LIVE

KPK Usut Aliran Dana Ono Surono Terkait Kasus Suap Proyek di Bekasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut aliran dana yang diduga diterima Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, terkait kasus suap proyek di Bekasi yang melibatkan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.

kpk
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut aliran dana yang diduga diterima Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, terkait kasus suap proyek di Bekasi yang melibatkan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut aliran dana yang diduga diterima Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, terkait kasus suap proyek di Bekasi yang melibatkan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang. (AntaraNews)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami jumlah uang yang diduga diterima oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono (OS). Pendalaman ini terkait dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang (ADK), yang juga merupakan kader PDIP.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa lembaga antirasuah belum dapat memberikan detail spesifik mengenai jumlah penerimaan uang tersebut. Pihak KPK masih akan terus menyelidiki apakah ada penerimaan lain selain yang sedang diusut saat ini.

Penyidik KPK fokus pada rentang waktu terjadinya kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yaitu antara Desember 2024 hingga Desember 2025. Ono Surono sendiri telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada 15 Januari 2026.

Pendalaman Jumlah Uang yang Diterima KPK

KPK terus mengusut besaran uang yang diduga diterima oleh Ono Surono dalam kasus suap proyek di Kabupaten Bekasi. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa informasi detail mengenai jumlah tersebut akan diperbarui setelah penyelidikan lebih lanjut.

Penyidik juga akan mendalami kemungkinan adanya penerimaan-penerimaan lain yang belum terungkap. Hal ini menunjukkan bahwa fokus penyelidikan tidak hanya terbatas pada satu transaksi saja.

Budi Prasetyo menegaskan bahwa KPK berpegang pada "tempus perkara" atau waktu kejadian dugaan suap ijon proyek tersebut. Penyelidikan awal difokuskan pada periode yang telah ditetapkan, yaitu Desember 2024 hingga Desember 2025.

Setelah itu, terbuka kemungkinan untuk pengembangan kasus jika ditemukan dugaan penerimaan lain. Proses ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk mengungkap tuntas jaringan korupsi.

Kesaksian Ono Surono dan Dugaan Aliran Dana

Ono Surono, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, telah memberikan kesaksian di hadapan penyidik KPK. Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap yang melibatkan Ade Kuswara Kunang.

Dalam keterangannya, Ono Surono mengungkapkan bahwa dirinya ditanya sekitar 15 pertanyaan oleh penyidik KPK. Beberapa pertanyaan tersebut secara spesifik berkaitan dengan aliran uang dalam kasus yang menyeret nama Ade Kuswara Kunang.

Meskipun tidak merinci seluruh pertanyaan, Ono Surono membenarkan adanya pertanyaan mengenai aliran dana. Hal ini mengindikasikan bahwa KPK sedang menelusuri jejak keuangan yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam upaya KPK untuk mengumpulkan bukti dan keterangan yang lebih lengkap. Keterangan dari saksi diharapkan dapat memperjelas posisi dan peran pihak-pihak terkait, termasuk dugaan penerimaan uang dari tersangka Sarjan.

Kronologi Kasus Suap Proyek di Bekasi

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 18 Desember 2025 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. OTT tersebut merupakan yang kesepuluh kalinya dilakukan KPK sepanjang tahun 2025.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sepuluh orang, delapan di antaranya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan intensif. Di antara delapan orang tersebut terdapat Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang.

Pada 19 Desember 2025, KPK mengumumkan penyitaan uang ratusan juta rupiah yang diduga terkait dengan suap proyek di Kabupaten Bekasi. Bukti uang tunai ini menjadi salah satu dasar penetapan tersangka.

Sehari kemudian, pada 20 Desember 2025, KPK resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) dan ayahnya HM Kunang (HMK) sebagai pihak penerima suap, serta pihak swasta Sarjan (SRJ) sebagai pemberi suap.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Ketua DPRD Magetan Jadi Tersangka Korupsi, Wakilnya Ditunjuk Jadi Plt

{{caption}}
Benjamin Netanyahu Diam-Diam Jalani Pengobatan Kanker

{{caption}}
Demo Ricuh di Makassar, Massa Berjaket Ojol Kejar Mahasiswa hingga Masuk Kampus

{{caption}}
Bahlil Tanggapi Usulan KPK: Di Golkar Ketum Bisa Cuma Satu Periode

{{caption}}
Warga Tangkap Ikan Sapu-Sapu, Dijual ke Penampung Rp 15 Ribu per Kg

{{caption}}
Bertambah 1, Ini Profil 4 Anggota TNI yang Gugur di Lebanon

Topik Terkait
{{caption}}
Kasus Suap Ijon di Bekasi, KPK Panggil PNS Pemkab dan Pihak Swasta dari Lippo Cikarang

Pada hari ini KPK memanggil dua orang saksi, seorang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Bekasi dan seorang lagi dari pihak swasta.

KPK
{{caption}}
KPK Dalami Proses Pengadaan di Kabupaten Bekasi Terkait Kasus Korupsi Ade Kunang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kunang untuk mengungkap praktik pengondisian proyek.

KPK Dalami Pengadaan Bekasi
{{caption}}
Dua Rumah Digeledah, KPK Buka Peluang Periksa Ulang Ono Surono PDIP

Budi menambahkan, guna mendukung keterangan dari barang bukti disita, Ono juga berpeluang dipanggil kembali untuk memberi kesaksian.

Ono Surono
{{caption}}
KPK Kembali Geledah Rumah Politisi PDIP Ono Surono Terkait Kasus Korupsi Bupati Bekasi Nonaktif

Saat ini, Ade Kuswara telah berstatus tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

KPK
{{caption}}
KPK Geledah Rumah Politisi PDIP Ono Surono, Penyidikan Terus Berlanjut

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, rumah politisi PDI Perjuangan itu digeledah berkaitan dengan perkara dugaan korupsi ijon proyek.

KPK
{{caption}}
KPK Periksa Istri HM Kunang, Dalami Pertemuan Suami dengan Tersangka Suap Bekasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan suap di Pemkab Bekasi, dengan memanggil istri HM Kunang untuk mendalami pertemuan suaminya dengan tersangka.

OTT KPK
{{caption}}
KPK Panggil Kadisbudpora Bekasi Iman Nugraha dalam Kasus Suap Ade Kunang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Kadisbudpora) Kabupaten Bekasi Iman Nugraha terkait kasus suap Bupati nonaktif Ade Kunang untuk penyidikan lebih lanjut.

suap proyek
{{caption}}
KPK Belum Dalami Aliran Dana Kasus Ade Kunang ke Partai Politik, Fokus ke Kader

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum mendalami aliran dana kasus korupsi Bupati Bekasi nonaktif Ade Kunang ke partai politik. Penyelidikan KPK Ade Kunang kini fokus pada dugaan aliran uang ke kader partai, membuat pembaca penasaran akan kel

KPK Ade Kunang
{{caption}}
KPK Dalami Alasan Sarjan Beri Uang ke Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono dalam Kasus Suap Bekasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami alasan Sarjan, tersangka suap proyek Bekasi, memberikan sejumlah uang kepada Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono, memicu pertanyaan besar tentang hubungan keduanya.

KPK
{{caption}}
KPK Selidiki Keterlibatan Iin Farihin Anggota DPRD dalam Proyek Pemkab Bekasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan keterlibatan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Iin Farihin, yang terafiliasi dengan vendor proyek di lingkungan Pemkab Bekasi, terkait kasus suap Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang.

KPK
{{caption}}
KPK Imbau Anggota DPRD Bekasi Nyumarno Penuhi Panggilan Kasus Korupsi Bupati Nonaktif

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengimbau anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang, demi kelancaran proses hukum.

KPK
{{caption}}
KPK Dalami Aliran Uang Kasus Ade Kunang ke Wakil Ketua DPRD Bekasi

KPK Dalami Aliran Uang Ade Kunang dalam kasus dugaan korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, dengan fokus pada keterlibatan Wakil Ketua DPRD dan proyek pengadaan. Penyelidikan ini menarik perhatian publik.

Ade Kunang
{{caption}}
PKB Tegaskan Pembagian Tingkatan Kaderisasi Partai Politik Lebih Baik Diserahkan ke Internal Parpol

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tingkatan kaderisasi partai politik. Mereka berpendapat sistem yang ada sudah sesuai visi misi, lantas bagaimana solusinya?

anggota partai
{{caption}}
KPK Ungkap Pengembalian Uang Kasus Korupsi Kuota Haji Tak Hanya dari Khalid Basalamah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pengembalian uang terkait kasus korupsi kuota haji tidak hanya berasal dari Khalid Basalamah, tetapi juga dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) lainnya, mendorong biro haji kooperatif.

ibadah haji
{{caption}}
PKB: Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Jamin Cegah Korupsi

PKB ragu pembatasan masa jabatan ketum parpol efektif cegah korupsi. Mereka menekankan pentingnya pelembagaan mekanisme demokratis internal partai untuk integritas.

demokrasi
{{caption}}
KPK Dalami Peran Forum SATHU dalam Skandal Korupsi Kuota Haji Rp622 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Forum SATHU terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 setelah memeriksa pendakwah Khalid Basalamah. Kasus ini telah menyeret sejumlah tersangka dengan kerugian negara mencapai Rp622 miliar, menunj

forum sathu
{{caption}}
Diperiksa KPK, Khalid Basalamah Sebut Tak Punya Kaitan dengan Tersangka Kuota Haji

Dia mengaku, hanya kenal nama tersebut karena familiar di kalangan publik.

berita update
{{caption}}
Soal Usulan Jabatan Ketum Dibatasi, PAN Minta KPK Tak Ikut Campur Urusan Parpol

Menurut Saleh, masa jabatan ketua umum seharusnya menjadi kewenangan masing-masing partai politik dan diatur melalui mekanisme internal.

berita update
{{caption}}
Ono Surono Tegaskan Tak Ada Aliran Dana Suap Proyek ke Pribadi Maupun Partai Usai Penggeledahan KPK

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono membantah keras adanya aliran dana suap proyek ke kantong pribadi atau partai setelah kediamannya digeledah KPK. Bagaimana kelanjutan kasus ini?

ade kuswara kunang
{{caption}}
Uang Ratusan Juta dari Rumah Ketua DPD PDIP Jabar Diduga Tabungan Arisan Istri

Dari kedua lokasi tersebut, KPK menyita berbagai barang bukti, termasuk dokumen, barang elektronik, dan uang tunai ratusan juta rupiah.

berita update
{{caption}}
KPK Bantah Intimidasi Istri Ono Surono dalam Penggeledahan Rumah Wakil Ketua DPRD Jabar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya intimidasi terhadap istri Ono Surono saat penggeledahan rumah Wakil Ketua DPRD Jabar. KPK menegaskan proses berjalan lancar dan CCTV dimatikan sukarela oleh keluarga.

budi prasetyo
{{caption}}
Rumah Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono Sepi Usai Penggeledahan KPK Terkait Kasus Korupsi

Penggeledahan KPK di rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di Bandung menjadi sorotan, terkait kasus dugaan korupsi Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.

ade kuswara kunang
{{caption}}
Efisiensi Dinas DPRD Jabar: Usulan Merger Dinas Serupa untuk Optimalisasi Anggaran dan Pelayanan Publik

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengusulkan merger dinas-dinas serupa di Pemprov Jabar demi efisiensi anggaran dan optimalisasi pelayanan publik, sebuah langkah strategis untuk menata ulang struktur organisasi perangkat daerah demi Efisie

dprd jabar
{{caption}}
DPRD Jabar Panggil BBKSDA dan Dinas Kehutanan Pasca Kematian Harimau Bandung Zoo

DPRD Jawa Barat akan memanggil BBKSDA Jabar dan Dinas Kehutanan untuk menyikapi tata kelola Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) setelah kematian dua anak harimau Benggala, Huru dan Hara, serta memastikan tanggung jawab mereka dijalankan dengan benar.

bandung zoo