KPK Geledah Rumah Politisi PDIP Ono Surono, Penyidikan Terus Berlanjut

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono membantah keras adanya aliran dana suap proyek ke kantong pribadi atau partai setelah kediamannya digeledah KPK. Bagaimana kelanjutan kasus ini?

Pada hari ini KPK memanggil dua orang saksi, seorang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Bekasi dan seorang lagi dari pihak swasta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kunang untuk mengungkap praktik pengondisian proyek.

Dari kedua lokasi tersebut, KPK menyita berbagai barang bukti, termasuk dokumen, barang elektronik, dan uang tunai ratusan juta rupiah.

Budi menambahkan, guna mendukung keterangan dari barang bukti disita, Ono juga berpeluang dipanggil kembali untuk memberi kesaksian.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya intimidasi terhadap istri Ono Surono saat penggeledahan rumah Wakil Ketua DPRD Jabar. KPK menegaskan proses berjalan lancar dan CCTV dimatikan sukarela oleh keluarga.

Saat ini, Ade Kuswara telah berstatus tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

Penggeledahan KPK di rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di Bandung menjadi sorotan, terkait kasus dugaan korupsi Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.

Penyidik memeriksa sejumlah saksi untuk menelusuri aliran dana dan dugaan aset yang berkaitan dengan tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Kadisbudpora) Kabupaten Bekasi Iman Nugraha terkait kasus suap Bupati nonaktif Ade Kunang untuk penyidikan lebih lanjut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum mendalami aliran dana kasus korupsi Bupati Bekasi nonaktif Ade Kunang ke partai politik. Penyelidikan KPK Ade Kunang kini fokus pada dugaan aliran uang ke kader partai, membuat pembaca penasaran akan kel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami alasan Sarjan, tersangka suap proyek Bekasi, memberikan sejumlah uang kepada Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono, memicu pertanyaan besar tentang hubungan keduanya.

Budi menjelaskan pengurusan izin tinggal tersebut berkaitan dengan kartu izin tinggal tetap (KITAP), dan kartu izin tinggal terbatas (KITAS).

KPK menangkap sejumlah aparatur sipil negara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta pihak swasta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi proyek kereta api di Sumatera Selatan dengan memeriksa Direktur Utama PT Surya Annisa Kencana, ANS, sebagai saksi, memperdalam penyidikan kasus suap DJKA.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi pengisian kuota haji di PT Maktour, perusahaan milik Fuad Hasan Masyhur, dengan memeriksa sejumlah saksi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penyimpangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) produksi pertambangan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang terkait dengan kasus gratifikasi mantan Bupati Rita Widyasari.

Menurut Achmad, tersangka ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Mulai dari hari ini hingga 21 Juni 2026.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengusulkan merger dinas-dinas serupa di Pemprov Jabar demi efisiensi anggaran dan optimalisasi pelayanan publik, sebuah langkah strategis untuk menata ulang struktur organisasi perangkat daerah demi Efisie

DPRD Jawa Barat akan memanggil BBKSDA Jabar dan Dinas Kehutanan untuk menyikapi tata kelola Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) setelah kematian dua anak harimau Benggala, Huru dan Hara, serta memastikan tanggung jawab mereka dijalankan dengan benar.

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono menyoroti persoalan infrastruktur Indramayu, mulai dari jalan desa hingga irigasi, yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah dan perlu perjuangan bersama.

Wakil Ketua DPRD Jabar menyoroti nilai historis Kelenteng Jamblang Cirebon, bangunan kuno yang menjadi saksi bisu perpaduan budaya dan agama di Tanah Pasundan.

Wakil Ketua DPRD Jabar menyoroti rendahnya serapan aspirasi desa di Indramayu melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mengancam pembangunan akar rumput.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat menemukan sejumlah sekolah di Indramayu belum tersentuh Program Makan Bergizi Gratis, memunculkan kekhawatiran akan ketidakmerataan implementasi program nasional ini.