Fakta Diungkap KPK: Bawahan Gubernur Riau Sampai Gadai Sertifikat untuk Setor ke Abdul Wahid

Achmad mengatakan, atas perbuatannya, Marjani disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e dan /atau Pasal 12 huruf f dan /atau Pasal 12 B.

Menurut Budi, merusak garis pembatas KPK line di TKP bisa masuk kategori perintangan penyidikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali **sita dokumen anggaran Riau** terkait pergeseran anggaran di Pemprov Riau pada 13 November 2025, memperdalam penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Riau nonaktif.

Wahid menekan kepala pelaksana teknis atau UPT agar menyetorkan 'jatah preman' kepada dirinya melalui orang kepercayaannya.

‘Jatah preman’ dalam kasus ini adalah ungkapan yang digunakan di kalangan mereka yang terlibat.

FRY belum menjadi tersangka karena dalam pemeriksaan intensif 1 x 24 jam pasca OTT, penyidik belum menemukan bukti yang cukup kuat.

Hari ini, penyidik lembaga antirasuah menggeledah rumah dinas Abdul Wahid di Jalan Diponegoro, Pekanbaru, untuk memperkuat bukti-bukti baru.

Asep menambahkan, sejauh ini, hal yang baru ditemukan adalah aliran uang senilai Rp2 miliar yang disimpan tenaga ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam.

KPK mengungkap fakta mengejutkan terkait kasus korupsi Gubernur Riau Abdul Wahid. Uang hasil pemerasan diduga digunakan untuk perjalanan mewah ke luar negeri, termasuk Inggris dan Brasil.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 9.000 pound sterling dan 3.000 dolar AS dari rumah Gubernur Riau Abdul Wahid, bagian dari kasus KPK sita uang Gubernur Riau yang kini jadi sorotan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus Pemerasan Gubernur Riau Abdul Wahid, kini menyasar dinas-dinas lain di luar PUPRPKPP. Akankah ada tersangka baru dari pengembangan kasus ini?

KPK membongkar praktik 'jatah preman' yang diminta Abdul Wahid, Gubernur Riau, sejak awal menjabat. Modus pemerasan ini melibatkan SKPD dan ancaman mutasi.

Putusan pidana lima tahun penjara terhadap mantan Sekretaris MA Nurhadi diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menegaskan sanksi atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.

Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) menegaskan bahwa Standar Etika Ombudsman RI harus setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi menjaga kepercayaan publik dan kualitas pelayanan.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pemeriksaan yang bersangkutan guna melengkapi keterangan yang masih kurang.

KPK mencatat telah menangani 1.880 perkara korupsi sejak berdiri pada 2004. Mayoritas pelaku merupakan laki-laki.

Dari penggeledahan pada dua kantor tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, surat, serta barang bukti elektronik.

KPK menjelaskan alasan tuntutan 5 tahun penjara terhadap Noel Ebenezer dalam kasus dugaan korupsi sertifikasi K3 di Kemnaker.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto telah menyurati bupati dan wali kota di wilayahnya, menindaklanjuti peringatan dini cuaca Riau dari BMKG untuk antisipasi bencana hidrometeorologi.

Cucun mengaku heran mengapa kasus memalukan itu bisa terjadi pada kader PKB.

Dari hasil penyelidikan sementara, uang hasil setoran itu digunakan untuk tiga rencana perjalanan luar negeri Abdul Wahid. Salah satunya ke Inggris (London).

Asep menuturkan, Inspektorat Kementerian Dalam Negeri saat ini juga tengah melakukan audit internal di Riau.

Abdul Wahid belum mengajukan permintaan bantuan hukum kepada PKB.

Halitu didapati penyidik usai pemeriksaan selama 24 jam lebih terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan beberapa orang lainnya.