KPK Ungkap Gubernur Riau Abdul Wahid Pakai Uang Pemerasan untuk Liburan ke Luar Negeri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Plt Gubernur Riau, Sofyan Franyata Hariyanto, bersama 15 saksi lain untuk mendalami aliran dana kasus dugaan pemerasan Abdul Wahid.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali **sita dokumen anggaran Riau** terkait pergeseran anggaran di Pemprov Riau pada 13 November 2025, memperdalam penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Riau nonaktif.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya melakukan penggeledahan secara maraton di sejumlah lokasi yang terkait dengan perkara tersebut.

Wahid menekan kepala pelaksana teknis atau UPT agar menyetorkan 'jatah preman' kepada dirinya melalui orang kepercayaannya.

Hari ini, penyidik lembaga antirasuah menggeledah rumah dinas Abdul Wahid di Jalan Diponegoro, Pekanbaru, untuk memperkuat bukti-bukti baru.

Asep menambahkan, sejauh ini, hal yang baru ditemukan adalah aliran uang senilai Rp2 miliar yang disimpan tenaga ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 9.000 pound sterling dan 3.000 dolar AS dari rumah Gubernur Riau Abdul Wahid, bagian dari kasus KPK sita uang Gubernur Riau yang kini jadi sorotan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus Pemerasan Gubernur Riau Abdul Wahid, kini menyasar dinas-dinas lain di luar PUPRPKPP. Akankah ada tersangka baru dari pengembangan kasus ini?

KPK membongkar praktik 'jatah preman' yang diminta Abdul Wahid, Gubernur Riau, sejak awal menjabat. Modus pemerasan ini melibatkan SKPD dan ancaman mutasi.

KPK menduga Gubernur Riau Abdul Wahid sempat curiga dan bersembunyi di kafe saat operasi tangkap tangan (OTT) berlangsung, setelah Kepala UPT Dinas PUPRPKPP Riau tertangkap membawa uang.

Dari hasil penyelidikan sementara, uang hasil setoran itu digunakan untuk tiga rencana perjalanan luar negeri Abdul Wahid. Salah satunya ke Inggris (London).

KPK resmi menahan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam kasus dugaan korupsi dalam bentuk pemerasan di lingkungan Pemprov Riau tahun anggaran 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Gubernur Riau, Abdul Wahid, Senin, 10 November 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Anwar Sadad, anggota DPR RI, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim, membuat publik penasaran sejauh mana keterlibatannya.

Dari sembilan kotak yang ditemukan penyidik, hanya lima yang berisi jam tangan, sementara empat lainnya kosong dan masih menjadi tanda tanya.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, usai diperiksa penyidik, dari 9 kotak jam mewah tersebut, hanya 5 kotak saja yang ada isinya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun Anggaran 2026 masih jauh di bawah target, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut penyesuaian program pasca-OTT KPK sebagai penyebab utama.

Festival film antikorupsi ACFFEST 2026 berkolaborasi dengan komunitas Ruang Nonton menyelenggarakan edukasi antikorupsi keluarga di Jakarta Selatan. Inisiatif ini menanamkan nilai integritas sejak dini melalui film dan diskusi interaktif, memperkuat kesad