Muhammadiyah Aceh Ajak Masyarakat Sikapi Dewasa Perbedaan Lebaran Idul Fitri 1447 H

Pengurus Muhammadiyah Aceh menyerukan masyarakat untuk menyikapi perbedaan Lebaran Idul Fitri 1447 H dengan kedewasaan, menjaga ukhuwah, dan kebahagiaan di tengah perbedaan penetapan tanggal.

Pengurus Persyarikatan Muhammadiyah di Provinsi Aceh mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi perbedaan pelaksanaan Idul Fitri 1447 H/2026 secara dewasa. Seruan ini disampaikan menyusul adanya perbedaan jadwal Lebaran antara Muhammadiyah dan pemerintah. Wakil Ketua PW Muhammadiyah Aceh, Dr. Aslam Nur, menekankan pentingnya menjaga ukhuwah dan kebahagiaan di tengah perbedaan ini.

Perbedaan jadwal penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah ini terjadi karena Muhammadiyah telah menetapkan Idul Fitri pada Jumat, 20 Maret 2026. Sementara itu, pemerintah melalui sidang isbat menetapkan Idul Fitri jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Masyarakat diharapkan tidak menyikapi perbedaan ini secara berlebihan demi menjaga kerukunan.

Di Banda Aceh, ratusan warga Muhammadiyah telah melaksanakan salat Idul Fitri pada Jumat pagi, 20 Maret 2026, di halaman Kampus Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha). Pelaksanaan salat Id Muhammadiyah juga berlangsung serentak di puluhan titik lainnya di seluruh Aceh, menunjukkan konsistensi dalam penetapan tanggal.

Sikap Dewasa dalam Menghadapi Perbedaan Idul Fitri

Dr. Aslam Nur, yang juga menjabat sebagai Rektor Unmuha Aceh, menegaskan bahwa perbedaan pelaksanaan Idul Fitri antara Muhammadiyah dan pemerintah harus disikapi dengan kedewasaan. “Perbedaan pelaksanaan Idul Fitri antara Muhammadiyah dan pemerintah mari kita sikapi dengan kedewasaan,” kata Aslam Nur. Beliau menambahkan bahwa masing-masing pihak memiliki landasan dan alasan tersendiri dalam penetapan tanggal.

Aslam Nur berharap masyarakat Aceh tetap bersukacita dan menjaga kebahagiaan di tengah perbedaan ini. Pesan ini menggarisbawahi pentingnya persatuan dan toleransi antarumat beragama serta sesama muslim. Sikap dewasa diperlukan agar perbedaan tidak mengganggu harmoni sosial dan menghindari narasi yang memperkeruh suasana.

Muhammadiyah selalu mendasarkan penetapan awal bulan hijriah pada metode hisab hakiki wujudul hilal. Sementara itu, pemerintah menggunakan kriteria rukyatul hilal dan hisab sebagai dasar pertimbangan dalam sidang isbat. Kedua metode ini memiliki landasan syar'i yang kuat dalam Islam.

Pusat Pelaksanaan Salat Idul Fitri Muhammadiyah di Aceh

Pada Jumat pagi, 20 Maret 2026, ratusan warga Muhammadiyah di Banda Aceh memusatkan pelaksanaan salat Idul Fitri 1447 Hijriah di halaman Kampus Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha). Salat Id tersebut dipimpin oleh Ustadz Darwis Lathief sebagai imam, sedangkan Ust. Riza Afrian Mustaqim bertindak sebagai khatib. Antusiasme warga terlihat jelas dalam pelaksanaan ibadah ini.

Selain di Unmuha, Aslam Nur menyebutkan bahwa di Banda Aceh terdapat satu lokasi utama lainnya untuk salat Idul Fitri, yaitu di Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sukaramai. Kedua titik ini menjadi pusat berkumpulnya jemaah Muhammadiyah untuk melaksanakan salat Id secara berjamaah di ibu kota provinsi.

Secara keseluruhan, Muhammadiyah telah menyiapkan 50 titik pelaksanaan salat Idul Fitri yang tersebar di seluruh Aceh. Titik-titik ini meliputi tingkat Pimpinan Daerah (PDM), Pimpinan Cabang (PCM), hingga Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM). Semua titik tersebut menyelenggarakan salat secara serentak pada hari yang sama.

Perbedaan Dasar Penetapan Idul Fitri

Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Penetapan ini didasarkan pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang menjadi pedoman organisasi. Metode hisab hakiki wujudul hilal menjadi landasan utama dalam penentuan ini.

Penetapan Muhammadiyah ini berbeda dengan pemerintah yang menetapkan Idul Fitri pada Sabtu, 21 Maret 2026. Pemerintah mengambil keputusan berdasarkan hasil sidang isbat yang berlangsung pada Kamis malam, 19 Maret 2026, di Jakarta. Sidang isbat melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar astronomi, BMKG, BRIN, observatorium, dan organisasi masyarakat Islam.

Perbedaan ini bukanlah hal baru dan sering terjadi setiap tahunnya karena perbedaan metode penetapan. Pemerintah biasanya menunggu hasil rukyatul hilal atau pengamatan bulan sabit baru, di samping perhitungan hisab. Sementara Muhammadiyah berpegang teguh pada perhitungan hisab yang lebih awal dan tidak bergantung pada rukyat.

Sumber: AntaraNews