Program MBG Coret 76 Sekolah di Jawa, Ini Alasannya

Sekolah yang saat ini dicoret sebagai penerima MBG masih dalam kondisi yang dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Badan Gizi Nasional (BGN) telah mencoret sementara 76 sekolah di Pulau Jawa dari daftar penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tindakan ini merupakan bagian dari kebijakan refocusing sasaran penerima manfaat MBG serta efisiensi anggaran untuk tahun 2026. Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil pendataan dan evaluasi kriteria penerima MBG yang sedang diperbarui oleh pemerintah.

"Sampai per hari ini 76 sekolah di Pulau Jawa dengan jumlah penerima manfaat 39.352 siswa itu juga akan kami efisienkan dengan memfokuskan nantinya anggaran yang tadinya untuk di situ kita akan memfokuskan untuk program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi ya," kata Arumsari dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).

Arumsari menambahkan bahwa puluhan sekolah yang sementara dikeluarkan dari daftar penerima MBG tersebut dinilai telah mampu memenuhi kebutuhan gizinya secara mandiri, berdasarkan sejumlah indikator yang ditetapkan oleh BGN.

"Sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu adalah kami anggap berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka. Oleh karena itu tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah," jelasnya. Dengan demikian, BGN berupaya untuk lebih fokus dalam memberikan bantuan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan intervensi dalam pemenuhan gizi mereka.

Dialihkan ke Sekolah 3T

Anggaran yang sebelumnya ditujukan untuk 76 sekolah akan dipindahkan ke wilayah yang memiliki tingkat kerentanan gizi yang lebih tinggi. Ini mencakup daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Pemerintah mengalihkan ke sekolah lain ya, ke tempat lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," kata Arumsari. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan.

Arumsari juga menegaskan bahwa jumlah sekolah yang dicoret untuk sementara waktu bersifat dinamis dan dapat berubah seiring dengan pembaruan data nasional penerima manfaat MBG. "Angka di atas masih terus akan kami perbaharui ya, kami masih terus bekerja untuk memperbaharui kualitas data karena data itu sangat penting untuk menjadi dasar bagi kami membuat kebijakan tentang refocusing penerima manfaat," ujarnya. Dengan demikian, pemerintah berupaya untuk selalu memperhatikan dan menyesuaikan program bantuan berdasarkan kebutuhan yang ada di lapangan.

Kategori Ekonomi Tinggi

BGN menyatakan bahwa pemutakhiran data dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai indikator penting. Indikator tersebut mencakup tingkat kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, serta akses terhadap pemenuhan gizi di setiap wilayah. Arumsari menambahkan bahwa kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori ekonomi tinggi atau yang mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri tidak akan menjadi prioritas dalam penerimaan program MBG.

"Bagi yang secara mandiri bisa memenuhi gizinya karena kondisi-kondisi yang tadi mungkin secara ekonomi berada di desil yang tinggi itu maka tidak akan diberikan program makan bergizi gratis ini," katanya.

Dengan demikian, fokus program ini lebih diarahkan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program dalam mengatasi masalah gizi di masyarakat yang lebih rentan.