LIVE

Demi Cegah Korupsi, KPK Kaji Pembiayaan Partai Politik

KPK berharap partai politik terbuka menyampaikan data dan fakta yang dihadapi di lapangan.

kpk
Demi Cegah Korupsi, KPK Kaji Pembiayaan Partai Politik
Demi Cegah Korupsi, KPK Kaji Pembiayaan Partai Politik (merdeka.com)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan kajian mendalam terkait potensi korupsi dalam sistem pembiayaan partai politik (parpol). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut, kajian ini masih berada dalam tahap diskusi intensif bersama parpol peserta pemilu.

“Saat ini KPK masih dalam tahap melakukan diskusi dengan para partai politik peserta pemilu untuk mendapatkan informasi dan keterangan tentunya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, hambatan dan juga tantangannya, tentu dalam konteks upaya pencegahan korupsi,” kata Budi, Senin (19/5).

KPK berharap partai politik terbuka menyampaikan data dan fakta yang dihadapi di lapangan. Menurut Budi, keterbukaan informasi dari parpol akan sangat menentukan kualitas diagnosa dan efektivitas rekomendasi KPK.

“Sehingga temuan dan juga rekomendasi KPK juga bisa lebih terukur yang nantinya tentu untuk ditindaklanjuti dalam upaya perbaikan pada sistem politik dalam konteks pencegahan korupsi,” tambahnya.

Beban Biaya Tinggi dan Strategi Pencegahan Korupsi

Budi menjelaskan, diskusi KPK bersama parpol mencakup beberapa hal penting seperti penyebab utama tingginya beban biaya politik saat kontestasi; strategi parpol menekan biaya politik agar tidak tergoda praktik ilegal; pencegahan pejabat terpilih dari “mengembalikan modal politik” dengan korupsi; dan upaya mitigasi konflik kepentingan antara pejabat dan donatur politik.

“KPK juga berupaya mendiskusikan bagaimana mencegah pejabat publik terpilih melakukan upaya pengembalian modal politik dengan cara ilegal, dan tentu diskusi juga dilakukan terkait dengan mitigasi adanya benturan kepentingan pejabat terpilih terhadap donatur sebagai upaya balas budi dalam pembiayaan politik,” jelas Budi.

Usulan Tambahan Dana Parpol dari APBN

Kajian ini merupakan kelanjutan dari usulan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, yang menyarankan agar partai politik diberikan dana yang lebih besar dari APBN. Menurutnya, ini merupakan langkah preventif agar parpol dan kadernya tidak mencari dana dengan cara koruptif.

“KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik,” kata Fitroh saat sesi daring di kanal YouTube KPK, Kamis (15/5).

Fitroh menegaskan, politik berbiaya mahal adalah akar dari berbagai praktik korupsi di semua level pemerintahan, mulai dari desa hingga pusat.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Achmad Fikri Fakih Haq
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
A
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Inggris vs Kroasia Sedang Tanding, Dapatkan Link Live Streaming Piala Dunia 2026

{{caption}}
Link Live Streaming Piala Dunia 2026 Inggris vs Kroasia, Kamis 18 Juni Pukul 03.00 WIB

{{caption}}
Cerita Pilu Wanita di Bandung, Diduga Disekap-Dianiaya Pacar 3 Tahun

{{caption}}
Kronologi Wedding Organizer Tipu Ratusan Calon Pengantin di Bandung

{{caption}}
Penjelasan Mahasiswa UGM soal Ricuh Diskusi Budiman Sudjatmiko, Nusron dan Sudaryono

{{caption}}
Tempat Menonton Inggris vs Kroasia di Piala Dunia 2026

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Dorong Lembaga Khusus Pengawas Kaderisasi Partai Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pentingnya lembaga khusus untuk pengawasan kaderisasi partai politik, guna menekan risiko penyimpangan dan biaya politik tinggi yang kerap terjadi.

KPK
{{caption}}
KPK Soroti Lemahnya Kaderisasi Partai Politik, Pemicu Utama Mahar Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.

KPK
{{caption}}
KPK Bongkar Akar Korupsi Politik, Tata Kelola Parpol Jadi Kunci

KPK mendorong perbaikan sistem tata kelola parpol sebagai langkah strategis untuk mencegah praktik korupsi sejak tahap awal proses politik.

KPK
{{caption}}
KPK Blak-blakan soal Rekomendasi Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol

Berdasarkan data yang dirilis pada Kamis (23/4/2026), KPK menyampaikan 16 poin rekomendasi perbaikan.

KPK
{{caption}}
Anggota DPR Gerindra Dukung Kenaikan Dana Parpol: Biar Tak Lagi Rekrut Kader Instan

Politisi Gerindra ini menilai, partai politik membutuhkan biaya untuk melakukan kaderisasi

Dana Parpol
{{caption}}
KPK dan PKB Bertemu Bahas Tata Kelola sampai Wacana Kenaikan Dana Bantuan Parpol

KPK menggelar pertemuan dengan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) untuk mendiskusikan tata kelola partai politik.

PKB
{{caption}}
KPK Dorong Transparansi Program MBG

Ketua KPK mengungkap Kepala BGN Nanik S Deyang siap bersinergi memperbaiki tata kelola MBG dengan fokus pada transparansi dan pengawasan.

berita update
{{caption}}
Kembali Dipanggil KPK, Bos Maktour Minta Jadwal Pemeriksaan Diatur Ulang

Permohonan tersebut menandai penundaan agenda pemeriksaan yang sebelumnya telah dijadwalkan penyidik.

fuad hasan masyhur
{{caption}}
Hari Ini, Mantan Bupati Pati Sudewo Hadapi Sidang Perdana Kasus Korupsi

Sudewo didakwa terkait dugaan tindak pidana korupsi pemerasaan dalam pengisian jabatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Pati.

berita kontributor
{{caption}}
Kasus Korupsi Kuota Haji Memanas, KPK Kembali Panggil Bos Maktour Travel

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami sejumlah informasi dan mengumpulkan keterangan yang berkaitan dengan penanganan perkara.

jemaah haji
{{caption}}
KPK Tak Banding Vonis Noel Ebenezer Cs, Nilai Putusan Hakim Kasus Korupsi K3 Sesuai Dakwaan Jaksa

Noel sebelumnya diganjar hukuman empat tahun dan enam bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi K3.

berita update
{{caption}}
Pertamina Patra Niaga Perkuat Tata Kelola Pengadaan Energi Demi Transparansi dan Ketahanan Nasional

Pertamina Patra Niaga perkuat tata kelola pengadaan energi melalui FGD dengan Kejaksaan Agung dan KPK. Inisiatif ini wujudkan proses transparan, akuntabel, dan dukung ketahanan energi nasional.

akuntabilitas
{{caption}}
Sidang Korupsi Sudewo Dikawal Ribuan Pendukung, Klaim Mantan Bupati Tak Bersalah

Dengan membawa spanduk merupakan dukungan moral untuk Sudewo dan Sumarjiono Kades Arumanis Kecamatan Jaken.

berita kontributor
{{caption}}
Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Sony Sonjaya Terkait Permohonan Justice Collaborator

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya untuk mengkonfirmasi permohonan Justice Collaborator-nya dalam kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis. Akankah pengajuan ini membuka tabir nama-nama besar?

jampidsus
{{caption}}
Dipanggil sebagai Tersangka Kasus Korupsi Tunjangan Perumahan, Wabup Indramayu Mangkir Alasannya Sakit

Syaefudin tak hadir dengan alasan sakit. Sebagai tindak lanjut, penyidik akan melayangkan pemanggilan ulang dirinya.

berita kontributor
{{caption}}
Wabup Indramayu Syaefudin Dipanggil Kejati Jabar, Terkait Dugaan Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD

Sebelum menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin sempat menjabat sebagai Ketua DPRD Indramayu.

berita update
{{caption}}
Sudewo Jalani Masa Tahanan Titipan di Rutan Semarang, Belum Bisa Dijenguk

Hasil pemeriksaan awal, tekanan darah Sudewo sempat berada pada angka yang cukup tinggi sehingga diperlukan observasi lebih lanjut sebelum menerima.

berita kontributor
{{caption}}
Kena Serangan Jantung, Napi Korupsi di Rutan Kebonwaru Bandung Meninggal Dunia

Napi disebut tiba-tiba terkena serangan jantung usai makan bubur pada pagi hari.

berita kontributor