Kemenkeu Jamin Defisit APBN Tetap Terkendali Hingga Akhir Tahun 2026
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan defisit APBN akan tetap terkendali hingga akhir tahun 2026, menepis kekhawatiran masyarakat di tengah gejolak ekonomi global dan berbagai skenario harga minyak dunia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap terkendali hingga akhir tahun 2026. Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam sebuah konferensi pers yang dipantau secara daring di Jakarta pada Selasa, 31 Maret 2026.
Purbaya menekankan bahwa pengelolaan anggaran terus dijaga secara berkesinambungan, memastikan APBN memiliki ruang yang cukup untuk menjadi bantalan terhadap potensi gejolak perekonomian dunia. Ini dilakukan untuk menjaga stabilitas fiskal negara di tengah ketidakpastian global.
“Hitungan kita sekarang 100 dolar AS rata-rata sampai akhir tahun pun, anggaran kita tetap berkesinambungan dan defisitnya masih terkendali,” ujar Purbaya. Oleh sebab itu, masyarakat diminta tidak perlu khawatir terhadap potensi pelebaran defisit APBN.
Skenario Defisit APBN di Tengah Gejolak Global
Pemerintah telah memaparkan sejumlah skenario mengenai dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap APBN. Skenario-skenario ini mempertimbangkan berbagai asumsi makroekonomi untuk memproyeksikan potensi defisit APBN.
Pada skenario pertama, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) diperkirakan berada di kisaran 86 dolar AS per barel, dengan nilai tukar rupiah sekitar Rp17.000 per dolar AS. Angka ini lebih lemah dari asumsi APBN yang sebesar Rp16.500 per dolar AS. Dengan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dan imbal hasil surat berharga negara sekitar 6,8 persen, defisit APBN diperkirakan mencapai 3,18 persen.
Dalam skenario moderat, harga minyak diproyeksikan sekitar 97 dolar AS per barel, dengan nilai tukar rupiah melemah ke Rp17.300 per dolar AS. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,2 persen dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) 7,2 persen, sehingga defisit berpotensi meningkat menjadi 3,53 persen. Skenario ini menunjukkan bahwa tekanan eksternal dapat memengaruhi keseimbangan fiskal.
Adapun pada skenario pesimistis, harga minyak diperkirakan mencapai 115 dolar AS per barel, dengan nilai tukar rupiah melemah hingga Rp17.500 per dolar AS. Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2 persen dan imbal hasil SBN 7,2 persen, defisit APBN diperkirakan melebar hingga 4,06 persen. Ini merupakan proyeksi terburuk yang telah diantisipasi pemerintah.
Strategi Pemerintah Kendalikan Anggaran
Untuk menjaga pengelolaan anggaran dan mengantisipasi berbagai skenario, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan di bawah tajuk “8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional.” Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan efisiensi dan optimalisasi dalam penggunaan anggaran negara.
Optimalisasi anggaran salah satunya diraih melalui kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH), yang berpotensi menghasilkan penghematan sebesar Rp6,2 triliun dari kompensasi bahan bakar minyak (BBM). Sementara itu, total potensi penghematan dari konsumsi BBM masyarakat diperkirakan bisa mencapai Rp59 triliun, menunjukkan dampak signifikan dari perubahan pola kerja.
Pemerintah juga menerapkan Biodiesel 50 (B50) atau campuran minyak kelapa sawit (crude palm oil) sebesar 50 persen terhadap solar, untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun. Langkah ini tidak hanya mengurangi beban subsidi tetapi juga mendukung keberlanjutan energi. Selain itu, ada optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari yang berpotensi menghemat anggaran hingga Rp20 triliun, menunjukkan komitmen pemerintah dalam efisiensi belanja.
“Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir defisitnya tidak terkendali dan anggaran morat-marit. Kami kendalikan dengan baik semuanya dan sudah hitung sampai dengan akhir tahun,” kata Purbaya, menegaskan kembali komitmen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menjaga stabilitas fiskal negara.
Sumber: AntaraNews