LIVE

KPK Panggil Kadisbudpora Bekasi Iman Nugraha dalam Kasus Suap Ade Kunang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Kadisbudpora) Kabupaten Bekasi Iman Nugraha terkait kasus suap Bupati nonaktif Ade Kunang untuk penyidikan lebih lanjut.

suap proyek
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Panggil Kadisbudpora Bekasi, Iman Nugraha, untuk dimintai keterangan terkait dugaan suap ijon proyek yang menyeret Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Panggil Kadisbudpora Bekasi, Iman Nugraha, untuk dimintai keterangan terkait dugaan suap ijon proyek yang menyeret Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang. (AntaraNews)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan keseriusannya dalam pemberantasan korupsi dengan memanggil sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pada Jumat, 30 Januari 2026, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Kadisbudpora) Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha.

Pemanggilan ini dilakukan dalam rangka penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait suap ijon proyek yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Bekasi. Iman Nugraha dipanggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan yang dapat memperjelas duduk perkara.

Kasus ini menjadi sorotan publik setelah menyeret nama Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka utama. KPK terus mendalami keterlibatan berbagai pihak dalam praktik rasuah yang merugikan keuangan negara tersebut.

Pengembangan Penyidikan Kasus Korupsi Bekasi

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemanggilan Iman Nugraha merupakan bagian dari upaya KPK untuk mengumpulkan bukti dan keterangan lebih lanjut. Pemeriksaan ini diharapkan dapat mengungkap detail aliran dana serta peran para pihak yang terlibat dalam kasus suap ijon proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Selain Iman Nugraha, KPK juga turut memanggil empat saksi lainnya yang memiliki jabatan strategis di Pemkab Bekasi. Mereka adalah TD selaku Kepala Bidang (Kabid) Kawasan Permukiman, YUD selaku Kabid Disbudpora, TEN selaku Kepala Bidang Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, dan AGJ selaku PPK Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi.

Keterangan dari para saksi ini sangat krusial untuk memperkuat konstruksi hukum kasus yang sedang ditangani KPK. Lembaga antirasuah tersebut berkomitmen untuk menuntaskan perkara korupsi ini hingga ke akar-akarnya.

Kronologi Penangkapan dan Penetapan Tersangka

Kasus suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 18 Desember 2025. Operasi tersebut merupakan OTT kesepuluh yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025.

Dalam OTT tersebut, KPK berhasil mengamankan sepuluh orang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sehari setelahnya, pada 19 Desember 2025, delapan dari sepuluh orang yang diamankan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Dua di antara delapan orang yang diperiksa tersebut adalah Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang. Pada tanggal yang sama, KPK juga mengumumkan penyitaan uang ratusan juta rupiah yang diduga terkait dengan kasus suap proyek tersebut.

Kemudian, pada 20 Desember 2025, KPK resmi mengumumkan Ade Kuswara Kunang (ADK), ayah Bupati Bekasi sekaligus Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, HM Kunang (HMK), serta pihak swasta bernama Sarjan (SRJ) sebagai tersangka. Ade Kuswara dan HM Kunang diduga sebagai penerima suap, sedangkan Sarjan ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Daftar Saksi yang Diperiksa KPK

Pemeriksaan saksi-saksi ini menjadi langkah penting dalam melengkapi berkas penyidikan kasus korupsi yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang. Para saksi yang dipanggil memiliki posisi yang relevan dengan dugaan praktik suap ijon proyek.

  • Iman Nugraha (IMN), Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Kadisbudpora) Kabupaten Bekasi.
  • TD, Kepala Bidang (Kabid) Kawasan Permukiman.
  • YUD, Kepala Bidang (Kabid) Disbudpora.
  • TEN, Kepala Bidang Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi.
  • AGJ, PPK Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi.

Keterangan dari kelima saksi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai modus operandi suap ijon proyek serta pihak-pihak lain yang mungkin terlibat. KPK terus bekerja keras untuk memastikan setiap pelaku korupsi mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
BGN Bicara Nasib Motor Listrik yang Disegel Kejagung

{{caption}}
BGN Bakal Coret Warga Mampu dari Penerima MBG

{{caption}}
Davina Karamoy Akui Terima Uang Saku dari Hanania Travel

{{caption}}
Perjuangan Safari Wukuf, Saat Petugas Haji Menjadi Anak bagi Para Lansia

{{caption}}
Bertemu OJK dan Direksi BEI, Dasco Minta Benahi Pasar Modal

{{caption}}
Wamendagri Ingatkan Daerah Bersinergi Hadapi El Nino

Topik Terkait
{{caption}}
Kasus Suap Ijon di Bekasi, KPK Panggil PNS Pemkab dan Pihak Swasta dari Lippo Cikarang

Pada hari ini KPK memanggil dua orang saksi, seorang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Bekasi dan seorang lagi dari pihak swasta.

KPK
{{caption}}
KPK Dalami Proses Pengadaan di Kabupaten Bekasi Terkait Kasus Korupsi Ade Kunang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kunang untuk mengungkap praktik pengondisian proyek.

KPK Dalami Pengadaan Bekasi
{{caption}}
FOTO: KPK Dalami Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Proyek

KPK kembali memeriksa tersangka kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, HM Kunang, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Berita Foto
{{caption}}
KPK Sebut Bupati Bekasi Nonaktif Ade Kuswara Beli Rumah di Cikarang Diduga dari Uang Korupsi Ijon Proyek

Penyidik memeriksa sejumlah saksi untuk menelusuri aliran dana dan dugaan aset yang berkaitan dengan tersangka.

KPK
{{caption}}
KPK Periksa Istri HM Kunang, Dalami Pertemuan Suami dengan Tersangka Suap Bekasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan suap di Pemkab Bekasi, dengan memanggil istri HM Kunang untuk mendalami pertemuan suaminya dengan tersangka.

OTT KPK
{{caption}}
KPK Dalami Komunikasi Intens Anggota DPRD Iin Farihin dengan Tersangka HM Kunang

KPK terus mendalami kasus suap proyek di Bekasi. Terbaru, KPK Dalami Komunikasi Iin Farihin, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, dengan tersangka HM Kunang, ayah Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang. Apa peran Iin Farihin dalam kasus ini?

KPK
{{caption}}
KPK Selidiki Keterlibatan Iin Farihin Anggota DPRD dalam Proyek Pemkab Bekasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan keterlibatan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Iin Farihin, yang terafiliasi dengan vendor proyek di lingkungan Pemkab Bekasi, terkait kasus suap Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang.

KPK
{{caption}}
KPK Imbau Anggota DPRD Bekasi Nyumarno Penuhi Panggilan Kasus Korupsi Bupati Nonaktif

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengimbau anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang, demi kelancaran proses hukum.

KPK
{{caption}}
KPK Imbau Beni Saputra Kooperatif dalam Kasus Suap Proyek Bekasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengimbau mantan Sekretaris Dinas CKTR Bekasi, Beni Saputra, untuk bersikap kooperatif setelah mangkir dari panggilan penyidik terkait kasus suap proyek di Kabupaten Bekasi.

KPK
{{caption}}
Kasus Suap Proyek Bekasi, KPK Selidiki Modus Jual Nama yang Dilakukan Sarjan

KPK mendalami dugaan tersangka Sarjan memperoleh proyek di Bekasi dengan menjual nama tokoh berpengaruh. Penyelidikan masih berfokus pada kasus suap.

KPK
{{caption}}
Daftar Wali Kota dan Bupati Bekasi Tersangka Kasus Korupsi, Ada yang Dipenjara 12 Tahun

Tak hanya Ade Kuswara yang terlibat kasus Tipidkor, melainkan beberapa pejabat atau kepala daerah di wilayah Bekasi yang juga terjaring.

KPK
{{caption}}
Bupati Ade Kuswara: Saya Mohon Maaf untuk Warga Bekasi

Ade Kuswara diduga menerima uang hingga Rp14,2 miliar selama menjabat sebagai Bupati Bekasi periode 2025-2030.

bupati bekasi kena ott kpk
{{caption}}
KPK Ungkap Aliran Dana Rp500 Juta dalam Kasus Suap Proyek Muara Enim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan **KPK Suap Proyek Muara Enim** senilai Rp500 juta, melibatkan pejabat daerah dan pihak swasta untuk memuluskan proyek pengadaan. Siapa saja yang terlibat dan bagaimana modusnya?

abi nurwardani
{{caption}}
Kejati Sumsel Tangkap Wakil Bupati PALI dalam Kasus Suap Proyek Rp1 Miliar

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) mengamankan Wakil Bupati PALI berinisial IT terkait dugaan suap proyek senilai Rp1 miliar, menyeret oknum PNS Bapenda Sumsel.

gratifikasi
{{caption}}
KPK Duga Wakil Ketua PAN Rejang Lebong Setor Uang ke Bupati Fikri Thobari dalam Kasus Suap Proyek

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wakil Ketua DPD PAN Rejang Lebong berinisial BD menyetorkan uang kepada Bupati Rejang Lebong saat itu, Fikri Thobari, terkait kasus suap proyek.

bupati rejang lebong
{{caption}}
Ono Surono Tegaskan Tak Ada Aliran Dana Suap Proyek ke Pribadi Maupun Partai Usai Penggeledahan KPK

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono membantah keras adanya aliran dana suap proyek ke kantong pribadi atau partai setelah kediamannya digeledah KPK. Bagaimana kelanjutan kasus ini?

ade kuswara kunang
{{caption}}
KPK dan LPSK Berkoordinasi Lindungi Saksi Kasus Korupsi Ade Kunang Usai Rumahnya Dibakar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah berkoordinasi intensif untuk memberikan perlindungan kepada saksi kunci dalam kasus korupsi Ade Kunang, menyusul insiden pembakaran rumah saksi tersebut.

bupati bekasi
{{caption}}
KPK Soroti Modus Korupsi Kepala Daerah yang Kerap Berulang Pasca 10 OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti **modus korupsi kepala daerah** yang terus berulang setelah 10 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2025-2026, menunjukkan rapuhnya integritas individu.

gratifikasi
{{caption}}
KPK Dorong Transparansi Program MBG

Ketua KPK mengungkap Kepala BGN Nanik S Deyang siap bersinergi memperbaiki tata kelola MBG dengan fokus pada transparansi dan pengawasan.

berita update
{{caption}}
Kembali Dipanggil KPK, Bos Maktour Minta Jadwal Pemeriksaan Diatur Ulang

Permohonan tersebut menandai penundaan agenda pemeriksaan yang sebelumnya telah dijadwalkan penyidik.

fuad hasan masyhur
{{caption}}
Hari Ini, Mantan Bupati Pati Sudewo Hadapi Sidang Perdana Kasus Korupsi

Sudewo didakwa terkait dugaan tindak pidana korupsi pemerasaan dalam pengisian jabatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Pati.

berita kontributor
{{caption}}
Kasus Korupsi Kuota Haji Memanas, KPK Kembali Panggil Bos Maktour Travel

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami sejumlah informasi dan mengumpulkan keterangan yang berkaitan dengan penanganan perkara.

jemaah haji
{{caption}}
KPK Tak Banding Vonis Noel Ebenezer Cs, Nilai Putusan Hakim Kasus Korupsi K3 Sesuai Dakwaan Jaksa

Noel sebelumnya diganjar hukuman empat tahun dan enam bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi K3.

berita update
{{caption}}
Pertamina Patra Niaga Perkuat Tata Kelola Pengadaan Energi Demi Transparansi dan Ketahanan Nasional

Pertamina Patra Niaga perkuat tata kelola pengadaan energi melalui FGD dengan Kejaksaan Agung dan KPK. Inisiatif ini wujudkan proses transparan, akuntabel, dan dukung ketahanan energi nasional.

akuntabilitas