Terkendala Lahan, Program Sekolah Rakyat di Mataram Masih Belum Terealisasi

Pemerintah Kota Mataram menghadapi tantangan besar dalam merealisasikan program Sekolah Rakyat akibat ketiadaan lahan yang memenuhi syarat, meski minat masyarakat cukup tinggi.

Program Sekolah Rakyat, yang merupakan salah satu inisiatif prioritas pemerintah, belum dapat terlaksana di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kendala utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Mataram adalah keterbatasan lahan yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram, Lalu Samsul Adnan, mengungkapkan bahwa Kota Mataram tidak memiliki lahan seluas 6-10 hektare dalam satu kawasan, yang menjadi syarat mutlak untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Kondisi ini menghambat uji kelayakan yang diperlukan untuk pelaksanaan program tersebut.

Meskipun program ini bukan kewajiban bagi setiap daerah, daerah yang memenuhi persyaratan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya. Namun, dengan kondisi lahan yang ada, Mataram belum mampu memenuhi kriteria dasar tersebut, sehingga program ini tertunda.

Kendala Utama Lahan Ideal untuk Sekolah Rakyat

Pemerintah Kota Mataram secara spesifik tidak memiliki lahan seluas 6 hingga 10 hektare yang menjadi kriteria utama pembangunan Sekolah Rakyat. Lalu Samsul Adnan menegaskan, "Mataram tidak punya lahan 6-10 hektare yang menjadi syarat utama pembangunan Sekolah Rakyat." Persyaratan ini mencakup kebutuhan untuk berbagai fasilitas seperti ruang kelas, asrama, ruang olahraga, dan ruang praktik yang harus berada dalam satu kawasan terpadu.

Kondisi geografis dan kepadatan penduduk di Kota Mataram menyebabkan sulitnya menemukan area yang luas dan kosong. Rata-rata fasilitas yang tersedia di Mataram hanya memiliki luas sekitar satu hektare, jauh di bawah standar yang ditetapkan. Hal ini menjadi hambatan fundamental dalam memenuhi syarat pembangunan.

Akibat keterbatasan ini, uji kelayakan untuk Kota Mataram belum dapat dilakukan. Meskipun program Sekolah Rakyat bukan program wajib, daerah yang memenuhi syarat akan diuji kelayakannya, dan Mataram belum bisa mencapai tahap tersebut.

Upaya dan Penolakan Alternatif Pembangunan

Dalam upaya mencari solusi, Pemerintah Kota Mataram sempat menyusulkan pola pembangunan yang berbeda kepada Kementerian Sosial. Salah satu usulan adalah menggabungkan lahan dengan sekolah yang sudah ada, namun opsi ini ditolak karena Sekolah Rakyat harus dibangun di lahan baru.

Usulan lain yang diajukan adalah memisahkan lokasi sekolah dan asrama, mengingat keterbatasan lahan. Namun, usulan ini juga tidak diterima, sebab konsep Sekolah Rakyat mensyaratkan semua fasilitas pendidikan dan asrama berada dalam satu kawasan terpadu. "Alasannya, karena Sekolah Rakyat harus menyiapkan berbagai fasilitas selain ruang kelas juga asrama, ruang olah raga, ruang praktik dan lainnya dalam satu kawasan," jelas Samsul.

Opsi untuk memanfaatkan bangunan yang sudah ada, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur dengan menggunakan gedung bekas sekolah perawat, juga dipertimbangkan. Namun, meskipun bangunan tersedia, syarat luas lahan tetap tidak dapat dipenuhi oleh Kota Mataram.

Solusi Jangka Pendek dan Minat Masyarakat

Dengan berbagai kendala yang ada, salah satu solusi yang mungkin dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram adalah bekerja sama dengan Sekolah Rakyat Kementerian Sosial yang berlokasi di Paramita, Lombok Barat. Bangunan milik Kementerian Sosial tersebut saat ini hanya mampu menampung sekitar 50 siswa.

Di sisi lain, minat anak-anak di Kota Mataram untuk masuk Sekolah Rakyat cukup besar. Hal ini didukung oleh fakta bahwa seluruh fasilitas pendidikan di Sekolah Rakyat ditanggung pemerintah secara gratis, menjadikannya pilihan menarik bagi keluarga kurang mampu.

Data calon siswa di Sekolah Rakyat telah dikumpulkan berdasarkan kategori Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 hingga desil 4. Jumlah calon siswa yang berminat diperkirakan mencapai ratusan orang, menunjukkan kebutuhan akan program ini di Mataram.

Sumber: AntaraNews