Bupati Ade Kuswara: Saya Mohon Maaf untuk Warga Bekasi

Ade Kuswara diduga menerima uang hingga Rp14,2 miliar selama menjabat sebagai Bupati Bekasi periode 2025-2030.

Bupati Ade Kuswara Kunang meminta maaf kepada masyarakat Bekasi, Jawa Barat. Permintaan maaf itu disampaikan Ade Kuswara usai bersama ayahnya sekaligus Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan H.M Kunang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan dugaan suap Ijon Proyek di Kabupaten Bekasi, Kamis (18/12).

"Saya mohon maaf untuk warga Bekasi," kata Ade Kuswara kepada wartawan di gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu (20/12) dini hari.

Kronologi Penangkapan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah menetapkan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka kasus dugaan suap Ijon Proyek di Kabupaten Bekasi. Ade Kuswara ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan usai terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (18/12).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, OTT itu bermula dari adanya laporan masyarakat kepada pihaknya.

"Dalam kegiatan tersebut tim mengamankan sejumlah 10 pihak yang kemudian 8 di antaranya dibawa ke gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," kata Budi kepada wartawan, Sabtu (20/12).

Delapan orang dibawa itu adalah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK), ayah dari Ade Kuswara sekaligus Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan H.M Kunang. Kemudian enam orang pihak swasta lainnya berinisial SRJ, BNI, IC, ASP, ACP dan AKM.

Konstruksi Perkara

Budi menjelaskan, konstruksi perkara rasuah ini berawal saat Ade Kuswara terpilih menjadi Bupati Bekasi periode 2024-2029. Saat itu, Ade Kuswara mulai menjalani komunikasi dengan SRJ selaku pihak swasta yang juga merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi.

"Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta ‘ijon’ paket proyek kepada SRJ melalui perantara HMK dan pihak lainnya," ujar Budi.

Total 'ijon' diberikan SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai Rp9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam empat kali penyerahan melalui para perantara.

Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK disebut juga diduga mendapatkan penerimaan lainnya berasal dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp4,7 miliar.

"Dalam kegiatan tertangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai senilai Rp200 juta. Di mana uang tersebut merupakan sisa setoran ‘ijon’ ke-4 dari SRJ kepada ADK, melalui para perantara," kata Budi.

Tiga Orang Ditetapkan Tersangka



Kasus dugaan suap ini naik penyidikan setelah melakukan pemeriksaan secara intensif kepada delapan orang tersebut.

"Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan unsur dugaan peristiwa pidananya, maka perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Bekasi ini, diputuskan naik ke tahap penyidikan," ujar Budi.

Setelah melakukan pemeriksaan secara intensif dan menemukan cukup alat bukti, lembaga antirasuah menetapkan tiga orang tersangka.

"Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang sebagai Tersangka, yakni ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025-sekarang, HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan sekaligus ayah dari Bupati dan SRJ selaku pihak swasta," ujar dia.

Tiga Tersangka Ditahan

Usai ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka tersebut selama 20 hari pertama atau sejak 20 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026.

Atas perbuatannya, Ade Kuswara bersama-sama ayahnya selaku pihak penerima disangkakan Pasal 12 a atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 4.

Sementara, SRJ selaku pihak pemberi suap disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK.