PKB: Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Jamin Cegah Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pentingnya lembaga khusus untuk pengawasan kaderisasi partai politik, guna menekan risiko penyimpangan dan biaya politik tinggi yang kerap terjadi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.

KPK mendorong perbaikan sistem tata kelola parpol sebagai langkah strategis untuk mencegah praktik korupsi sejak tahap awal proses politik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai potensi korupsi partai politik dapat berakar sejak proses kaderisasi, bukan hanya saat menjabat, mendorong perbaikan tata kelola untuk mencegah praktik rasuah.

Bahlil berpendapat bahwa aturan tersebut tidak diperlukan, mengingat setiap partai politik memiliki mekanisme internal yang berbeda-beda.

PKS menegaskan usulan KPK itu sudah diterapkan dalam aturan partai.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tingkatan kaderisasi partai politik. Mereka berpendapat sistem yang ada sudah sesuai visi misi, lantas bagaimana solusinya?

PKB menyambut positif usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) wajib kader partai, dinilai sebagai langkah strategis penguatan demokrasi dan kaderisasi.

Menurut Saleh, masa jabatan ketua umum seharusnya menjadi kewenangan masing-masing partai politik dan diatur melalui mekanisme internal.

Berdasarkan data yang dirilis pada Kamis (23/4/2026), KPK menyampaikan 16 poin rekomendasi perbaikan.

KPK terlalu melangkah jauh dengan mengurusi rumah tangga parpol secara hukum merupakan organisasi masyarakat sipil bukan lembaga negara.

KPK mengusulkan masa jabatan ketua umum partai politik dibatasi dua periode.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan hadiri Konferensi Partai Politik Asia di Korea Selatan. Langkah ini perkuat Diplomasi Asia dan jalin kerja sama internasional yang konstruktif.

PKB mendukung putusan MK yang mewajibkan 30 persen caleg perempuan dan menyebut partainya selama ini telah memenuhi kuota tersebut.

Peringatan Hari Raya Waisak menjadi momentum penting bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk kembali menginternalisasikan nilai kemanusiaan Gus Dur, menyerukan kebijaksanaan dan kasih sayang di tengah tantangan global.

Dalam pertemuan tersebut para kader dan pengurus struktural diminta untuk mengembalikan ruh perjuangan partai seperti kontestasi Pemilu 1999.

Para kiai sepakat untuk memperketat pengawasan terhadap pondok pesantren masing-masing agar tidak disusupi oknum yang melakukan perilaku bejat.

PKB sampaikan duka cita mendalam atas wafatnya putra pemimpin Hamas, Azzam al-Hayya, dan empat anaknya akibat serangan Israel. Ini menegaskan kembali dukungan kuat Indonesia terhadap perjuangan Palestina.

KPK belum bisa memberikan rincian mengenai total uang yang berhasil disita dalam operasi tangkap tangan (OTT) tersebut.

ISM dan ASR bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama diduga berperan dalam pengaturan pengisian kuota tambahan haji khusus.

Edison ditangkap penyidik KPK saat berada di rumah dinasnya pada Senin sore.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada jabatan yang kebal hukum dalam pelayanan publik. Ini demi Integritas Pelayanan Publik dan kepercayaan masyarakat.

KPK terus mendalami peran Fuad Hasan Masyhur, pemilik Maktour, dalam kasus korupsi kuota haji setelah menahan dua tersangka baru, memicu pertanyaan tentang keterlibatannya.

Kedua tersangka yakni Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), Ismail Adham (ISM), dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri, Asrul Azis Taba (ASR).