dprd bekasi

Polres Metro Bekasi melimpahkan 3 tersangka penganiayaan di Cikarang Selatan ke Kejari. Satu di antaranya anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

Pemerintah Kabupaten Bekasi memulai Revisi Perda Pariwisata Nomor 3 Tahun 2016. Langkah ini bertujuan menggali potensi wisata industri dan desa untuk tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengatur ulang usaha hiburan berbasis zonasi.

Pemerintah Kabupaten Bekasi membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya bagi aktivis mahasiswa sebagai agen perubahan untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah, memanfaatkan kapasitas intelektual yang mereka miliki.

Jelang Idul Fitri 1447 H, Pemerintah Kabupaten Bekasi mengalokasikan Rp176 miliar untuk pembayaran THR bagi ASN dan PPPK, diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi lokal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan keterlibatan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Iin Farihin, yang terafiliasi dengan vendor proyek di lingkungan Pemkab Bekasi, terkait kasus suap Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengimbau anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang, demi kelancaran proses hukum.

KPK Dalami Aliran Uang Ade Kunang dalam kasus dugaan korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, dengan fokus pada keterlibatan Wakil Ketua DPRD dan proyek pengadaan. Penyelidikan ini menarik perhatian publik.

Kasus ini berawal saat adanya permintaan dari Anggota DPRD Kabupaten Bekasi untuk kenaikan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD pada tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Bekasi membentuk tim khusus untuk perbaikan MCSP KPK setelah meraih nilai 44,4, terendah keempat di Jawa Barat. Langkah ini diambil untuk meningkatkan nilai dan mencegah korupsi.

DPRD Kabupaten Bekasi menyetujui alokasi Rp81,6 miliar untuk mendukung program PSEL di TPA Burangkeng, mengatasi masalah sampah krusial dan menghasilkan energi listrik.

Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan 3.078 honorer diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu Bekasi. Anggaran Rp93 miliar telah disiapkan, namun prosesnya masih menunggu Keputusan Bupati. Bagaimana nasib mereka?

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Bekasi disepakati. Bupati memastikan ini demi pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan warga. Apa saja poin pentingnya?