Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Monas hingga Bundaran HI Gelap Malam Ini

{{caption}}
Amerika Serikat Buka Piala Dunia 2026 dengan Pesta Gol ke Gawang Paraguay

{{caption}}
Pemprov DKI Bantah Matikan CCTV Saat Demo Mahasiswa

{{caption}}
Ramai Soal CCTV Bundaran HI, Pemprov DKI Buka Suara

{{caption}}
Klakson Bersahutan Jadi Simbol Protes Mahasiswa di Jakarta

{{caption}}
Kereta Gantung Taif dan Jejak Dakwah Rasulullah

Topik Terkait
{{caption}}
Bahlil Tanggapi Usul KPK: Di Golkar Tiap Munas Ada Ketua Umum Baru

Bahlil berpendapat bahwa aturan tersebut tidak diperlukan, mengingat setiap partai politik memiliki mekanisme internal yang berbeda-beda.

KPK
{{caption}}
PKS Dukungan Usulan KPK Soal Ketum Dibatasi Dua Periode: Memperkuat Regenerasi dan Kaderisasi Parpol

PKS menegaskan usulan KPK itu sudah diterapkan dalam aturan partai.

{{caption}}
PKB Tegaskan Pembagian Tingkatan Kaderisasi Partai Politik Lebih Baik Diserahkan ke Internal Parpol

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tingkatan kaderisasi partai politik. Mereka berpendapat sistem yang ada sudah sesuai visi misi, lantas bagaimana solusinya?

{{caption}}
PKB: Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Jamin Cegah Korupsi

PKB ragu pembatasan masa jabatan ketum parpol efektif cegah korupsi. Mereka menekankan pentingnya pelembagaan mekanisme demokratis internal partai untuk integritas.

PKB
{{caption}}
KPK Blak-blakan soal Rekomendasi Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol

Berdasarkan data yang dirilis pada Kamis (23/4/2026), KPK menyampaikan 16 poin rekomendasi perbaikan.

KPK
{{caption}}
PDIP Kritik Usulan Masa Jabatan Ketum Parpol Dibatasi: KPK Telah Keluar dari Tugas Pokok dan Fungsinya

KPK terlalu melangkah jauh dengan mengurusi rumah tangga parpol secara hukum merupakan organisasi masyarakat sipil bukan lembaga negara.

KPK
{{caption}}
Nasdem Tolak Usulan KPK Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol

KPK mengusulkan masa jabatan ketua umum partai politik dibatasi dua periode.

{{caption}}
UU Parpol Terkait Masa Jabatan Ketum Digugat Ke MK, PDIP Minta Hormati Kedaulatan Parpol

"Saya kira MK juga akan menghormati kedaulatan parpol sebagai cerminan dari organisasi sipil yang merupakan pilar demokrasi," ujar Said Abdullah.

{{caption}}
Komisi II DPR Tolak KPU-Bawaslu Jadi Lembaga Ad Hoc, Hal Ini yang Disoroti

Lebih baik dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja KPU dan Bawaslu.

{{caption}}
PAN Singgung Ada Partai Mau Gabung Koalisi Prabowo-Gibran Minta 3 Menteri

Apalagi, dalam dua periode mendukung Prabowo, PAN mengalami kekalahan dan berada di luar pemerintahan.

{{caption}}
Muncul Usulan Pilkada 2024 Dimajukan, Cak Imin: Sebetulnya PKB Menolak

Tito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.

{{caption}}
PDIP Meradang Masa Jabatan Ketum Parpol Digugat Lagi: Salah Makan Obat

Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto menegaskan gugatan masa jabatan ketua umum parpol salah alamat. Alasannya, partai punya kemandirian untuk membuat aturan di inte

{{caption}}
Gelar Workshop Nasional 2026, PAN Gandeng Komunitas Ajarkan Ribuan Anggota DPRD Cara Pilah Sampah

Zulhas menegaskan bahwa persoalan sampah adalah masalah paling nyata yang dirasakan rakyat setiap hari.

{{caption}}
PAN Gelar Workshop Nasional 2026, Gandeng Komunitas Ajarkan Ribuan Anggota DPRD Cara Pilah Sampah

PAN sengaja menggandeng komunitas pengelola sampah dan bank sampah kreatif sebagai fasilitator utama.

{{caption}}
PAN Dukung Gagasan KPK Batasi Pemakaian Uang Tunai Pemilu Demi Keadilan Politik

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan uang tunai pemilu. Langkah ini diharapkan mampu memurnikan suara rakyat dan mendorong transparansi.

{{caption}}
PAN Minta Jusuf Kalla Sampaikan Kritik Langsung ke Prabowo: Perkuat Komunikasi Konstruktif

Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay meminta Jusuf Kalla sampaikan kritik langsung ke Prabowo Subianto, menekankan pentingnya komunikasi konstruktif untuk pembangunan nasional.

{{caption}}
PAN Nilai Pelaporan Saiful Mujani Islah Bahrawi Tepat, Sebut Berpotensi Timbulkan Kegaduhan

Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay menegaskan **pelaporan Saiful Mujani Islah Bahrawi** ke polisi adalah langkah tepat karena dinilai mengganggu dan berpotensi memicu kegaduhan publik.

{{caption}}
FOTO: Putri Zulhas Apresiasi Stabilitas Harga BBM dan Dorong Penguatan Ketahanan Energi

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengapresiasi keputusan pemerintah menjaga harga BBM tetap stabil per 1 April 2026.

{{caption}}
Pemprov Jateng Gandeng KPK Benahi Tata Kelola Tambang Galian C dari Hulu ke Hilir

Tata kelola tambang harus dibenahi agar tidak menimbulkan persoalan hukum, lingkungan, maupun potensi kehilangan pendapatan daerah.

{{caption}}
KPK Bantah Foto Tumpukan Dolar di Rumah Silmy Karim yang Viral di Media Sosial

KPK membantah foto tumpukan dolar yang viral berasal dari rumah Silmy Karim. Penyidik hanya menyita uang tunai, valas, kendaraan, dan perhiasan.

{{caption}}
KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Yang bersangkutan sebelumnya tidak dapat memenuhi panggilan karena masih menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.

{{caption}}
Sudewo Jalani Masa Tahanan Titipan di Rutan Semarang, Belum Bisa Dijenguk

Hasil pemeriksaan awal, tekanan darah Sudewo sempat berada pada angka yang cukup tinggi sehingga diperlukan observasi lebih lanjut sebelum menerima.

{{caption}}
OTT KPK di Muara Enim, Bupati Nonaktif Edison Jadi Tersangka Kasus Suap

Dari empat tersangka tersebut, salah satunya adalah Bupati Muara Enim nonaktif, Edison.

{{caption}}
Respons KPK Usai Nama Fitroh Rohcahyanto Terseret Kasus MBG

KPK membantah isu yang menyebut Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto terlibat kasus korupsi MBG dan menegaskan yayasannya bergerak di bidang sosial.