Kuota Haji
Berita Utama
Berita Terbaru
Berita Populer
-
Aksi #IndonesiaSekarat di Depan Grahadi Surabaya Ricuh, Sejumlah Demonstran Diamankan Polisi
-
Ketua BEM UBK Dicopot Setelah Akui Terima Uang Bayaran Aksi Demo
-
Prabowo Mengaku Tahu Siapa yang Danai Demo, Singgung Dibayar Rp200.000
-
Ratusan Warga Lampung Gelar Aksi Damai Dukung Program MBG
-
DPD IMM Riau Desak Pengusutan Transparan atas Dugaan Tindakan Berlebihan saat Pengamanan Aksi Demonstrasi
Berita Utama Lainnya
-
-
-
-
-
eks menag yaqut tersangka Komisi Fatwa MUI Tegaskan Menjaga Keselamatan Jiwa Jemaah Haji Lebih Penting Ketimbang Mengurangi Antrean
-
-
-
aizzudin abdurrahman KPK Duga Biro Haji Khusus Beri Uang ke Ketua PBNU, Perkara Dugaan Korupsi Kuota Haji Memanas
-
dahnil anzar simanjuntak DPR Soroti Penambahan Personel TNI-Polri Haji: Jangan Kurangi Kuota Petugas Haji
-
Menteri Haji dan Umrah memastikan tambahan dua kloter untuk calon jamaah haji Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2026, memangkas masa antrean menjadi 26 tahun. Simak dampaknya bagi ribuan calon jemaah!
Saiful juga enggan menjawab jumlah pertanyaan yang dilayangkan penyidik kepadanya.
Hari ini, dua saksi dari unsur pemerintah dan swasta dijadwalkan menjalani pemeriksaan guna memperkuat penyelidikan kasus tersebut.
KPK semakin serius mendalami kasus korupsi haji. Mantan Bendahara Umum Amphuri diperiksa terkait aliran uang percepatan haji khusus dan pembagian kuota tambahan yang janggal. Ada apa sebenarnya?
KPK serius menelusuri dugaan korupsi haji Kemenag 2023-2024, fokus pada pemesanan akomodasi via asosiasi. Terindikasi kerugian negara triliunan rupiah, siapa saja yang terlibat?
KPK tengah mengusut modus biro haji tak terdaftar yang berhasil memberangkatkan jemaah haji khusus 2024. Penyelidikan ini bagian dari kasus dugaan korupsi kuota haji yang rugikan negara triliunan rupiah.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyetarakan masa tunggu haji menjadi 26,4 tahun di seluruh provinsi. Kebijakan ini demi keadilan, bagaimana dampaknya bagi calon jemaah?
Aksi serupa juga direncanakan berlangsung di Gedung DPR RI dan KPK.
KPK hanya menjawab normatif, lebih cepat lebih baik. Jawaban tersebut diakui belum bisa membuatnya puas.
KPK mengungkapkan daerah yang memiliki biro perjalanan haji terbanyak yang mendapatkan kuota haji khusus, terkait dugaan korupsi penentuan kuota.