Golkar Tanggapi Usulan KPK soal Capres Harus Kaderisasi Parpol
Golkar menanggapi usulan KPK soal kaderisasi capres. Sarmuji menilai peluang harus tetap terbuka bagi tokoh terbaik, termasuk dari luar partai.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji, menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kewajiban kaderisasi bagi bakal calon presiden dan wakil presiden.
Menurut Sarmuji, proses rekrutmen pemimpin nasional harus tetap terbuka bagi figur terbaik, tanpa membatasi hanya pada kader partai politik.
"Tentang bacapres dan bacawapres, KPK mesti paham bahwa yang mau kita rekrut ini adalah calon pemimpin bangsa. Orang-orang terbaik harus diberi ruang untuk bisa menjadi calon presiden dan calon wakil presiden," kata Sarmuji, Kamis (23/4/2026).
Peran Parpol
Sarmuji menyebut keberadaan kader partai sebagai kandidat memang memiliki nilai tambah dalam proses politik. Namun, ia menegaskan peluang bagi tokoh di luar partai tetap perlu dibuka.
"Kalau ada kader partai sebagai calon itu lebih baik, tetapi jika calon presiden atau cawapres yang terbaik ada di luar parpol terbuka juga untuk bisa dicalonkan. Itulah fungsi dari parpol dalam rekrutmen politik," ujarnya.
Ia menilai partai politik memiliki peran penting sebagai pintu masuk seleksi kepemimpinan, tetapi tidak seharusnya membatasi pilihan hanya pada internal partai.
Selain itu, Sarmuji juga menanggapi wacana pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode. Menurutnya, hal yang lebih krusial adalah memastikan praktik demokrasi di dalam partai berjalan sehat.
"Sebenarnya yang lebih penting adalah adanya demokrasi internal yang menjamin proses di partai berjalan sehat sehingga kekuasaan tidak hanya bertumpu ke satu orang," pungkasnya.