DPR Soroti BAP Kasus ABK Fandi Ramadhan

Anggota DPR RI mengapresiasi putusan Majelis Hakim PN Batam yang membebaskan ABK Batam dari tuntutan hukuman mati dalam kasus narkoba, menyoroti penerapan keadilan berbasis bukti.

Komisi III DPR RI menyambut baik keputusan majelis hakim PN Batam yang tidak menjatuhkan vonis mati terhadap Fandi Ramadhan dalam kasus narkotika, menyoroti keadilan substantif dalam Vonis Fandi Ramadhan.

Komisi III DPR syukuri vonis 5 tahun penjara ABK penyelundup 2 ton sabu di Batam. Hakim dinilai terapkan paradigma KUHP baru yang hindari hukuman mati.

Komisi Yudisial (KY) memantau sidang vonis Fandi Ramadhan, ABK penyelundup sabu di Batam, memastikan proses hukum berjalan sesuai kode etik. KY Pantau Vonis ABK Batam ini menarik perhatian publik.

Pertimbangan itu, baik yang memberangkatkan maupun yang meringankan terdakwa, dalam hal ini Fandi Ramadhan.

Vonis lima tahun penjara itu diberikan majelis hakim dalam sidang digelar di Pengadilan Negeri Batam, Kamis (5/3).

Anggota DPR RI menuntut proses hukum yang transparan dan profesional terhadap ABK Fandi Ramadhan yang terancam hukuman mati dalam kasus dugaan penyelundupan dua ton sabu, guna memastikan keadilan.

Pemanggilan jaksa menyidangkan perkara tersebut bentuk pengawasan Komisi III DPR sebagai komisi hukum.

Hal itu disampaikan Hotman saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/2).

Hotman Paris mempertanyakan tuntutan mati terhadap ABK Fandi Ramadhan dalam kasus sabu 2 ton. Ia menilai fakta BAP dan persidangan belum dipertimbangkan jaksa.

Hotman mengungkap sejumlah kejanggalan dari awal ABK menaiki kapal hingga tertangkap BNN dan Bea Cukai karena membawa sabu 2 ton.

Merespons hal itu, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyoroti tuntutan mati tersebut. Menurut dia, hukuman mati adalah hukuman alternatif.

DPR RI mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meninjau ulang mekanisme perlindungan pasukan perdamaian UNIFIL setelah gugurnya prajurit Indonesia, Rico Pramudia, di Lebanon.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan kebijakan pembatasan turis TN Komodo akan terus dievaluasi demi keseimbangan ekologi dan ekonomi, serta membuka peluang penyesuaian kuota.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan hasil kajian pencegahan korupsi terkait tata kelola partai politik kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani, mendesak reformasi sistem politik di Indonesia.

Anggota DPR RI mendesak penguatan kebijakan terpadu untuk menjaga Stabilitas Rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, menekankan pentingnya langkah strategis jangka panjang.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI mendesak PBB untuk segera mengevaluasi perlindungan pasukan UNIFIL di Lebanon, menyusul insiden gugurnya Praka Rico Pramudia dan meningkatnya ancaman di lapangan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan mengapresiasi peran aktif Pengawasan DPR RI terhadap kasus kontroversial yang menarik perhatian publik.

Politikus Gerindra ini secara spesifik menunjuk narasi yang dibangun oleh Kejari Karo terkait proses hukum Amsal Sitepu.

Andrie belum bisa dijenguk kecuali oleh keluarga dan Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya.

Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni menerima Penghargaan Aryaseva Sammana Nusantara dari Komisi III DPR RI, mengapresiasi dedikasinya dalam menjaga kamtibmas dan menyelesaikan konflik sosial di Kabupaten Bekasi.

Amsal Sitepu dituduh mark up anggaran pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara sebesar Rp200 juta.

Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina mengajak masyarakat memaksimalkan penggunaan Layanan Polri 110, sebuah inovasi penting untuk respons cepat dan menjaga keamanan ketertiban masyarakat.