Ono Surono Tegaskan Tak Ada Aliran Dana Suap Proyek ke Pribadi Maupun Partai Usai Penggeledahan KPK

Dari kedua lokasi tersebut, KPK menyita berbagai barang bukti, termasuk dokumen, barang elektronik, dan uang tunai ratusan juta rupiah.

Budi menambahkan, guna mendukung keterangan dari barang bukti disita, Ono juga berpeluang dipanggil kembali untuk memberi kesaksian.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya intimidasi terhadap istri Ono Surono saat penggeledahan rumah Wakil Ketua DPRD Jabar. KPK menegaskan proses berjalan lancar dan CCTV dimatikan sukarela oleh keluarga.

Saat ini, Ade Kuswara telah berstatus tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

Penggeledahan KPK di rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di Bandung menjadi sorotan, terkait kasus dugaan korupsi Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, rumah politisi PDI Perjuangan itu digeledah berkaitan dengan perkara dugaan korupsi ijon proyek.

Sudewo menyatakan bahwa ia merupakan korban dari tindakan yang dilakukan oleh anak buahnya sendiri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum mendalami aliran dana kasus korupsi Bupati Bekasi nonaktif Ade Kunang ke partai politik. Penyelidikan KPK Ade Kunang kini fokus pada dugaan aliran uang ke kader partai, membuat pembaca penasaran akan kel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami alasan Sarjan, tersangka suap proyek Bekasi, memberikan sejumlah uang kepada Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono, memicu pertanyaan besar tentang hubungan keduanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut aliran dana yang diduga diterima Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, terkait kasus suap proyek di Bekasi yang melibatkan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.

Hasto Kristiyanto mengklaim menjadi korban dalam kesepakatan dana operasional antara mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan kader partai Saeful Bahri.

Kendati demikian, dia menegaskan tidak ada uang suap dalam dana CSR BI.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengusulkan merger dinas-dinas serupa di Pemprov Jabar demi efisiensi anggaran dan optimalisasi pelayanan publik, sebuah langkah strategis untuk menata ulang struktur organisasi perangkat daerah demi Efisie

DPRD Jawa Barat akan memanggil BBKSDA Jabar dan Dinas Kehutanan untuk menyikapi tata kelola Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) setelah kematian dua anak harimau Benggala, Huru dan Hara, serta memastikan tanggung jawab mereka dijalankan dengan benar.

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono menyoroti persoalan infrastruktur Indramayu, mulai dari jalan desa hingga irigasi, yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah dan perlu perjuangan bersama.

Wakil Ketua DPRD Jabar menyoroti nilai historis Kelenteng Jamblang Cirebon, bangunan kuno yang menjadi saksi bisu perpaduan budaya dan agama di Tanah Pasundan.

Wakil Ketua DPRD Jabar menyoroti rendahnya serapan aspirasi desa di Indramayu melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mengancam pembangunan akar rumput.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat menemukan sejumlah sekolah di Indramayu belum tersentuh Program Makan Bergizi Gratis, memunculkan kekhawatiran akan ketidakmerataan implementasi program nasional ini.

Dinamika Hukum Sepekan mencakup penahanan Dadan Hindayana dan Silmy Karim, penghentian kasus Wawali Bandung, serta penyidikan korupsi notifikasi perbankan oleh KPK yang menarik perhatian publik.

Mensesneg Prasetyo Hadi tegaskan pencegahan korupsi pemerintah harus dari pejabat. Ini sejalan komitmen Presiden Prabowo, menyusul terungkapnya kasus korupsi wakil menteri dan mantan pejabat Badan Gizi Nasional.

KPK kembali memanggil Rita Widyasari untuk mendalami keterkaitannya dengan tiga korporasi tersangka kasus gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah belum memiliki rencana untuk mengisi kekosongan Wamen Imipas pasca-terjeratnya Silmy Karim dalam kasus dugaan korupsi pemerasan, memicu pertanyaan kapan posisi penting ini akan terisi.

Perubahan pola tersebut dipengaruhi oleh karakteristik generasi pelaku korupsi yang semakin muda.

Pemindahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.