LIVE

KPK Blak-blakan soal Rekomendasi Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol

Berdasarkan data yang dirilis pada Kamis (23/4/2026), KPK menyampaikan 16 poin rekomendasi perbaikan.

kpk
Ilustrasi Gedung KPK
Ilustrasi Gedung KPK (ilustrasi dibuat dengan ChatGPT)

Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil kajian dalam rangka fungsi pemantauan dan pencegahan, dengan fokus pada analisis risiko tindak pidana korupsi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah tata kelola partai politik.

Berdasarkan data yang dirilis pada Kamis (23/4/2026), KPK menyampaikan 16 poin rekomendasi perbaikan. Salah satu yang menonjol adalah usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa kajian tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi, khususnya di sektor politik yang dinilai masih rentan.

“Sektor politik menjadi salah satu sektor yang masih rawan terjadinya tindak pidana korupsi,” kata Budi kepada awak media di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Selain rekomendasi struktural, KPK juga menekankan pendekatan pencegahan melalui edukasi dan pelibatan masyarakat. Program seperti Politik Cerdas Berintegritas serta kampanye penolakan politik uang terus digencarkan.

Diagnosa Area Rawan dan Rekomendasi Perbaikan

KPK melalui fungsi monitoring melakukan pemetaan terhadap area-area yang berpotensi memicu praktik korupsi. Hasilnya kemudian dituangkan dalam rekomendasi kepada para pemangku kepentingan untuk ditindaklanjuti.

“KPK juga lakukan melalui fungsi monitoring tersebut kami melakukan diagnosa area-area mana saja yang rawan menimbulkan adanya praktik-praktik dugaan tindak pidana korupsi, sehingga dari hasil kajian itu maka kemudian KPK memberikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan untuk dilakukan pembahasan dan tindak lanjut ya, sehingga kami harapkan para pemangku kepentingan melakukan langkah-langkah perbaikan, termasuk pembatasan periode ya seorang ketua partai politik,” tegas Budi.

Budi menegaskan, rekomendasi tersebut didasarkan pada kajian akademik serta temuan kasus korupsi yang melibatkan aktor-aktor politik. Salah satu isu yang disorot adalah lemahnya proses kaderisasi dan tingginya biaya politik.

“Jadi saat kaderisasi tidak berjalan dengan baik, maka kita sering melihat kader ini kemudian misalnya berpindah-pindah, tapi misalnya ketik baru berpindah tapi kemudian sudah bisa menjadi dalam tanda kutip jagoan (menduduki posisi strategis), menjadi nomor urut pertama misalnya (saat Pileg) itu juga kami mendapati itu ada cost (biaya) yang harus dikeluarkan ya oleh seorang kader partai ya,” ungkap Budi.

Menurutnya, tingginya biaya masuk dalam proses politik berpotensi memicu praktik pengembalian modal saat seseorang telah menjabat.

Harapan Perbaikan Sistem Politik

KPK berharap, melalui kajian ini, berbagai biaya politik yang tidak sehat dapat ditekan dan sistem tata kelola partai politik dapat diperbaiki ke depan.

“Supaya apa? ketika seorang kader ataupun partai politik ini mengeluarkan biaya yang besar ketika dalam proses pencalonan ataupun dalam proses-proses politik lainnya, maka kemudian ketika menjabat itu akan menimbulkan risiko ya termasuk soal pemulangan modal politik dan sebagainya,” kata dia.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Dani Mardanih
Editor Dani Mardanih
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Persib Bandung vs Arema FC: Singo Edan Puas Rusak Rekor Pangeran Biru di GBLA

{{caption}}
KPK Desak Pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal, Singgung Akar Politik Uang di Pemilu

{{caption}}
Program MBG Dongkrak Usaha Tempe Lokal, Perajin Tempe di Jaktim Raup Kenaikan Omzet

{{caption}}
15.349 Jemaah Haji RI Terbang ke Arab Saudi, Layanan Terintegrasi Permudah Proses Kedatangan

{{caption}}
Kubu Rismon Sianipar Tanggapi Laporan Dugaan Penipuan Buku Gibran End Game

{{caption}}
Polisi Jadi Tersangka Tabrak Lari Tewaskan Satu Orang di Manado, Kini Dipatsus

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Lapor Presiden dan DPR RI soal Hasil Kajian Tata Kelola Partai Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan hasil kajian pencegahan korupsi terkait tata kelola partai politik kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani, mendesak reformasi sistem politik di Indonesia.

KPK Lapor Presiden
{{caption}}
KPK Dorong Lembaga Khusus Pengawas Kaderisasi Partai Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pentingnya lembaga khusus untuk pengawasan kaderisasi partai politik, guna menekan risiko penyimpangan dan biaya politik tinggi yang kerap terjadi.

KPK
{{caption}}
KPK Soroti Lemahnya Kaderisasi Partai Politik, Pemicu Utama Mahar Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.

KPK
{{caption}}
KPK Bongkar Akar Korupsi Politik, Tata Kelola Parpol Jadi Kunci

KPK mendorong perbaikan sistem tata kelola parpol sebagai langkah strategis untuk mencegah praktik korupsi sejak tahap awal proses politik.

KPK
{{caption}}
KPK Soroti Potensi Korupsi Partai Politik Sejak Tahap Kaderisasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai potensi korupsi partai politik dapat berakar sejak proses kaderisasi, bukan hanya saat menjabat, mendorong perbaikan tata kelola untuk mencegah praktik rasuah.

KPK
{{caption}}
Bahlil Tanggapi Usul KPK: Di Golkar Tiap Munas Ada Ketua Umum Baru

Bahlil berpendapat bahwa aturan tersebut tidak diperlukan, mengingat setiap partai politik memiliki mekanisme internal yang berbeda-beda.

KPK
{{caption}}
PKS Dukungan Usulan KPK Soal Ketum Dibatasi Dua Periode: Memperkuat Regenerasi dan Kaderisasi Parpol

PKS menegaskan usulan KPK itu sudah diterapkan dalam aturan partai.

Masa Jabatan Ketum Parpol
{{caption}}
PKB: Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Jamin Cegah Korupsi

PKB ragu pembatasan masa jabatan ketum parpol efektif cegah korupsi. Mereka menekankan pentingnya pelembagaan mekanisme demokratis internal partai untuk integritas.

PKB
{{caption}}
PKB Sambut Baik Usulan KPK: Capres Wajib Kader Partai Politik

PKB menyambut positif usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) wajib kader partai, dinilai sebagai langkah strategis penguatan demokrasi dan kaderisasi.

PKB
{{caption}}
PDIP Kritik Usulan Masa Jabatan Ketum Parpol Dibatasi: KPK Telah Keluar dari Tugas Pokok dan Fungsinya

KPK terlalu melangkah jauh dengan mengurusi rumah tangga parpol secara hukum merupakan organisasi masyarakat sipil bukan lembaga negara.

KPK
{{caption}}
Ini 16 Poin Monitoring KPK Tutup Celah Korupsi di Tubuh Parpol, Salah Satunya Masa Jabatan Ketua Umum

Ketiga, belum ada sistem pelaporan keuangan partai politik. Keempat, tidak jelasnya lembaga pengawasan dalam UU partai politik.

Partai Politik
{{caption}}
Demi Cegah Korupsi, KPK Kaji Pembiayaan Partai Politik

KPK berharap partai politik terbuka menyampaikan data dan fakta yang dihadapi di lapangan.

KPK
{{caption}}
KPK Mendesak Aturan Pembatasan Uang Tunai Pemilu untuk Cegah Politik Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi pembatasan uang tunai pemilu guna meminimalisir praktik politik uang yang kerap terjadi dalam demokrasi elektoral.

demokrasi elektoral
{{caption}}
KPK Desak Pemerintah dan DPR Percepat Pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal buat Tekan Politik Uang

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

berita update
{{caption}}
KPK: Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu Belum Optimal, Ini Usulan Reformasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu yang dinilai belum optimal, ditandai indikasi penyuapan dan celah integritas penyelenggara. Simak lima usulan reformasi KPK untuk pemilu yang lebih berintegritas dan bebas kor

integritas pemilu
{{caption}}
KPK Periksa Direksi Marco Tour & Travel, Usut Tuntas Korupsi Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan Korupsi Kuota Haji Indonesia, memeriksa Direktur Operasional PT Marco Tour & Travel untuk mendalami praktik jual beli kuota dan keuntungan tidak sah yang merugikan negara.

asrul aziz taba
{{caption}}
KPK Temukan Indikasi Penyuapan Pemilu, Usul Lima Poin Perbaikan Sistem

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya indikasi penyuapan pemilu terhadap penyelenggara, sekaligus menemukan celah rekrutmen yang berpotensi melahirkan individu tidak berintegritas.

antikorupsi
{{caption}}
KPK Hentikan Penyidikan Siman Bahar dalam Kasus Korupsi Antam-Loco Montrado Usai Tersangka Meninggal Dunia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi hentikan penyidikan kasus korupsi yang menjerat Siman Bahar, pemilik PT Loco Montrado, setelah tersangka dinyatakan meninggal dunia.

antam
{{caption}}
Soal Usulan Jabatan Ketum Dibatasi, PAN Minta KPK Tak Ikut Campur Urusan Parpol

Menurut Saleh, masa jabatan ketua umum seharusnya menjadi kewenangan masing-masing partai politik dan diatur melalui mekanisme internal.

berita update
{{caption}}
MK Tolak Uji Masa Jabatan Ketum Parpol 10 Tahun, Ini Pertimbangannya

Penolakan itu disampaikan majelis hakim MK dalam sidang digelar hari ini.

20230830