KPK Dalami Aliran Uang Kasus Ade Kunang ke Wakil Ketua DPRD Bekasi

KPK Dalami Aliran Uang Ade Kunang dalam kasus dugaan korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, dengan fokus pada keterlibatan Wakil Ketua DPRD dan proyek pengadaan. Penyelidikan ini menarik perhatian publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang (ADK). Penyelidikan terbaru ini menyasar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha (ADN), untuk mengungkap lebih jauh dugaan suap proyek di wilayah tersebut. Langkah ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya, termasuk melibatkan pihak legislatif daerah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pendalaman tidak hanya berfokus pada aliran dana, tetapi juga pada pengetahuan Aria Dwi Nugraha mengenai berbagai proyek pengadaan di Kabupaten Bekasi. Pernyataan ini disampaikan Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (8/1), menegaskan cakupan luas penyelidikan. Penelusuran ini menjadi krusial untuk membongkar jaringan dan modus operandi praktik korupsi yang mungkin terjadi di lingkungan pemerintahan daerah.

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang dilakukan pada 18 Desember 2025, yang merupakan OTT kesepuluh sepanjang tahun tersebut. Dalam operasi tersebut, sepuluh orang diamankan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan delapan di antaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan intensif. Penyelidikan ini diharapkan dapat mengungkap semua pihak yang terlibat dan mengembalikan kerugian negara akibat praktik korupsi.

Fokus Penyelidikan KPK Terhadap Wakil Ketua DPRD Bekasi

Penyelidikan KPK terhadap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha (ADN), kini semakin intensif. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo secara spesifik menyatakan bahwa tim penyidik mendalami "aliran-aliran uang" yang diduga terkait dengan kasus Ade Kuswara Kunang. Fokus ini menunjukkan indikasi adanya transaksi keuangan yang mencurigakan dan perlu diuraikan secara detail untuk menemukan kebenaran.

Selain itu, KPK juga menelusuri sejauh mana pengetahuan Aria Dwi Nugraha mengenai proyek-proyek pengadaan yang berjalan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pemahaman tentang proses pengadaan barang dan jasa seringkali menjadi kunci untuk membongkar praktik suap dan mark-up anggaran. Keterangan dari pihak legislatif seperti ADN dapat memberikan gambaran komprehensif tentang sistem yang ada.

Pendalaman ini menjadi penting karena peran DPRD dalam pengawasan anggaran dan proyek pembangunan daerah. Keterlibatan atau pengetahuan anggota dewan dalam praktik korupsi dapat mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal. KPK berupaya memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proyek pemerintah daerah.

Kronologi OTT dan Penetapan Tersangka Kasus Suap Bekasi

Kasus dugaan suap di Kabupaten Bekasi ini dimulai dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 18 Desember 2025. Operasi tersebut berhasil mengamankan sepuluh orang di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, delapan orang kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, termasuk Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang.

Sehari setelah OTT, pada 19 Desember 2025, KPK mengumumkan penyitaan uang ratusan juta rupiah yang diduga terkait dengan kasus suap proyek di Kabupaten Bekasi. Penyitaan ini menjadi bukti awal yang kuat dalam proses penyelidikan. Uang tersebut diduga merupakan bagian dari kesepakatan suap untuk memuluskan proyek-proyek tertentu di daerah.

Kemudian, pada 20 Desember 2025, KPK secara resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK), ayah Bupati sekaligus Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, HM Kunang (HMK), serta pihak swasta bernama Sarjan (SRJ). Ade Kuswara dan HM Kunang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sementara Sarjan diduga sebagai tersangka pemberi suap, menandai adanya transaksi ilegal antara pihak swasta dan pejabat daerah.

Sumber: AntaraNews