KPK Dalami Alasan Sarjan Beri Uang ke Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono dalam Kasus Suap Bekasi

Mereka mendapatkan itu dari seorang pengusaha di Kabupaten Bekasi bernama Sarjan.

Pada hari ini KPK memanggil dua orang saksi, seorang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Bekasi dan seorang lagi dari pihak swasta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kunang untuk mengungkap praktik pengondisian proyek.

Saat ini, Ade Kuswara telah berstatus tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

Penyidik memeriksa sejumlah saksi untuk menelusuri aliran dana dan dugaan aset yang berkaitan dengan tersangka.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, rumah politisi PDI Perjuangan itu digeledah berkaitan dengan perkara dugaan korupsi ijon proyek.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan suap di Pemkab Bekasi, dengan memanggil istri HM Kunang untuk mendalami pertemuan suaminya dengan tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Kadisbudpora) Kabupaten Bekasi Iman Nugraha terkait kasus suap Bupati nonaktif Ade Kunang untuk penyidikan lebih lanjut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum mendalami aliran dana kasus korupsi Bupati Bekasi nonaktif Ade Kunang ke partai politik. Penyelidikan KPK Ade Kunang kini fokus pada dugaan aliran uang ke kader partai, membuat pembaca penasaran akan kel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut aliran dana yang diduga diterima Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, terkait kasus suap proyek di Bekasi yang melibatkan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.

Penerimaan uang diduga dilakukan secara bertahap, dengan total sekitar Rp600 juta.

KPK mendalami dugaan tersangka Sarjan memperoleh proyek di Bekasi dengan menjual nama tokoh berpengaruh. Penyelidikan masih berfokus pada kasus suap.

Putusan pidana lima tahun penjara terhadap mantan Sekretaris MA Nurhadi diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menegaskan sanksi atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.

Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) menegaskan bahwa Standar Etika Ombudsman RI harus setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi menjaga kepercayaan publik dan kualitas pelayanan.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pemeriksaan yang bersangkutan guna melengkapi keterangan yang masih kurang.

KPK mencatat telah menangani 1.880 perkara korupsi sejak berdiri pada 2004. Mayoritas pelaku merupakan laki-laki.

Dari penggeledahan pada dua kantor tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, surat, serta barang bukti elektronik.

KPK menjelaskan alasan tuntutan 5 tahun penjara terhadap Noel Ebenezer dalam kasus dugaan korupsi sertifikasi K3 di Kemnaker.

Penyelidikan mengenai kasus korupsi ini dimulai sejak tahun lalu.

Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Palembang menyebut para terdakwa diduga melakukan penyimpangan proyek pengadaan bahan bangunan dan konstruksi.

Prabowo menegaskan pemerintah kini memiliki teknologi canggih yang mampu melacak aset hingga kekayaan yang disembunyikan di berbagai lokasi.

Menurut dia, sikap presiden tersebut mencerminkan implementasi nyata prinsip equality before the law atau persamaan kedudukan di hadapan hukum.

Sidang digelar untuk mendalami aliran dana dan dugaan keterlibatan para terdakwa dalam perkara tersebut.

Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang tuntutan terhadap Immanuel Ebenezer dalam kasus dugaan pemerasan sertifikat K3 hari ini.