LIVE

KPK Imbau Anggota DPRD Bekasi Nyumarno Penuhi Panggilan Kasus Korupsi Bupati Nonaktif

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengimbau anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang, demi kelancaran proses hukum.

kpk
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengimbau anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang, demi kelancaran proses hukum.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengimbau anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang, demi kelancaran proses hukum. (AntaraNews)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengimbau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Nyumarno (NYO), agar kooperatif memenuhi panggilan penyidik. Imbauan ini disampaikan dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang (ADK), yang kini menjadi sorotan publik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa kehadiran Nyumarno sangat dibutuhkan untuk melengkapi bukti-bukti awal yang telah dikumpulkan oleh lembaga antirasuah tersebut. Pernyataan penting ini disampaikan Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (8/1) lalu, menunjukkan keseriusan KPK dalam penanganan kasus.

KPK berharap semua pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan dapat bersikap kooperatif demi kelancaran proses hukum. Hal ini bertujuan agar proses penyidikan kasus korupsi di Kabupaten Bekasi dapat berjalan secara efektif dan tuntas sesuai prosedur hukum yang berlaku, serta memberikan kejelasan bagi masyarakat.

Pentingnya Kehadiran Nyumarno dalam Penyidikan KPK

KPK menekankan bahwa pemanggilan Nyumarno bukan tanpa alasan yang kuat. Kehadirannya dianggap krusial untuk memperkuat dan melengkapi rangkaian bukti yang telah dimiliki penyidik, yang akan membantu mengungkap seluruh fakta. Lembaga antirasuah ini berkomitmen untuk menuntaskan setiap kasus korupsi hingga ke akar-akarnya, tanpa pandang bulu.

Budi Prasetyo menjelaskan bahwa setiap pihak yang dipanggil penyidik memiliki peran penting dalam mengungkap kebenaran. Keterangan dari saksi atau pihak terkait dapat menjadi petunjuk baru yang signifikan. Ini akan membantu penyidik dalam mengungkap tuntas jaringan korupsi yang mungkin lebih luas dari perkiraan awal.

Imbauan ini merupakan bagian dari upaya KPK memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Proses hukum berjalan sesuai koridor yang berlaku, dan kooperatifnya pihak yang dipanggil sangat membantu kelancaran penyidikan. Ini juga mengirimkan pesan bahwa tidak ada yang kebal hukum.

Kronologi Penanganan Kasus Korupsi di Bekasi

Kasus dugaan korupsi ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) kesepuluh yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. OTT tersebut berhasil dilaksanakan pada 18 Desember 2025 di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam operasi senyap ini, sebanyak sepuluh orang diamankan oleh tim penyidik KPK.

Pada 19 Desember 2025, KPK kemudian membawa delapan dari sepuluh orang yang ditangkap ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Mereka menjalani pemeriksaan intensif guna mendalami peran masing-masing individu dalam dugaan suap. Di antara mereka yang diperiksa secara intensif adalah Ade Kuswara dan ayahnya, HM Kunang.

Pada tanggal yang sama, KPK juga mengumumkan keberhasilan penyitaan uang senilai ratusan juta rupiah. Uang tunai tersebut diduga kuat berkaitan dengan praktik suap proyek yang terjadi di lingkungan Kabupaten Bekasi. Ini menjadi salah satu bukti awal yang kuat untuk mendasari penetapan tersangka.

Selanjutnya, pada 20 Desember 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi menetapkan tiga individu sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang (ADK), ayah Ade yang juga menjabat Kepala Desa Sukadami, HM Kunang (HMK), serta seorang pihak swasta bernama Sarjan (SRJ). Ade Kuswara dan HM Kunang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan Sarjan sebagai tersangka pemberi suap dalam jaringan korupsi ini.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
DPR-Pemerintah Sepakati Usia Pensiun di RUU Polri: Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun

{{caption}}
Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Beberkan 3 Fokus Utama Kawal Nasib Buruh

{{caption}}
Misteri Jasad Pedagang di Sukabumi Terungkap, Balsem dan Bawang Jadi Petunjuk

{{caption}}
Alasan Prabowo Angkat Said Iqbal Jadi Penasihat Khusus Presiden

{{caption}}
IHSG Anjlok 4,5% ke 5.342, Ini Pemicunya

{{caption}}
Kepala BGN Jawab Kabar Dapur MBG Setop Operasi Karena Dana Belum Cair

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Dalami Proses Pengadaan di Kabupaten Bekasi Terkait Kasus Korupsi Ade Kunang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kunang untuk mengungkap praktik pengondisian proyek.

KPK Dalami Pengadaan Bekasi
{{caption}}
KPK Periksa Istri HM Kunang, Dalami Pertemuan Suami dengan Tersangka Suap Bekasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan suap di Pemkab Bekasi, dengan memanggil istri HM Kunang untuk mendalami pertemuan suaminya dengan tersangka.

OTT KPK
{{caption}}
KPK Panggil Kadisbudpora Bekasi Iman Nugraha dalam Kasus Suap Ade Kunang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Kadisbudpora) Kabupaten Bekasi Iman Nugraha terkait kasus suap Bupati nonaktif Ade Kunang untuk penyidikan lebih lanjut.

suap proyek
{{caption}}
KPK Belum Dalami Aliran Dana Kasus Ade Kunang ke Partai Politik, Fokus ke Kader

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum mendalami aliran dana kasus korupsi Bupati Bekasi nonaktif Ade Kunang ke partai politik. Penyelidikan KPK Ade Kunang kini fokus pada dugaan aliran uang ke kader partai, membuat pembaca penasaran akan kel

KPK Ade Kunang
{{caption}}
KPK Dalami Komunikasi Intens Anggota DPRD Iin Farihin dengan Tersangka HM Kunang

KPK terus mendalami kasus suap proyek di Bekasi. Terbaru, KPK Dalami Komunikasi Iin Farihin, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, dengan tersangka HM Kunang, ayah Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang. Apa peran Iin Farihin dalam kasus ini?

KPK
{{caption}}
KPK Panggil Mantan Kajari Bekasi Eddy Sumarman dalam Kasus Suap Ade Kuswara

KPK Panggil Eddy Sumarman, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang, yang bermula dari OTT KPK pada Desember 2025.

Korupsi Bekasi
{{caption}}
KPK Dalami Aliran Uang Kasus Ade Kunang ke Wakil Ketua DPRD Bekasi

KPK Dalami Aliran Uang Ade Kunang dalam kasus dugaan korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, dengan fokus pada keterlibatan Wakil Ketua DPRD dan proyek pengadaan. Penyelidikan ini menarik perhatian publik.

Ade Kunang
{{caption}}
KPK Imbau Beni Saputra Kooperatif dalam Kasus Suap Proyek Bekasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengimbau mantan Sekretaris Dinas CKTR Bekasi, Beni Saputra, untuk bersikap kooperatif setelah mangkir dari panggilan penyidik terkait kasus suap proyek di Kabupaten Bekasi.

KPK
{{caption}}
Koordinasi KPK Kejagung Berlanjut Pasca Pencopotan Kajari Bekasi dalam Kasus Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan koordinasi KPK Kejagung tetap berjalan intensif pasca pencopotan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, terkait kasus suap.

KPK Kejagung
{{caption}}
KPK Ungkap Peran Krusial HM Kunang dalam Kasus Suap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merinci peran HM Kunang, ayah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, sebagai perantara dan peminta suap langsung dalam kasus suap proyek di Kabupaten Bekasi, mengungkap jaringan korupsi yang melibatkan keluarga inti.

KPK
{{caption}}
KPK Tetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Tersangka Korupsi Proyek, Diduga Rutin Minta Ijon Sejak 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka korupsi proyek, diduga rutin meminta uang ijon senilai Rp9,5 miliar sejak Desember 2024, membuat publik penasaran detail kasusnya.

Bupati Bekasi Korupsi Proyek
{{caption}}
Bupati Bekasi Ade Kuswara Minta Maaf Usai Jadi Tersangka Suap Proyek Rp9,5 Miliar

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang ditetapkan sebagai tersangka suap ijon proyek senilai Rp9,5 miliar oleh KPK. Simak kronologi penangkapan dan pernyataan maafnya kepada warga Bekasi.

Bupati Bekasi
{{caption}}
FOTO: Silmy Karim Jalani Pemeriksaan Perdana Sebagai Tersangka Korupsi Imigrasi

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan diperiksa KPK terkait dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

berita foto
{{caption}}
KPK Endus Praktik Korupsi di Sekolah: Pemberian Hadiah saat Kenaikan Kelas jadi Hal Lumrah

Selain itu, 10 persen responden mengaku mengetahui adanya pemberian imbalan kepada pihak tertentu selama pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

berita update
{{caption}}
Hukum Sepekan: Penahanan Pejabat hingga Sorotan Revisi UU Polri

Dinamika Hukum Sepekan mencakup penahanan Dadan Hindayana dan Silmy Karim, penghentian kasus Wawali Bandung, serta penyidikan korupsi notifikasi perbankan oleh KPK yang menarik perhatian publik.

berita hukum
{{caption}}
Mensesneg Tegaskan Pencegahan Korupsi Pemerintah Dimulai dari Pejabat Negara

Mensesneg Prasetyo Hadi tegaskan pencegahan korupsi pemerintah harus dari pejabat. Ini sejalan komitmen Presiden Prabowo, menyusul terungkapnya kasus korupsi wakil menteri dan mantan pejabat Badan Gizi Nasional.

badan gizi nasional
{{caption}}
KPK Periksa Rita Widyasari, Dalami Hubungan dengan Tiga Korporasi Tersangka Gratifikasi Batu Bara

KPK kembali memanggil Rita Widyasari untuk mendalami keterkaitannya dengan tiga korporasi tersangka kasus gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

batu bara
{{caption}}
Pemerintah Belum Berencana Isi Kekosongan Wamen Imipas Usai Silmy Karim Terjerat Korupsi

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah belum memiliki rencana untuk mengisi kekosongan Wamen Imipas pasca-terjeratnya Silmy Karim dalam kasus dugaan korupsi pemerasan, memicu pertanyaan kapan posisi penting ini akan terisi.

evaluasi jabatan