Abdul Wahid Jadi Gubernur Riau Ke-4 Terjerat Korupsi, KPK Prihatin dan Soroti Pola Korupsi Gubernur Riau

Menurut Budi, merusak garis pembatas KPK line di TKP bisa masuk kategori perintangan penyidikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali **sita dokumen anggaran Riau** terkait pergeseran anggaran di Pemprov Riau pada 13 November 2025, memperdalam penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Riau nonaktif.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya melakukan penggeledahan secara maraton di sejumlah lokasi yang terkait dengan perkara tersebut.

‘Jatah preman’ dalam kasus ini adalah ungkapan yang digunakan di kalangan mereka yang terlibat.

Hari ini, penyidik lembaga antirasuah menggeledah rumah dinas Abdul Wahid di Jalan Diponegoro, Pekanbaru, untuk memperkuat bukti-bukti baru.

KPK mengungkap fakta mengejutkan terkait kasus korupsi Gubernur Riau Abdul Wahid. Uang hasil pemerasan diduga digunakan untuk perjalanan mewah ke luar negeri, termasuk Inggris dan Brasil.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus Pemerasan Gubernur Riau Abdul Wahid, kini menyasar dinas-dinas lain di luar PUPRPKPP. Akankah ada tersangka baru dari pengembangan kasus ini?

KPK membongkar praktik 'jatah preman' yang diminta Abdul Wahid, Gubernur Riau, sejak awal menjabat. Modus pemerasan ini melibatkan SKPD dan ancaman mutasi.

KPK menduga Gubernur Riau Abdul Wahid sempat curiga dan bersembunyi di kafe saat operasi tangkap tangan (OTT) berlangsung, setelah Kepala UPT Dinas PUPRPKPP Riau tertangkap membawa uang.

Cucun mengaku heran mengapa kasus memalukan itu bisa terjadi pada kader PKB.

Asep menuturkan, Inspektorat Kementerian Dalam Negeri saat ini juga tengah melakukan audit internal di Riau.

Abdul Wahid belum mengajukan permintaan bantuan hukum kepada PKB.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Anwar Sadad, anggota DPR RI, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim, membuat publik penasaran sejauh mana keterlibatannya.

Dari sembilan kotak yang ditemukan penyidik, hanya lima yang berisi jam tangan, sementara empat lainnya kosong dan masih menjadi tanda tanya.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, usai diperiksa penyidik, dari 9 kotak jam mewah tersebut, hanya 5 kotak saja yang ada isinya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun Anggaran 2026 masih jauh di bawah target, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut penyesuaian program pasca-OTT KPK sebagai penyebab utama.

Festival film antikorupsi ACFFEST 2026 berkolaborasi dengan komunitas Ruang Nonton menyelenggarakan edukasi antikorupsi keluarga di Jakarta Selatan. Inisiatif ini menanamkan nilai integritas sejak dini melalui film dan diskusi interaktif, memperkuat kesad

Kasus korupsi yang melibatkan ratusan batang emas ini mengungkap serangkaian kebohongan dalam riwayat hidup mantan pejabat CIA tersebut.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan adanya dugaan keterlibatan YHF dalam upaya menghambat proses penanganan perkara.

Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti.

Putusan pidana lima tahun penjara terhadap mantan Sekretaris MA Nurhadi diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menegaskan sanksi atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.

Penyelidikan mengenai kasus korupsi ini dimulai sejak tahun lalu.

KPK mencatat telah menangani 1.880 perkara korupsi sejak berdiri pada 2004. Mayoritas pelaku merupakan laki-laki.