DPRD Jawa Barat Soroti Rendahnya Serapan Aspirasi Desa Indramayu Melalui SIPD

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, mengungkapkan kekhawatirannya terkait rendahnya serapan aspirasi desa di Kabupaten Indramayu. Hanya 18 dari sekitar 300 desa yang usulannya berhasil menembus Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Fenomena ini menjadi ancaman serius bagi pembangunan di tingkat akar rumput, terutama mengingat SIPD kini menjadi pintu tunggal yang semakin selektif.

Ono Surono menegaskan bahwa SIPD seharusnya mempermudah penyampaian program prioritas dari desa. Pemerintah desa merupakan representasi langsung dari rakyat, sehingga aspirasi mereka sangat krusial. Namun, banyak usulan yang "tidak lolos sensor" sistem, menghambat realisasi program pembangunan di Indramayu.

Kunci utama agar usulan desa tidak terbuang adalah kedisiplinan perangkat desa dalam memperbarui data. Di tengah keterbatasan anggaran provinsi, persaingan antar-desa menjadi jauh lebih kompetitif. DPRD Jabar mendorong proaktivitas operator SIPD di setiap desa untuk mengawal usulan hingga status "indikatif".

Rendahnya serapan aspirasi desa di Indramayu menjadi perhatian serius bagi DPRD Jawa Barat. Dari ratusan desa, hanya sebagian kecil yang berhasil memasukkan usulannya ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kondisi ini mengindikasikan adanya hambatan signifikan dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat lokal.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang seharusnya menjadi jembatan, kini justru menjadi tantangan. Pemangkasan anggaran pusat untuk daerah membuat sistem ini kian selektif dalam menyaring usulan. Akibatnya, banyak program prioritas desa yang berpotensi tidak terealisasi, menghambat kemajuan di Indramayu.

Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, menekankan pentingnya peran aktif perangkat desa. Kedisiplinan dalam memperbarui data dan memastikan usulan sesuai prosedur adalah kunci. Tanpa hal tersebut, aspirasi masyarakat desa berisiko tidak terakomodasi dalam perencanaan pembangunan.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dirancang untuk menyederhanakan proses pengajuan dan pengelolaan aspirasi pembangunan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada pemahaman dan implementasi yang tepat oleh perangkat desa. SIPD menjadi pintu tunggal yang menentukan lolos tidaknya usulan program.

Ono Surono meminta operator SIPD di setiap desa untuk lebih proaktif. Mereka harus rutin mengecek status usulan dan berkoordinasi intensif dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Komunikasi yang baik antara perangkat desa dan Bappeda sangat krusial untuk memastikan usulan diterima dan dikawal.

DPRD Jawa Barat, meskipun dengan alokasi anggaran terbatas untuk desa, berkomitmen mengawal usulan yang telah masuk sistem. Pengawalan ini akan dilakukan setelah usulan terkunci secara administratif dan menjadi program prioritas. Ini menunjukkan pentingnya kepatuhan administratif dalam proses pengajuan.

Untuk memastikan percepatan pembangunan di Indramayu, DPRD Jawa Barat mendorong pemerintah desa untuk tidak hanya menginput data. Lebih dari itu, diperlukan pembangunan ekosistem koordinasi yang intensif dengan Bappeda. Hal ini penting agar perencanaan pembangunan tahun 2026 tidak terhambat kendala teknis.

Peran aktif perangkat desa dalam berkomunikasi dengan pemangku kepentingan menjadi krusial. Legislatif dapat mengawal usulan pembangunan dengan lebih baik jika proses administratif telah dipenuhi. Ini mencerminkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung pembangunan daerah.

Ono Surono menyimpulkan bahwa kunci keberhasilan adalah memastikan usulan masuk sistem dan menjadi program prioritas. Dengan demikian, DPRD Jabar dapat memberikan dukungan penuh dalam mengawal realisasi aspirasi masyarakat desa di Indramayu.

Sumber: AntaraNews