Fakta Baru Kasus Korupsi Kuota Haji 2024, KPK Temukan Biro Perjalanan Ilegal jadi Penyelenggara Haji Khusus

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi kuota Haji 2024. Fakta terbaru ditemukannya biro perjalanan tak terdaftar ikut 'cawe-cawe' dalam penyelenggaraan Haji Khusus.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengimbau semua pihak travel haji yang dipanggil penyidik bisa kooperatif. Hal ini bertujuan agar pengungkapan kasus dugaan korupsi pembagian kuota tambahan haji 2024 bisa segera rampung.

"KPK mengimbau kepada pihak-pihak baik asosiasi ataupun Biro Travel yang nanti akan dipanggil untuk dapat kooperatif dan memberikan keterangan- keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik, sehingga proses penyidikan perkara ini bisa segera tuntas," kata Budi kepada awak media di Jakarta, Rabu (8/10).

Budi menambahkan, jumlah biro perjalanan yang menjadi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di Indonesia jumlahnya tidak sedikit. Sekurang-kurangnya, lanjut Budi, data tercatat di KPK ada sekitar 400-an biro.

Budi menambahkan, hasil penelusuran sejauh ini, penyidik menemukan fakta bahwa ada biro perjalanan yang tidak terdaftar tapi bisa melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji khusus.

"Jadi Fakta-fakta lain bahwa ada Biro-Biro Travel yang tidak terdaftar tapi bisa melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji khusus. Misalnya travel ini tidak punya izin untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus, tapi ternyata bisa mendapatkan kuota haji khusus tersebut," catat Budi.

Demi mendalami fakta tersebut, Budi memastikan, penyidik akan mendalami bagaimana mereka yang tidak terdaftar bisa mendapatkan kuota haji tambahan tersebut.

"Itu seperti apa cara memperolehnya, apakah melakukan pembelian dari Biro Travel lain yang sudah terdaftar dan mendapatkan plotting kuota haji khusus tersebut? karena memang kondisi di lapangan beragam, maka penyidik perlu mendalami setiap penyelenggara atau biro travel ibadah haji ini," Budi menandasi.

Sejumlah Saksi Diperiksa

Sebagai informasi, dalam kasus kuota haji ini, selain penyidik telah melakukan pemeriksaan kepada para saksi, KPK juga sudah melakukan penggeledahan. Hasilnya, penyidik mengamankan dan menyita, seperti dokumen, barang bukti elektronik, dan juga ada beberapa aset.

Diketahui, kasus ini bermula dari pembagian kuota haji tambahan yang tidak sesuai aturan Undang-Undang. Seharusnya, pembagian kuota haji terbagi atas 92% untuk hajireguler dan 8% untuk haji khusus.

Namun pada penyelenggaraan haji 2024, Kementerian Agama Republik Indonesoa melakukan diskresi pada pembagian kuota haji tambahan sebesar 20.000 yang diberikan pemerintah kerjaan Saudi menjadi 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus atau 50%-50%.

Dengan pembagian porsi tak sesuai aturan memunculkan dugaan permainan jual-beli kuota haji khusus dari Kementerian Agama kepada sejumlah biro travel haji-umroh dengan motif bisa berangkat di tahun yang sama tanpa antrean. Syaratnya dengan membayarkan uang 'pelicin' demi mendapatkan kuota tersebut.