Kasus Suap Proyek Bekasi, KPK Selidiki Modus Jual Nama yang Dilakukan Sarjan

Mereka mendapatkan itu dari seorang pengusaha di Kabupaten Bekasi bernama Sarjan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kunang untuk mengungkap praktik pengondisian proyek.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan suap di Pemkab Bekasi, dengan memanggil istri HM Kunang untuk mendalami pertemuan suaminya dengan tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Kadisbudpora) Kabupaten Bekasi Iman Nugraha terkait kasus suap Bupati nonaktif Ade Kunang untuk penyidikan lebih lanjut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami alasan Sarjan, tersangka suap proyek Bekasi, memberikan sejumlah uang kepada Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono, memicu pertanyaan besar tentang hubungan keduanya.

KPK terus mendalami kasus suap proyek di Bekasi. Terbaru, KPK Dalami Komunikasi Iin Farihin, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, dengan tersangka HM Kunang, ayah Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang. Apa peran Iin Farihin dalam kasus ini?

KPK Dalami Aliran Uang Ade Kunang dalam kasus dugaan korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, dengan fokus pada keterlibatan Wakil Ketua DPRD dan proyek pengadaan. Penyelidikan ini menarik perhatian publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan di balik penyegelan rumah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, yang berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) kasus suap Bupati Bekasi.

Ade Kuswara diduga menerima uang hingga Rp14,2 miliar selama menjabat sebagai Bupati Bekasi periode 2025-2030.

Ade Kuswara diduga menerima uang hingga Rp14,2 miliar selama menjabat sebagai Bupati Bekasi periode 2025-2030.

Kasus rasuah yang dilakukan para pelaku adalah siap Ijon proyek senilai Rp 9,5 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menerima suap dan penerimaan lain hingga Rp14,2 miliar, menguatkan dugaan korupsi Bupati Bekasi yang terungkap pasca-OTT pada 18 Desember 2025.

Dalam penggeledahan ini, kata Budi, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

KPK telah memasang plang penyitaan di depan rumah tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta dan PT Transjakarta meresmikan Halte Setiabudi Integritas, menandai perluasan kampanye nilai-nilai antikorupsi di ruang publik Ibu Kota.

KPK menyita bukti elektronik dan dokumen dari Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, untuk memperkuat kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA. Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, yang telah diperiksa sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menduplikasi penanganan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung, menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum.

Diketahui, munculnya usul tambahan terkait disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat disinggung Ahmad Sahroni bahwa usulan awal terlalu kecil.

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono membantah keras adanya aliran dana suap proyek ke kantong pribadi atau partai setelah kediamannya digeledah KPK. Bagaimana kelanjutan kasus ini?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah berkoordinasi intensif untuk memberikan perlindungan kepada saksi kunci dalam kasus korupsi Ade Kunang, menyusul insiden pembakaran rumah saksi tersebut.

KPK kembali memeriksa tersangka kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, HM Kunang, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja meninjau lokasi banjir di Cikarang Utara, memastikan penanganan darurat dan kebutuhan dasar korban terpenuhi, serta mengingatkan kewaspadaan cuaca ekstrem.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengimbau anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang, demi kelancaran proses hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan di balik penyegelan rumah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, yang berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) kasus suap Bupati Bekasi.