Dalami Kasus Korupsi Gubernur Riau, KPK Telusuri Pemerasan di Dinas Lain

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Plt Gubernur Riau, Sofyan Franyata Hariyanto, bersama 15 saksi lain untuk mendalami aliran dana kasus dugaan pemerasan Abdul Wahid.

Selain itu, KPK juga memanggil seorang ibu rumah tangga, notaris serta pegawai perusahaan swasta terkait korupsi di Dinas Pekerjaan Umum.

Menurut Budi, merusak garis pembatas KPK line di TKP bisa masuk kategori perintangan penyidikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali **sita dokumen anggaran Riau** terkait pergeseran anggaran di Pemprov Riau pada 13 November 2025, memperdalam penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Riau nonaktif.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya melakukan penggeledahan secara maraton di sejumlah lokasi yang terkait dengan perkara tersebut.

Hari ini, penyidik lembaga antirasuah menggeledah rumah dinas Abdul Wahid di Jalan Diponegoro, Pekanbaru, untuk memperkuat bukti-bukti baru.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus Pemerasan Gubernur Riau Abdul Wahid, kini menyasar dinas-dinas lain di luar PUPRPKPP. Akankah ada tersangka baru dari pengembangan kasus ini?

KPK membongkar praktik 'jatah preman' yang diminta Abdul Wahid, Gubernur Riau, sejak awal menjabat. Modus pemerasan ini melibatkan SKPD dan ancaman mutasi.

KPK menduga Gubernur Riau Abdul Wahid sempat curiga dan bersembunyi di kafe saat operasi tangkap tangan (OTT) berlangsung, setelah Kepala UPT Dinas PUPRPKPP Riau tertangkap membawa uang.

Asep menyayangkan kejadian ini. Menurut dia, situasi ini makin ironis karena terjadi saat APBD Riau tengah defisit.

KPK menyatakan keprihatinan atas terjeratnya Abdul Wahid, yang menjadi Gubernur Riau ke-4 dalam kasus dugaan korupsi, menyoroti pola Korupsi Gubernur Riau yang terus berulang dan mendesak pembenahan tata kelola.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto telah menyurati bupati dan wali kota di wilayahnya, menindaklanjuti peringatan dini cuaca Riau dari BMKG untuk antisipasi bencana hidrometeorologi.

FRY belum menjadi tersangka karena dalam pemeriksaan intensif 1 x 24 jam pasca OTT, penyidik belum menemukan bukti yang cukup kuat.

Asep menambahkan, sejauh ini, hal yang baru ditemukan adalah aliran uang senilai Rp2 miliar yang disimpan tenaga ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 9.000 pound sterling dan 3.000 dolar AS dari rumah Gubernur Riau Abdul Wahid, bagian dari kasus KPK sita uang Gubernur Riau yang kini jadi sorotan publik.

Cucun mengaku heran mengapa kasus memalukan itu bisa terjadi pada kader PKB.

Dari hasil penyelidikan sementara, uang hasil setoran itu digunakan untuk tiga rencana perjalanan luar negeri Abdul Wahid. Salah satunya ke Inggris (London).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Gubernur Riau, Abdul Wahid, Senin, 10 November 2025.

Wahid menekan kepala pelaksana teknis atau UPT agar menyetorkan 'jatah preman' kepada dirinya melalui orang kepercayaannya.

‘Jatah preman’ dalam kasus ini adalah ungkapan yang digunakan di kalangan mereka yang terlibat.

Abdul Wahid belum mengajukan permintaan bantuan hukum kepada PKB.

KPK resmi menahan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam kasus dugaan korupsi dalam bentuk pemerasan di lingkungan Pemprov Riau tahun anggaran 2025.

Satu orang lain atas nama Dani M. Nursalam yang merupakan Tenaga Ahli Gubernur Riau Abdul Wahid menyerahkan diri pada Selasa (4/11) malam.