Nasdem Tolak Usulan KPK Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, putusan MK soal pemilu dipisah antara nasional dan daerah memicu persoalan baru.

Putusan tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan melampaui kewenangan MK.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan Pemilu nasional dan daerah berpotensi melanggar konstitusi

Dia menilai, keputusan tersebut bisa mengacaukan sistem ketatanegaraan yang selama ini sudah terbangun.

PKB menilai, putusan MK yang memisahkan Pilkada dan Pemilu justru melampaui batas konstitusi yang seharusnya dijaga oleh MK sendiri.

NasDem juga mengaku heran dengan putusan itu. Sebab, MK tak diberikan kewenangan mengubah norma dalam UUD 1945.

NasDem menilai berpotensi memunculkan krisis konstitusional dan deadlock constitusional, jika tetap dilaksanakan

MK dalam salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penyelenggaraan berdekatan menjadikan partai mudah terjebak dalam pragmatisme.

Peserta Pilkada Kutai Kartanegara, Tasikmalaya, Bengkulu Selatan, dan Maluku Barat Daya mengajukan perkara pilkadanya ke MK.

"Pak Prabowo saat ini sebagai Presiden juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir," kata Ghufron.

MK menyatakan, pengurus parpol yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung harus lebih dulu berhenti dari kepengurusan parpol sekurang-kurangnya 5 tahun.

Penolakan itu disampaikan majelis hakim MK dalam sidang digelar hari ini.

Baik NasDem maupun Gerindra menyatakan mereka baru mendengar isu tersebut dan tidak ada rencana untuk bergabung.

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menjelaskan bahwa Ketua Umum Surya Paloh menawarkan konsep blok politik, bukan merger atau fusi partai, menanggapi isu NasDem dan Gerindra akan merger.

Jubir PSI ungkap isi pembicaraan empat mata dengan Jokowi. Singgung isu upaya pengambilalihan NasDem.

Bestari mengungkapkan, salah faktor yang menyebabkan kader NasDem maupun partai lainnya gabung ke PSI karena faktor Jokowi.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, Rudianto Lallo menilai usulan tersebut sangat baik untuk dimasukkan ke RUU Natkotika.

Arnila Hi. Moh. Ali resmi menjabat Wakil Ketua DPRD Sulteng. Intip total kekayaan politikus NasDem ini yang mencapai belasan miliar, didominasi aset tanah dan bangunan.

KPK memeriksa 10 saksi dalam kasus dugaan korupsi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab.

KPK memanggil 7 kepala desa dan sejumlah warga sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo.

Budi merinci, para saksi diperiksa diketahui berstatus aparat penegak hukum, yaitu Marjek Ravilo selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri.

KPK mencatat 91 persen pelaku korupsi periode 2004–2025 adalah laki-laki. Lembaga antirasuah tetap menindak tanpa melihat jenis kelamin.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan, angka tersebut didapat hasil penelusuran tidak hanya terhadap pelaku utama, namun juga ke jejaring di sekitarnya.

Budi menjelaskan, circle tersebut dimungkinkan ada dalam berbagai peran atau posisi.