan. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2027. Acara penting ini berlangsung di Gedung OR Graha Adiguna, Sekretariat Daerah Purbalingga, pada Jumat, 13 Februari 2026, menandai komitmen serius pemerintah daerah terhadap kemajuan wilayahnya.

Bupati Fahmi menekankan bahwa penyusunan RKPD bukan sekadar agenda administratif, melainkan sebuah mandat moral dan konstitusional yang harus diwujudkan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. Perencanaan pembangunan ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata dan positif bagi kesejahteraan masyarakat Purbalingga. Tema pembangunan tahun 2027 secara spesifik diarahkan pada akselerasi infrastruktur dasar dan pariwisata berkelanjutan, sebagai fase krusial dalam pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Purbalingga.

Fokus pada dua sektor ini bertujuan untuk mendorong pemerataan ekonomi dan memperkuat ketahanan sosial di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga. Bupati juga menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta meninggalkan pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri. Pendekatan kolaboratif, terintegrasi, dan berbasis hasil menjadi kunci utama untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar bermanfaat bagi rakyat.

Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Dasar

Prioritas pembangunan infrastruktur dasar dalam RKPD Purbalingga 2027 mencakup berbagai aspek vital untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu fokus utamanya adalah peningkatan kualitas jalan, yang merupakan tulang punggung konektivitas dan pergerakan ekonomi di daerah. Selain itu, pengelolaan persampahan dan sanitasi juga menjadi perhatian serius, mengingat dampaknya terhadap kesehatan lingkungan dan masyarakat.

Penyediaan air bersih yang memadai untuk seluruh warga Purbalingga juga termasuk dalam agenda prioritas infrastruktur. Pemerintah daerah juga akan memperkuat sistem kebencanaan, sebuah langkah antisipatif mengingat potensi risiko bencana alam. Terakhir, penataan kawasan kumuh akan dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih layak huni dan estetis bagi penduduk.

Bupati Fahmi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus melampaui fungsi fisiknya semata. “Pembangunan infrastruktur harus mampu melampaui fungsi fisiknya dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya dalam forum yang melibatkan berbagai unsur, termasuk DPRD Kabupaten Purbalingga, perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, organisasi masyarakat, komunitas, dan media.

Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan untuk Pemerataan Ekonomi

Di sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkomitmen untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Strategi yang diterapkan meliputi penguatan konektivitas antar destinasi wisata, memastikan akses yang mudah bagi wisatawan. Integrasi pariwisata dengan ekonomi kreatif dan kuliner lokal juga menjadi kunci, untuk menciptakan pengalaman yang lebih kaya dan memberdayakan pelaku usaha lokal.

Penguatan branding daerah sebagai destinasi NEWA (Nature, Eco, Wellness, and Adventure Tourism) akan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Pendekatan ini diharapkan dapat menarik segmen pasar yang lebih luas dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Purbalingga. Pengembangan pariwisata ini dirancang untuk memastikan manfaatnya tersebar luas.

“Pengembangan pariwisata harus dirancang sebagai instrumen pemerataan ekonomi, sehingga manfaatnya menjangkau pelaku usaha lokal dan masyarakat di berbagai wilayah,” ujar Bupati Fahmi. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa sektor pariwisata memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat di berbagai pelosok Purbalingga.

Target Kinerja dan Kolaborasi Pembangunan Daerah

Dalam paparannya mengenai target kinerja untuk tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menetapkan beberapa indikator kunci. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun pada kisaran 11,86-11,36 persen, menunjukkan upaya serius dalam pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai 5,1-6,1 persen, menandakan optimisme terhadap peningkatan aktivitas ekonomi daerah.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan menurun menjadi 4,5-4,33 persen, seiring dengan penciptaan lapangan kerja baru. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai 72,35, mencerminkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, Indeks Reformasi Birokrasi ditargetkan mencapai 83,5, menunjukkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Bupati Fahmi menekankan bahwa “Setiap kebijakan harus diuji dengan satu pertanyaan sederhana: apakah ini benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Yang dibutuhkan adalah orkestrasi pembangunan yang kolaboratif, terintegrasi, dan berbasis hasil.” Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purbalingga, Nugroho Priyo Pratomo, menambahkan bahwa forum konsultasi publik ini bertujuan menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk menyempurnakan Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Tahun 2027.

Sumber: AntaraNews