Tegaskan Komitmen, Bupati Fawait Dorong Kemandirian Fiskal Jember dalam Pembahasan APBD 2026

Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal serta mempercepat realisasi program prioritas. Penegasan ini disampaikan saat menjawab berbagai pertanyaan dari fraksi-fraksi DPRD Jember dalam rapat paripurna terkait APBD tahun anggaran 2026.

Rapat penting tersebut berlangsung di gedung DPRD Jember, Jawa Timur, pada hari Sabtu (15/11), menjadi forum untuk membahas arah kebijakan anggaran daerah. Meskipun menghadapi tantangan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, Pemkab Jember tetap optimis.

Fawait menekankan bahwa pemerintah daerah dan DPRD memiliki visi yang sama untuk memastikan pembangunan berkelanjutan. Fokus utama adalah pada efisiensi dan optimalisasi pendapatan tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan pajak daerah.

Kemandirian Fiskal Jember dan Tantangan APBD 2026

Dalam rapat paripurna, Bupati Fawait secara tegas menyatakan bahwa Pemkab Jember tidak akan mengambil langkah untuk menaikkan pajak daerah. Komitmen ini merupakan bagian dari upaya memperkuat Kemandirian Fiskal Jember, meskipun daerah menghadapi pengurangan dana transfer pusat sebesar Rp350 miliar.

"Kami sudah sepakat dengan DPRD bahwa menaikkan pajak bukan opsi," ujar Bupati Fawait. Ia menambahkan bahwa fokus pemerintah adalah membenahi mekanisme agar pendapatan daerah dapat berjalan maksimal tanpa membebani masyarakat.

Pengurangan dana transfer pusat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusunan APBD 2026. Namun, Pemkab Jember tetap optimis dengan program prioritas yang telah dicanangkan. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan daerah.

Fokus Pendidikan dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Salah satu prioritas utama Pemkab Jember adalah pemenuhan anggaran bidang pendidikan. Pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan dukungan fiskal yang menjamin setiap anak di Jember memperoleh pendidikan dasar yang benar-benar gratis dan berkeadilan.

Terkait sorotan fraksi DPRD mengenai capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum pernah memenuhi target dalam 10 tahun terakhir, Bupati Fawait meminta dukungan DPRD. Ia mengajak untuk bersama-sama mengawasi dan mengkaji sumber permasalahan.

Permasalahan PAD ini dapat berasal dari sisi sistem, potensi kebocoran, atau ketepatan penetapan target. "Tahun 2026 akan menjadi momentum penting karena seluruh penyusunan perencanaan dilakukan oleh pemerintah saat ini," kata Gus Fawait, menekankan pentingnya sinergi untuk perbaikan.

Penyerapan Anggaran dan Langkah Korektif

Mengenai serapan anggaran yang masih rendah, yakni sekitar 50 persen, Bupati Fawait menjelaskan bahwa hal tersebut terhambat oleh dua faktor utama. Pertama adalah kebijakan efisiensi nasional melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Faktor kedua adalah banyaknya kegiatan yang baru memasuki tahap pengadaan pada triwulan IV. Kondisi ini seringkali menyebabkan penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran, sehingga mempengaruhi tingkat penyerapan secara keseluruhan.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menyiapkan langkah korektif. Langkah tersebut meliputi percepatan penyusunan dokumen perencanaan, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, serta peningkatan pengawasan lapangan. Tujuannya adalah agar penumpukan pekerjaan di akhir tahun tidak kembali terjadi dan serapan anggaran dapat lebih optimal.

Sinergi Pemerintah dan DPRD untuk Pembangunan

Bupati Fawait menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kualitas pembangunan meskipun dihadapkan pada kondisi cuaca dan dinamika anggaran yang ada. Ia memastikan bahwa kritik dan pandangan dari fraksi-fraksi DPRD Jember akan menjadi bahan penyempurnaan arah kebijakan.

"Kami komitmen untuk terus memperbaiki manajemen anggaran, meningkatkan serapan, dan memastikan pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya. Hal ini menunjukkan keterbukaan pemerintah terhadap masukan demi kemajuan daerah.

Sebelumnya, seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Jember telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan APBD 2026. Mereka juga meminta Pemkab Jember untuk fokus pada program skala prioritas dan mengurangi program seremonial yang tidak berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.

Sumber: AntaraNews