DPRD Sahkan APBD Jambi 2026 Sebesar Rp3,7 Triliun, Gubernur Haris Soroti Tantangan Anggaran Terbatas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi telah resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026. Total anggaran yang disetujui mencapai Rp3,7 triliun dalam rapat paripurna yang digelar di Kota Jambi.

Pengesahan penting ini berlangsung pada hari Sabtu, 29 November, menandai langkah awal perencanaan keuangan daerah. Keputusan ini diambil setelah melalui serangkaian pembahasan mendalam oleh para anggota dewan.

Meskipun jumlah anggaran disahkan, terdapat defisit sekitar Rp85 miliar karena belanja daerah mencapai Rp3,8 triliun. Gubernur Jambi, Al Haris, menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak dalam proses ini.

Dalam rancangan APBD Jambi 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp3,7 triliun. Angka ini mencerminkan proyeksi penerimaan kas daerah dari berbagai sumber, termasuk pendapatan asli daerah dan transfer pusat.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp3,8 triliun, yang mencakup alokasi untuk berbagai program pembangunan dan operasional pemerintahan. Selisih antara pendapatan dan belanja ini menciptakan defisit anggaran sekitar Rp85 miliar.

Gubernur Jambi, Al Haris, menyoroti bahwa anggaran yang baru saja disetujui jumlahnya paling kecil dalam empat tahun terakhir. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk memastikan penyerapan anggaran yang maksimal dan efektif di tengah keterbatasan.

"Ini bukan hanya terjadi di Jambi, hampir semua provinsi dan kabupaten merasakan hal yang sama,” jelas Gubernur Al Haris, mengindikasikan bahwa keterbatasan anggaran adalah isu nasional yang dihadapi banyak daerah. Kondisi ini menuntut efisiensi tinggi.

Meskipun anggaran terbatas, pemerintah Provinsi Jambi menegaskan komitmen untuk menggunakan dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Fokus utama adalah pada program-program yang memiliki dampak signifikan bagi masyarakat.

Gubernur Al Haris mendorong seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melaksanakan program prioritas secara cermat. Prioritas harus diberikan pada kegiatan yang sifatnya penting dan mendesak.

"Dengan dana ini, buatlah program-program yang urgensinya tinggi, sehingga dewan bisa mengawasi dan mengontrol dengan baik," kata Al Haris. Pernyataan ini menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan akuntabilitas.

Pengawasan ketat dari DPRD diharapkan dapat memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara transparan dan tepat sasaran. Keluhan dari masyarakat juga akan menjadi catatan penting untuk perbaikan program di masa mendatang.

Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi tinggi kepada para anggota dewan yang telah mengawal proses pembahasan anggaran. Meskipun prosesnya "cukup menguras energi dan waktu," kerja keras tersebut membuahkan hasil.

Pengesahan APBD Jambi 2026 ini merupakan cerminan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam merencanakan masa depan fiskal daerah. Hal ini penting untuk stabilitas pembangunan.

Dengan disahkannya APBD ini, diharapkan program-program strategis dapat berjalan lancar demi kesejahteraan masyarakat Jambi. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus berinovasi dalam pengelolaan keuangan.

Sumber: AntaraNews